Hutan Lindung

RTRWN

Kawasan lindung terdiri dari:

  1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
    1. kawasan hutan lindung;
    2. kawasan bergambut;
  2. kawasan perlindungan setempat;
  3. kawasan suaka alam;
  4. kawasan pelestarian alam;
  5. kawasan cagar budaya;
  6. kawasan rawan bencana alam banjir;
  7. kawasan cagar alam geologi;
  8. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
  9. kawasan rawan bencana alam geologi;
  10. kawasan lindung lainnya;

UU No.41 Tahun 1999

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
  2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  4. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

PP No.44 Tahun 2004

Pasal 24

(1)   Fungsi Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari :
a.  Hutan Konservasi yang terdiri :
1.  Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
2.
Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
3.
Taman Buru;
b.  Hutan Lindung;
c.  Hutan Produksi yang terdiri :
1.  Hutan Produksi Terbatas;
2.  Hutan Produksi Biasa;
3.  Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Kriteria hutan lindung, dengan memenuhi salah satu :

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih;

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut;

4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus);

5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air;

6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Kecukupan Luas Kawasan Hutan

Pasal 33

(1)   Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

(2)   Gubernur dan Bupati/Walikota mengupayakan kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)   Provinsi dan atau kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan yang fungsinya sangat penting bagi perlindungan lingkungan propinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, serta mengelola kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya.

(4)   Provinsi dan atau kabupaten/kota yang mendapat manfaat dari kawasan hutan yang berada di Provinsi dan atau kabupaten/kota lainnya, berkewajiban untuk mendukung keberadaan dan kecukupan luas kawasan hutan di provinsi dan kabupaten/kota yang memberi manfaat.

(5)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)  dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

PP No.34 Tahun 2002

Pasal 2

(1)   Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan.

(2)   Kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pasal 3

(1)   Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

(2)   Kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada wilayah dan atau untuk kegiatan tertentu, dapat dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kehutanan.

Pasal 4

(1)   Dalam rangka kepentingan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, religi dan budaya, Menteri menetapkan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.

(2)   Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kegiatan:

a.  penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;

b.  pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

c.  religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

(3)   Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4)   Ketentuan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB II

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

(1)   Pelaksanaan tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pada setiap unit pengelolaan hutan di semua kawasan hutan.

(2)   Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.  hutan konservasi;
b.  hutan lindung; dan
c.  hutan produksi.

(3)   Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri .

Tata Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 12

(1)   Tata hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada setiap unit pengelolaan, yang memuat kegiatan:
a.  penentuan batas-batas hutan yang ditata;
b.  inventarisasi, identifikasi dan perisalahan kondisi kawasan;
c.  pengumpulan data sosial, ekonomi dan budaya di hutan dan sekitarnya;
d.
pembagian hutan ke dalam blok-blok;
e.  registrasi; dan
f.
pengukuran dan pemetaan.

(2)   Pembagian hutan ke dalam blok-blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a.  blok perlindungan;
b.  blok pemanfaatan;
c.  blok lainnya.

Pasal 15

(1)   Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

(2)   Pemanfaatan hutan secara lestari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari.

(3)   Kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

(4)   Kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

(1)   Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat berupa :
a.  pemanfaatan kawasan;
b.  pemanfaatan jasa lingkungan; atau
c.  pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2)   Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan.

Paragraf 2

Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung

Pasal 19

(1)   Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan.

(2)   Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.  usaha budidaya tanaman obat (herba);
b.  usaha budidaya tanaman hias;
c.  usaha budidaya jamur;
d.  usaha budidaya perlebahan;
e.  usaha budidaya penangkaran satwa liar; atau
f.  usaha budidaya sarang burung walet.

(3)   Dalam pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung tidak boleh:
a.  menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
b.  membangun sarana dan prasarana permanen; dan/atau
c.  mengganggu fungsi kawasan.

(4)   Usaha budidaya tanaman obat (herba), usaha budidaya tanaman hias dan usaha budidaya tanaman jamur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, dan c, meliputi persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran.

(5)   Usaha budidaya perlebahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan pembuatan tempat sarang lebah, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran.

(6)   Usaha budidaya penangkaran satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, meliputi kegiatan perbanyakan dan atau pembesaran satwa liar.

(7)   Usaha budidaya sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, meliputi kegiatan pemeliharaan, pemanenan dan pengamanan serta pemasaran.

Paragraf 3

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung

Pasal 20

(1)   Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

(2)   Dalam usaha pemanfaatan potensi jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh membangun sarana dan prasarana yang dapat mengubah bentang alam.

(3)   Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa:
a.
usaha wisata alam;
b.  usaha olah raga tantangan;
c.  usaha pemanfaatan air;
d.  usaha perdagangan karbon (carbon trade); atau
e.  usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

Paragraf 4

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung

Pasal 21

(1)   Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan dengan mengambil hasil hutan bukan kayu yang sudah ada secara alami dengan tidak merusak fungsi utama kawasan.

(2)   Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa:
a.  mengambil rotan;
b.  mengambil madu;
c.  mengambil buah dan aneka hasil hutan lainnya; atau
d.  perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional.

(3)   Masyarakat dilarang melakukan pemungutan hasil hutan yang dilindungi undang-undang.

Paragraf 5

Izin Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Pasal 22

(1)   Kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan melalui pemberian izin.

(2)    Izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a.  izin usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung;
b.  izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung;
c.  izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung.

(3)   Izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan.

(4)   Izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

(5)   Areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 23

(1)   Jangka waktu izin usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan paling lama 5 (lima) tahun dengan luas maksimal 50 (lima puluh) hektar.

(2)   Jangka waktu izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan luas maksimal 1000 (seribu) hektar.

(3)   Jangka waktu izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan dalam jumlah, jenis dan lokasi tertentu yang ditetapkan dalam izin.

Pasal 24

(1)   Menteri menetapkan teknik perlakuan atas usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang disesuaikan dengan lokasi dan atau jenis usaha.

(2)   Penetapan teknik perlakuan atas usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
a.
tidak menebang pohon;
b.  teknik mengolah tanah yang tidak menimbulkan erosi;
c.  tidak menggunakan pestisida dan insektisida;
d.  tidak menggunakan peralatan mekanis; dan
e.  kegiatan tidak dilakukan pada kelerengan di atas 25%.

(3)   Penetapan teknis perlakuan atas usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak merubah bentang alam dan lingkungan serta mengupayakan kelestarian unsur-unsur pendukung kelestarian lingkungan.

(4)   Penetapan teknis perlakuan atas usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
a.  tidak menebang pohon;
b.  tidak mengganggu kelestarian potensi yang dipungut; dan
c.
tidak menggunakan perlatan mekanis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: