National Urban Development Strategy 2 (sd 2015)

M a k s u d & T u j u a n

NUDS 2

Maksud dan tujuan NUDS-2 secara garis besar adalah untuk: (1) Menyusun Visi Pembangunan Perkotaan sampai th. 2015; (2) Memantapkan sistem Perkotaan Nasional; (3) Memperbaiki kebijakan Pembangunan Prasarana Perkotaan; (4) Membangun Kebijakan Pembangunan Perkotaa

T a h a p P e l a k s a n a a n

NUDS 2

Pelaksanaan penyusunan NUDS-2 ini dibagi dalam tahapan- tahapan : (1) Penghimpunan data dan fakta dari faktor-faktor yang berpengaruh dalam menggerakan pertumbuhan pada setiap typology perkotaan; (2) Menghimpun kesepakatan rumusan tentang visi dan prinsip-prinsip pembangunan kota secara nasional; (3) Mengkaji dan menilai lingkungan strategis baik didaerah maupun di tingkat nasional serta implikasinya pembangunan kota; (4) Merumuskan strategi kebijakan pembangunan kota dan system perkotaan.

P r o g r a m

NUDS 2

Tahapan-tahapan ini dilaksanakan dengan melakukan : (1) Seminar Nasional tentang Visi Pembangunan Perkotaan di Medan, Ujungpandang, dan Jakarta untuk menghimpun kesepakatan Visi Nasional; (2) Diskusi panel mingguan dengan para pakar, pemerhati perkotaan; (3) Workshop untuk berbagai manajemen pengelolaan prasarana perkotaan; (4) Studio survey, pengkajian dan penyusunan Dokumen Kebijakan Pembangunan Perkotaan.

NATIONAL URBAN DEVELOPMENT STRATEGY 2

LATAR BELAKANG

Perkembangan sosio-ekonomi dan pertumbuhan kota serta penyebarannya adalah dua faktor kunci yang menentukan perkembangan perkotaan. Dari satu sisi dapat dikatakan bahwa perkembangan perkotaan memegang peranan penting dalam perkembangan sosio-ekonomi suatu negara. Hal tersebut dapat dipelajari dari pengalaman pembangunan nasional, bahwa peranan perkotaan semakin meningkat ditandai dengan meningkatnya ekonomi perkotaan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB nasional, semula kurang dari 50% (awal Pelita I) menjadi lebih dari 70% (Pelita V). Dari sisi lain sistem hirarki perkotaan ditentukan juga oleh lingkungan fisik wilayahnya dan sistem transportasi yang mempengaruhi terbentuknya struktur hirarki perkotaan tersebut.

Sementara itu sistem keuangan, institusi dan kebijaksanaan pembangunan sektoral, yang dapat dilihat sebagai komponen manajemen, akan mempengaruhi dan menentukan kualitas pola perkotaan dan perkembangannya. Khusus kualitas pelayanan kebutuhan dasar untuk memenuhi permintaan/tuntutan masyarakat kota, pada gilirannya akan ikut memberikan kontribusi dalam menentukan kualitas hidup masyarakat kota dan juga kualitas fisik perkotaan.

Beberapa fakta yang diuraikan dalam bagian berikut, akan memberikan ilustrasi pembentukan pengembangan perkotaan yang dipengaruhi oleh fenomena pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, khususnya perubahan dan perkembangan ekonomi global. Disamping itu, deskripsi berikut akan memberikan latar belakang pentingnya kebutuhan atas “Review Kebijaksanaan dan Penyempurnaan Konsep P3KT”. Meskipun NUDS-85 masih berlaku dalam berbagai aspek, namun masih perlu untuk memperbaharui dan mereformasi kebijaksanaan yang mendasar bagi upaya pengembangan perkotaan.

1. Dampak Globalisasi terhadap Perkembangan Kota

Perdagangan antar daerah, kemudian berkembang menjadi antar negara, setelah revolusi industri, menjadi sektor pendorong utama perekonomian kota. Kemudian kota-kota besar berkembang menjadi suatu sistem perkotaan dunia yang satu sama lain terikat dalam satu sistem saling ketergantungan. Globalisasi ditenggarai oleh pengembangan yang pesat dari teknologi informasi, memberikan dampak terhadap munculnya penomena revolusi pelayanan prima dan persaingan. Kota-kota besar yang mampu mentransfer teknologi informasi dalam basis pelayanan perdagangan internasional, dapat mendorong tumbuhnya penataan tenaga kerja yang baru yang dimanfaatkan oleh perusahaan multi nasional dan manufaktur. Implikasinya adalah wilayah perkotaan, seperti DKI Jakarta, berkembang sebagai Kota Dunia (Global City) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa seperti jasa keuangan, telekomunikasi, transportasi, bisnis dan informasi. Relokasi manufaktur juga merupakan fenomena dalam era globalisasi. Fenomena-fenomena tersebut membawa perubahan yang besar dan dampak yang berarti khususnya pada struktur pola penggunaan lahan dalam kota. Hal ini dapat dilihat pada intensitas perkembangan kota, seperti halnya pembangunan perumahan, perkantoran, kawasan bisnis terpadu yang membentuk wajah kota. Belajar dari perkembangan ekonomi, juga terjadi perkembangan kota baru sekitar “primate city”, seperti terjadi di Metropolitan Jabotabek, Gerbangkertasusila, Mirasamaupa dan Mebidang. Fenomena lain yang penting untuk mendapat perhatian adalah adanya dampak dan implikasi perubahan yang dinamis, yaitu perubahan pemanfaatan lahan dari “lahan pertanian subur” berubah menjadi lahan perumahan dan pemanfaatan lainnya yang bukan untuk kepentingan pertanian. Bagi golongan masyarakat perkotaan yang mampu mengimbangi perubahan ini, maka ia akan terus hidup dan makin sejahtera, tetapi sebagian besar dimana potensi sumberdaya manusianya masih terbatas maka yang terjadi adalah munculnya berbagai kesenjangan (sosial, ekonomi, lingkungan dll). Perkembangan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penataan kota yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

2. Pertumbuhan Penduduk Perkotaan yang Pesat

Penduduk perkotaan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di perdesaan.

Tahun 1990 penduduk perkotaan mencapai 31,1% dan tahun 1995 mencapai 35,9% dari jumlah penduduk Indonesia, sedangkan pada tahun 2003 penduduk perkotaan mencapai 55,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Penduduk perdesaan tahun 1990 mencapai 68,9%, tahun 1995 mencapai 64,4% dan tahun 2003 penduduk perdesaan mencapai kurang dari 45% dari jumlah penduduk Indonesia.

Salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk yang pesat ini diantaranya adalah selalu tidak dapat terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum (fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan) penduduk perkotaan, lapangan kerja dan selalu meningkatnya permintaan akan kualitas kehidupan perkotaan yang dirasakan makin tidak memadai.

3. Era Reformasi

Dari pengalaman pembangunan nasional di Indonesia (PJP I), Indonesia telah mencapai kinerja ekonomi yang berarti dengan bertumpu pada pembangunan pertanian dan industri. Pertumbuhan ekonomi tersebut, telah berdampak pada perkembangan perkotaan. Peranan ekonomi perkotaan dalam pembangunan nasional telah memberikan kontribusi sebesar 70% kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kecenderungan pertumbuhan tersebut terhenti oleh krisis ekonomi dan moneter (1997), yang disebabkan pembangunan ekonomi tidak ditunjang oleh basis sistem ekonomi dan keuangan yang kuat. Pada gilirannya, Indonesia harus merumuskan kembali semua kebijaksanaan dan strategi pembangunan untuk menghadapi tuntutan dan tantangan perubahan dan “reformasi”.

Ada beberapa fenomena yang terjadi menyusul krisis ekonomi dan keuangan yang perlu mendapat perhatian :

Meningkatnya pengangguran dan turunnya nilai tukar rupiah membawa penurunan kegiatan seperti kegiatan manufaktur, industri konstruksi, properti dan sektor yang berperan lainnya. Krisis ekonomi membawa peningkatan pengangguran dari 23 juta dalam bulan September 1998, menjadi 25 – 26 juta pada awal Januari 1999. Ini berarti meningkatnya penduduk “miskin”. Kenyataan menunjukkan pada tahun 1997 terdapat 27 juta penduduk yang digolongkan sebagai penduduk dibawah garis kemiskinan yang meningkat menjadi 79,4 juta dan melonjak hingga 118 juta penduduk.

Dari data diperoleh informasi :

Perkotaan menerima dampak dan implikasi lebih buruk dari pada perdesaan.

Ada variasi dampak dan implikasi yang terjadi di perkotaan, seperti penurunan pendapatan per kapita yang mencapai 40%.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat, menyebabkan makin rumitnya masalah perkotaan. Masalah yang timbul tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan fisik saja, tetapi juga menyangkut masalah sosial dan budaya yang berubah.

Tuntutan desentralisasi pembangunan ekonomi dan manajemen pemerintahan daerah dengan keluarnya UU No. 22/1999 dan 25/1999 akan mendasari bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi dan manajemen pemerintah daerah, termasuk pembangunan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan. Namun tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan kualitas dari lembaga dan sumber daya (khususnya manusia) yang lebih tinggi dalam pembangunan ekonomi daerah dan manajemen pemerintahan daerah. Tantangan lainnya yang dihadapi dapat dikemukakan diantaranya :

Tantangan pertumbuhan penduduk perkotaan.

Tantangan ekonomi nasional yang berbasis pada perekonomian perkotaan dan kebutuhan akan peningkatan efisiensi serta keterkaitannya pada ekonomi perdesaan yang menekankan pada ekonomi kerakyatan untuk menghadapi globalisasi.

Masalah lingkungan hidup dan membuat kota lebih bersih dan nyaman.

Tantangan peningkatan pemerataan, keadilan dan transparansi.

Tantangan modernisasi pemerintahan, kepemimpinan yang efektif, perencanaan, “good governance”, pelayanan prima, profesionalisme, deregulasi dan debirokratisasi serta reformasi.

4. Pemikiran Konsep Pengembangan Perkotaan Masa Mendatang di Indonesia

Sebagai negara yang berpenduduk tertinggi keempat di dunia, ciri perkotaan yang menonjol di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang terutama disebabkan urbanisasi tenaga kerja golongan menengah kebawah yang sering tidak mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dasar. Hasilnya adalah banyak kota di Indonesia pertumbuhan permukiman cenderung meluap hingga melampaui batas administrasi kota yang menyebabkan masalah penyediaan pelayanan dan lingkungan. Di beberapa wilayah telah terjadi penyebaran lingkungan kumuh perkotaan, sedangkan di beberapa bagian kota besar, kegiatan ekonomi dan perdagangan memonopoli hampir disemua kegiatan pembangunan seluruh wilayah.

Untuk mengatasi dampak dari urbanisasi yang pesat, seperti kemacetan lalu lintas, penyebaran permukiman kumuh, penurunan mutu prasarana perkotaan, penurunan mutu lingkungan hidup, dan masalah sosial dan ekonomi, pemerintahan kota perlu melakukan reformasi manajemen perkotaannya. Perbaikan manajemen perkotaan dan pemerintahan pada saat ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Kebutuhan perubahan manajemen pemerintahan kota mencakup isu efisiensi, efektivitas dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini berkaitan dengan konsep dan paradigma “good governance” dan ” how to govern”.

“Good Governance” dan Pemerintah Kota

“Governance” dapat didefinisikan secara sederhana sebagai proses yang terstruktur. Wewenang ditetapkan dan dioperasikan untuk melaksanakan fungsi publik yang telah ditetapkan yang berlaku dalam wilayah yang pasti. Hal ini ditujukan pada cara para penentu kebijaksanaan merumuskan tujuan kebijaksanaannya, memilih pemimpinnya, merumuskan dan menerapkan program, meningkatkan dan mengalokasikan sumber daya, melaksanakan program dan proyek, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi.

“Governance” berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan negara, antara pemerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan yang dikuasai. Pusat dari ini semua adalah kredibilitas dari para pengambilan keputusan politikus dengan lembaga pemerintah. Jalur untuk meningkatkan kredibilitas dan legitimasi dari pemerintah dilaksanakan melalui “accountability”, transparansi, ketanggapan, partisipasi yang murni, dan memberdayakan kelompok dalam masyarakat. “Governance” termasuk negara, tetapi boleh mementingkan dalam penanganannya, sektor swasta dan masyarakat. Masyarakat memberikan kesempatan interaksi politik dan sosial – memobilisasi kelompok masyarakat dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial, dan politik – memperhatikan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki masing-masing kelompok. Tujuan utama dari “Governance” adalah dalam rangka mendukung untuk menciptakan pemerintah yang baik dan meningkatkan interaksi yang konstruktif antara kelompok tersebut.

“Good Governance”diantaranya termasuk partisipatori dan “accountability”, juga termasuk efektifitas dan pemerataan serta mendorong kekuatan hukum. “Good Governance” memberikan jaminan bahwa prioritas ekonomi, sosial dan politik didasarkan pada “broad commitment” terhadap masyarakat dan suara dari masyarakat miskin dan menderita dalam mengambil keputusan atas alokasi sumber daya pembangunan.

“Good Governance” terjadi bila norma-norma sosial berfungsi memberdayakan dan merangsang masyarakat untuk melakukan terus menerus dan makin meningkat pengendalian atas pembangunan yang dilakukan dan tidak melakukan pergeseran haknya.

Ciri-ciri pemerintah yang baik tersebut adalah :

Peran Serta

Setiap orang, pria maupun wanita mempunyai suara yang sama dalam mengambil keputusan, baik langsung atau melalui lembaga-lembaga sah yang dapat mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang luas didasarkan pada kebebasan bersuara dan berorganisasi serta kesempatan berperan serta.

Penegakan Hukum

Kerangka hukum bersifat adil dan diterapkan tidak memandang bulu, khususnya hukum dan hak asasi manusia.

Keterbukaan

Keterbukaan dibangun dengan adanya kebebasan dalam menyalurkan informasi. Proses, lembaga, dan informasi dapat diakses secara mudah oleh siapa saja yang memerlukan, serta cukup tersedia informasi untuk dapat dipahami dan diawasi.

Ketanggapan

Lembaga-lembaga pemerintah dan seluruh proses yang dilakukannya dapat memuaskan seluruh pihak yang terkait.

Orientasi pada Kesepakatan

Pemerintah yang baik menghubungkan berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang luas tentang apa dan kapan kepentingan suatu grup dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang dilakukannya.

Keadilan

Setiap orang laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama dalam memperbaiki atau memelihara kehidupannya.

Efektivitas dan efisiensi

Lembaga-lembaga pemerintah dan proses-proses yang dilakukannya dapat menghasilkan produk-produk yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya sebaik-baiknya.

Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dipemerintahan, pihak swasta serta organisasi masyarakat bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun seluruh lembaga-lembaga yang terkait. Akuntabilitas ini berbeda satu sama lain tergantung jenis organisasinya serta tujuan suatu keputusan tersebut : apakah keputusan yang bersifat internal atau eksternal.

Visi Strategi

Para pemimpin dan masyarakatnya memiliki pandangan yang luas dan jauh ke depan terhadap pemerintahan yang baik dan pengembangan manusia, serta kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan tujuan tersebut. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap sejarah, budaya, serta keragaman sosial yang ada.

Definisi tersebut mengindikasikan bahwa “governance” adalah sesuatu yang dimodifikasikan untuk mendorong peningkatan kehidupan masyarakat, misalnya pelayanan yang lebih baik, partisipasi yang makin tinggi dan lebih memiliki kebebasan. Dalam kaitan tersebut “governance” dari sudut pandang pemerintah berarti bagaimana mencapai “good governance”.

Konsep “good governance” melekat dalam paradigma pembangunan perkotaan. Paradigma pembangunan perkotaan yang baru diantaranya, tercakup di dalamnya desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan kemitraan swasta dalam upaya pembangunan perkotaan. Dalam pengadaan pelayanan perkotaan, berdasarkan paradigma yang baru, ada perubahan peran dan fungsi dari pemerintah, misalnya pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia utama, tetapi lebih berperan sebagai pendorong dan memberikan kemampuan dalam arti luas dalam pembangunan.

5. Perlu Review Strategi Pengembangan Perkotaan NUDS-85

Selain masa berlakunya NUDS-85 telah berakhir sampai dengan tahun 2000, beberapa asumsi dasar dan perubahan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia memerlukan adanya Review terhadap Strategi Pengembangan Perkotaan untuk masa yang akan datang.

Dalam NUDS-85 digariskan Strategi Pengembangan Perkotaan ditujukan bagi :

Pengembangan Sistem Perkotaan yang efektif

Pengembangan Internal Kota.

Untuk memberikan gambaran umum tentang NUDS-85 dikemukakan beberapa hal yang pokok diantaranya :

Dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan, NUDS-85 menggariskan skenario pengembangan kota sebagai berikut :

Skenario I, Pengembangan Industri yang menekankan desentralisasi secara bertahap. Dalam skenario ini pemerintah memberikan perhatian khusus bagi pengembangan industri dengan diversifikasi yang menekankan pada pemanfaatan buruh (labour intensive). Manufaktur skala kecil ditujukan untuk mendorong bagi pengembangan keterkaitan dengan manufaktur besar dan produksi wilayah perdesaan serta konsumen penduduk perkotaan.

Skenario II, Sektor produksi antara menekankan pada desentralisasi serentak (cepat). Alternatif ini juga mengasumsikan pemerintah memberikan prioritas bagi industri dengan pemanfaatan buruh (labour intensive), namun skenario ini tidak begitu ambisi yang menekankan pada pengembangan skenario ini.

Skenario III, Pengembangan sumber daya pertanian dengan percepatan desentralisasi. Dalam skenario ini pengembangan diversifikasi pertanian menjadi pusat perhatian pemerintah.

NUDS-85 memberikan rekomendasi agar pengembangan perkotaan bertitik tolak pada sistem perkotaan dengan pusat-pusat kota yang ada dari pada mencari sistem perkotaan dengan pusat-pusat yang baru.

Tujuan dari Pengembangan Perkotaan

Tujuan utama dari Pengembangan Perkotaan adalah memanfaatkan proses perkembangan kota yang terjadi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, yang mencakup :

Tercapainya pengembangan tata ruang yang seimbang.

Dalam kaitan ini prioritas diberikan untuk memperkuat sistem perkotaan nasional yang mendukung pengembangan wilayah di luar Jawa, wilayah terbelakang dan daerah perbatasan.

Tercapainya integrasi nasional.

Tercapainya integrasi antara wilayah belakang dengan pusatnya yang akan memperkuat ketergantungan ekonomi antar kedua wilayah tersebut. Hal ini mengandung pengertian kebutuhan dukungan atas aktivitas dan perbaikan prasarana fisik untuk memberikan kesempatan bagi hubungan antar kota dan antar wilayah sekitarnya.

Tercapainya dorongan pengembangan kesempatan kerja yang pesat

Tercapainya perlindungan lingkungan hidup.

Tercapainya pelayanan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Pendekatan NUDS-85

Mengacu pada tujuan studi NUDS-85, perlu dikenali pendekatan dari perumusan NUDS-85 karena penting untuk memahami jiwa dan strategi yang dirumuskan. Prinsip-prinsip pendekatan NUDS-85 yang mengarahkan perumusan strategi diantaranya :

Strategi/Kebijaksanaan dirumuskan agar dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan (dalam hal ini yang tertuang dalam GBHN).

Strategi/Kebijaksanaan yang dirumuskan agar tercapainya perubahan yang diinginkan, harus berorientasi pada strategi/kebijaksanaan yang operasional.

Strategi/Kebijaksanaan yang dirumuskan dilandaskan pada kelayakan pada kemampuan nyata bidang keuangan dan administrasi.

Strategi/Kebijaksanaan yang dirumuskan dilandaskan pada pandangan bahwa masyarakat akan memegang peran utama dalam pembangunan. Peranan pemerintah ditekankan pada upaya untuk memberikan dorongan (insentive) bagi pembangunan yang merata dan ditujukan terutama bagi penduduk yang berpendapatan rendah.

Strategi/Kebijaksanaan yang dirumuskan harus didasarkan pada penilaian atas prospek ekonomi dan sosial yang realistis.

Strategi/Kebijaksanaan bagi pengembangan perkotaan khususnya, didasarkan pada penilaian bagi pengembangan wilayah dan pengembangan perdesaan.

Strategi/Kebijaksanaan yang dirumuskan mempertimbangkan kebijaksanaan pembangunan pemerintah yang berpengaruh pada pengembangan tata ruang.

Strategi/Kebijaksanaan yang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi yang dimungkinkan tidak dapat diduga pada saat NUDS disusun.

Sistem administrasi dan keuangan, kependudukan dan migrasi, perkembangan sosial ekonomi wilayah, sistem dan struktur perkotaan, perkembangan perkotaan dan perdesaan, pelayanan jasa perkotaan dan prasarana, perkembangan industri dan penyebarannya, transportasi dan komunikasi adalah aspek-aspek yang ikut menentukan perumusan strategi dan kebijaksanaan.

6. RTRWN sebagai Masukan Baru dalam Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan

Salah satu bagian dari Lingkup Pekerjaan, yang digariskan dalam Kerangka Acuan Kerja (TOR) adalah “mengkaji Ulang Sistem Perkotaan yang dihasilkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)”.

Uraian dalam bagian berikut akan menguraikan isu pokok dari RTRWN, yang dinilai sebagai “payung” perencanaan tata ruang dan pengembangannya, dengan harapan dapat dipergunakan untuk mendapatkan gambaran hubungan kebijaksanaan dan strategi RTRWN dengan strategi yang digariskan dalam NUDS-85.

RTRWN disahkan dalam tahun 1997 didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 47/1997, sepuluh tahun kemudian setelah NUDS-85 selesai disusun. Seyogyanya NUDS disusun setelah ada RTRWN, karena RTRWN menggariskan kebijaksanaan dan strategi “payung” yang mengarahkan pengembangan tata ruang nasional. RTRWN dirumuskan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (alam) dalam upaya pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan (dalam hal ini tertuang dalam GBHN).

Kebijaksanaan dan strategi dalam RTRWN mencakup :

Pemanfaatan tata ruang nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pertahanan dan keamanan nasional, yang diarahkan oleh visi pengembangan tata ruang nasional.

Struktur dan pola pemanfaatan tata ruang nasional yang terbentuk merupakan keterpaduan antara pemanfaatan ruang untuk permukiman dengan pengembangan jaringan transportasi, telekomunikasi dan listrik dalam kerangka pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan khusus.

Norma dan kriteria sistem manajemen dari kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan khusus.

Pedoman pengendalian pemanfaatan tata ruang yang cukup :

Penyusunan kebijaksanaan dasar pemanfaatan tata ruang nasional.

Koordinasi, integrasi dan menyeimbangkan pengembangan antara sektor dan wilayah.

Pengarahan alokasi investasi pemerintah serta lokasinya antar daerah.

Perumusan tata ruang wilayah Kabupaten dan Kota.

7. Isu-isu Strategi Pembangunan Perkotaan

Walaupun dalam tahun 1997 krisis moneter menghantam dan “menghentikan” proses laju pembangunan, ada beberapa fenomena strategis pembangunan perkotaan yang dapat diambil pelajarannya dalam PJP I. Dalam PJP I Indonesia telah menunjukkan kinerja pencapaian pembangunan yang berarti, khususnya dalam upaya pembangunan perkotaan, seperti perkembangan ekonomi perkotaan, perkembangan prasarana perkotaan, perkembangan tata ruang, perkembangan investasi dan keuangan/pembiayaan.

Uraian berikut dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi isu-isu strategis perkembangan kota yang dapat dipelajari dari pengalaman PJP I.

Perkembangan Kegiatan Ekonomi Perkotaan

Dari pengamatan dapat ditemukan bahwa perkembangan ekonomi perkotaan bersamaan dengan perkembangan penduduk merupakan faktor penentu pertumbuhan perkotaan yang pesat. Dalam periode sembilan puluhan menunjukkan kegiatan ekonomi perkotaan menggerakkan sekitar 40-50% PDB nasional. Bila tidak ada krisis moneter, perkembangannya dapat memberikan kontribusi sekitar 70% PDG dalam tahun 2000 (studi BAPPENAS). Tetapi kegiatan ekonomi perkotaan tersebut beraglomerasi di kota-kota besar, sedangkan kegiatan agro-industri terjadi di kota-kota kecil.

Fenomena tersebut mengindikasikan tidak ada pergerakan agro industri dari perdesaan ke perkotaan. Tetapi kenyataannya sebagian besar kegiatan industri tidak didasarkan pada potensi lokal, sehingga kegiatan industri tidak memiliki ketangguhan terhadap krisis moneter yang menghantam Indonesia.

Perkembangan Prasarana Perkotaan

Indonesia setelah melaksanakan pembangunan perkotaan secara sistematis dalam PJP I, telah mencapai kinerja pembangunan prasarana perkotaan berarti, diantaranya penyediaan prasarana kebutuhan dasar seperti penyediaan prasarana air bersih, jalan kota, kelistrikan perkotaan, transportasi perkotaan dan perumahan serta permukiman kota. Di akhir PJP I sekitar 70% penduduk menerima manfaat pembangunan dan pelayanan penyediaan air bersih. Tetapi masih perlu ada program perbaikan penyediaan prasarana, karena masih ada masalah kebocoran, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih.

Sedangkan dalam penyediaan prasarana persampahan sekitar 492 kota, yang berarti 62% dari 800 kota, menerima manfaat pembangunan dan pelayanan penyediaan prasarana persampahan. Selanjutnya dapat dikemukakan, bahwa sekitar 337 kota menerima manfaat pembangunan penyediaan prasarana air limbah dan sekitar 242 kota menerima manfaat pembangunan dan pelayanan prasarana drainase. Pembangunan dan pelayanan jalan kota menjangkau sekitar 90% dari penduduk perkotaan. Sedangkan jalan tol kota, jalan lingkar kota dan bypass mencapai 250 Km. Semenjak diterapkannya pendekatan yang inovatif dalam pembangunan jalan, telah terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dan “public private partnership” dalam pembangunan dan pelayanan jalan kota.

Selanjutnya, pembangunan dan pelayanan prasarana kelistrikan telah menjangkau penduduk kota sekitar 83% dari jumlah seluruh penduduk perkotaan. Sedangkan pembangunan perumahan dan permukiman menunjukkan kinerja yang berarti juga, walaupun pemerintah hanya memberikan kontribusi investasi pembangunan perumahan dan permukiman hanya 15% dari total investasi pembangunan yang ditujukan khusus bagi penduduk berpendapatan rendah. Namun pembangunan perumahan dan permukiman telah meningkat sekitar 28% setiap tahun.

Perkembangan Tata Ruang Perkotaan

Tidak seperti pembangunan prasarana kota lainnya, tata ruang kota adalah salah satu komponen dari pembangunan perkotaan yang memiliki masalah dalam PJP I seperti :

Rencana tata ruang, peraturan perundangan tata ruang tidak efisien dan efektif. Salah satu sebabnya adalah rencana tata ruang tidak jelas dapat difahami masyarakat, dunia usaha maupun aparat pemerintah sendiri.

Tata Ruang tidak mampu mengakoimodasikan penyelesaian konflik antara berbagai kepentingan ekonomi dan sosial.

Konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup.

Kebijaksanaan dan strategi pembangunan kota tidak konsisten dan terpadu.

Pedoman operasional tata ruang sebagai penjabaran UU No. 24/1994 tidak efektif.

Secara umum dapat dikatakan perencanaan perkotaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, baik dalam memberikan pengarahan maupun pengendalian pembangunan.

Perkembangan Investasi dan Keuangan Perkotaan

Kesukaran memperoleh informasi yang tepat menyebabkan informasi investasi dan keuangan perkotaan (yang mencakup investasi dan keuangan pembangunan Pemerintah – Masyarakat – Sektor Dunia Usaha), didasarkan pada perkiraan (asumsi) informasi akhir PJP I.

Investasi dan keuangan pembangunan perkotaan dari pemerintah dapat diindikasikan berdasarkan informasi dari Anggaran Pengeluaran Rutin dan Pembangunan. Informasi berikut tentang investasi dan keuangan pembangunan perkotaan diharapkan dapat memberikan gambaran upaya pembangunan yang dilakukan :

Metropolitan 65% investasi dari Pemerintah Pusat 35% investasi dari Pemerintah Daerah

Kota besar70% investasi dari Pemerintah Pusat 30% investasi dari Pemerintah Daerah

Kota sedang58% investasi dari Pemerintah Pusat 42% investasi dari Pemerintah Daerah

Kota kecil54% investasi dari Pemerintah Pusat 46% investasi dari Pemerintah Daerah

Dari angka tersebut mengindikasikan bahwa dalam PJP I pembangunan perkotaan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dapat dikemukakan, isu penting yang memerlukan perhatian adalah investasi bagi perkembangan tata ruang. Telah diketahui, tata ruang memegang peranan penting dalam mengarahkan pembangunan dan investasi perkotaan. Namun investasi yang dialokasikan untuk tata ruang dalam PJP I hanya mencapai 6,5% (sekitar 77 triliun rupiah) dari jumlah investasi bagi pembangunan perkotaan. Dibandingkan dengan investasi pembangunan tata ruang Thailand yang mencapai 20% dari total investasi pembangunan perkotaan. Sedangkan investasi yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana mencapai 28-30% dari jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan perkotaan. Dibandingkan dengan di Bangkok investasi yang dialokasikan untuk prasarana perkotaan mencapai 62% dari jumlah pengeluaran untuk pembangunan perkotaan.

Secara geografis dapat dikemukakan bahwa alokasi investasi untuk pembangunan di Jawa mencapai sekitar 68% dari jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan perkotaan. Prosentase tersebut rasional bila dikaitkan dengan pemusatan penduduk di Jawa yang mencapai sekitar 67% dari jumlah penduduk di Indonesia.

Semenjak diterapkannya sistem pendapatan daerah dan pajak, khususnya sistem perpajakan properti (PBB), pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dalam PJP I, juga terjadi peningkatan investasi dari pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan sektor swasta. Didasarkan pada studi yang dilakukan oleh Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah (1992), menunjukkan bahwa investasi pembangunan dari masyarakat dan sektor swasta mengalami peningkatan berarti, seperti di sektor perumahan dan permukiman, industri, komunikasi, perbankan, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Pada akhir PJP I kontribusi investasi perkotaan dari sektor swasta mencapai 85% dibandingkan investasi dari sektor pemerintah sebesar 15%.

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan maka peluncuran NUDS-2 dimaksudkan untuk :

Meskipun UU No. 22/99 dan UU No. 25/99 membe-rikan otonomi seluas-luasnya pada daerah untuk menetapkan sendiri bentuk pembangunannya, namun masih tetap diperlukan adanya strategi pengembangan perkotaan secara nasional yang dapat memberikan stimulasi bagi pertumbuhan kota baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan dalam suatu kerangka kebersamaan dan sinergik nasional. Otonomi daerah yang semakin luas masih harus/perlu disesuaikan dengan kultur dan ciri-ciri khas yang sudah terpatri dalam adat istiadat serta lingkungan khas lokal yang sudah baik untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Beranjak dari keperluan untuk memperbaharui dan mereformulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada dalam NUDS-1 yang mengandalkan kepada kekuatan institusi pemerintah maka NUDS-2 dirumuskan kembali dengan pertimbangan sebagai berikut :

Perubahan strategi dalam merespon globalisasi dan cepatnya perkembangan teknologi informasi yang melanda kehidupan perkotaan;

Krisis ekonomi dan segala dampak negatifnya yang melanda Indonesia sejak tahun 1997;

Reformasi yang menghasilkan terbentuknya pemerintah baru yang memberikan otonomi daerah seluas-luasnya membawa kebijaksanaan baru yang berdampak pada pendekatan pengembangan perkotaan;

Perubahan kebijaksanaan pengembangan perkotaan yang bertumpu pada kekuatan pemerintah dalam pembangunan menjadi konsep kemitraan masyarakat, dunia usaha dan pemda dalam rangka desentralisasi dan otonomi, serta perubahan dalam manajemen dan kualitas sumber daya manusia.

Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (NUDS-2) dapat dipakai sebagai acuan departemen-departemen di pusat yang terkait dengan masalah pengembangan kota, maupun kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah di bidang pengembangan perkotaan, oleh sebab itu NUDS-2 perlu dicantumkan sebagai agenda nasional seperti tercantum dalam UU 22 th 1999 tentang otonomi daerah pasal 7 ayat 2, kewenangan Pemerintah Pusat meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.

Masih banyak sektor-sektor seperti pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi yang strategis yang perlu distandarisasikan secara nasional sesuai dengan UUD 45, UU 22 th 1999 dan Garis Besar Pembangunan Nasional.

LINGKUP KERJA

METODE

Kerangka Kebijakan Pengembangan Sistem Perkotaan merupakan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, masing-masing departemen yang terlibat dalam pengembangan perkotaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program-program pengembangan perkotaan. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan-kebijakan tersebut tidak secara penuh dapat diterapkan, hal itu disebabkan karena kebijakan tersebut bersifat sektoral dan sentralistik tanpa mengadopsi aspirasi dan potensi daerah. Untuk itulah dalam perumusan Kebijaksanan Pengembangan Sistem Perkotaan Nasional dewasa ini (NUDS-2), seiring dengan adanya paradigma baru pembangunan Nasional, akan mempertimbangkan dan menyerap aspirasi dan kepentingan masing-masing daerah.

Memperhatikan “Pemahaman Proyek”, ada beberapa faktor kunci yang dapat dikemukakan sebagai landasan pendekatan methodologi “NUDS : A Policy Review and Improvement of IUIDP Concept”. Faktor kunci tersebut adalah perkembangan sosio ekonomi dengan pertumbuhan penduduk yang dikenal sebagai “penggerak” perkembangan perkotaan. Sedangkan faktor keuangan dan kelembagaan faktor penting yang mendorong terciptanya kondisi bagi perwujudan kualitas perkembangan perkotaan. Transportasi dan lingkungan fisik (termasuk sumber daya buatan) dipertimbangkan sebagai faktor penting yang menentukan pembentukan wujud sistem perkotaan dan wujud perkotaan (individual urban area).

Faktor-faktor tersebut beroperasi dalam suatu sistem yang terstruktur dilandasi oleh saling ketergantungan. “Lingkup Pekerjaan” serta urutan yang diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja juga mengandung makna “methode” operasional, hubungan yang bersifat dinamis dalam sistem.

Ada beberapa penjelasan penting berkaitan dengan hal-hal tersebut. Pada dasarnya pekerjaan-pekerjaan analisa, kajian, dan perumusan kesimpulan dapat dilakukan melalui kerangka berikut :

“Penghimpunan Fakta” dari faktor-faktor yang berpengaruh, dengan tujuan untuk mendapatkan daya yang menggerakkan perkembangan perkotaan. Aktivitas ini dilakukan melalui “desk study”. Dengan pertimbangan, kita memahami telah banyak study yang berkaitan dengan NUDS 85, seperti UDP, IUIDP, IUDP, termasuk RTRWN.

Menilai (Assessing) hubungan ketergantungan antara daya tersebut dengan perkembangan perkotaan, agar dapat diperoleh formula sementara (diantaranya misalnya “Visi Pembangunan Perkotaan” dan Prinsip-prinsip Perkembangan perkotaan).

Menilai lingkungan strategis baik dari daerah maupun sampai ke tingkat pusat dan dampak serta implikasinya terhadap perkembangan perkotaan sebagai bagian dari fenomena perkembangan sosio-ekonomi-lingkungan.

Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat diperoleh rumusan sementara konsep pembangunan perkotaan serta prinsip-prinsipnya yang dipakai sebagai titik tolak bagi perumusan kebijaksanaan pembangunan sistem perkotaan dan pembangunan perkotaan.

Dalam kegiatan ini perlu diskusi yang melibatkan berbagai wakil “stakeholder”, mencakup tenaga ahli dari Pemerintah Pusat (T-12) dan Daerah, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan kelompok pemerhati pembangunan kota.

Perumusan kebijaksanaan pembangunan perkotaan bagi sistem perkotaan dan kota. Perhatian diberikan kepada faktor finansial dan kelembagaan yang sangat berpengaruh pada operasionalnya kebijaksanaan yang dirumuskan.

ORGANISASI KERJA

Tim Inti (T-12) diwakili oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional); Ditjen. Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah (Departemen Kimbangwil); Ditjen. Pembangunan Daerah (Departemen Dalam Negeri); Ditjen. Administrasi Publik (Departemen Keuangan).

Tim-12 memegang peranan penting dalam melaksanakan launching, mensosialisasikan visi dan kebijakan-kebijakan NUDS-2 kepada pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, kalangan dunia usaha, masyarakat akademisi dan sebagainya. Melalui dukungan dari Tim Konsultan, T-12 selanjutnya akan mengkonfirmasi perumusan unsur-unsur studi di atas oleh Tim Konsultan yang diberikan wewenang untuk penerbitan laporan atas nama Direktorat Penataan Ruang Wilayah, Ditjen. Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah.

RUMUSAN VISI

Visi mengenai kehidupan perkotaan dan perdesaan

  • Kehidupan pertumbuhan ekonomi (kesempatan kerja, keunikan secara ekonomi dan saling mengisi, sumber daya alam/manusia/buatan, keterkaitan dengan pasar).

  • Efisiensi sinergi dan keterpaduan kegiatan dibidang ekonomi (kemitraan dan saling mengisi dalam suatu kawasan andalan, penanggulangan pengangguran dan under employment secara tepat, efisien dalam penggunaan tanah, sistem transportasi terpadu di kota besar dan kawasan andalan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya air, energi, limbah buangan).

  • Kehidupan pengembangan sosial budaya (dapat mengekspresikan seni budaya serta keunikannya, beraneka ragam seni budaya dapat tumbuh bersama, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penataaan ruang untuk kebutuhan oleh raga dan rekreasi serta mengembangkan kebiasaan hidup sehat).

  • Perbaikan lingkungan (pemeliharaan kesehatan melalui pencegahan dan penyembuhan, perencanaan perkotaan dan hunian, kebersihan lingkungan, pengendalian lingkungan, pertolongan untuk bencana alam dan bencana lain).

  • Ketertiban, keamanan, stabilitas dalam dinamika pembangunan (keadilan dan kepastian hukum, stabilitas, ketertiban, keamanan, penanggulangan kemiskinan golongan ekonomi lemah dan sektor informal, pemberdayaan golongan minoritas, informasi yang tepat bagi masyarakat).

Visi mengenai manajemen perkotaan

  • Kultur kepemimpinan, kemitraan dan pelayanan masyarakat, (kepemimpinan dan kewenangan disetiap tingkatan, keterwakilan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, kemitraan, kultur, “civil servant” membudayakan pelayanan masyarakat).

  • Perencanaan dan desain (perencanaan administrasi keuangan, pembelanjaan pembangunan, perencanaan ekonomi terpadu, tata ruang, lingkungan dan transportasi, perencanaan permukiman, prasarana dan fasilitas, penataan kota, perencanaan kawasan khusus, perencanaan institusi).

  • Governance (pelayanan promosi pengembangan ekonomi, pengendalian lingkungan, pengendalian pengembangan dan penggunaan tanah, pengelolaan pelayanan transportasi, pengoptimalan penghasilan daerah, keadilan dimanifestasikan disemua bidang, ketertiban, stabilitas dan keamanan kependudukan).

  • Pelayanan masyarakat (human resource development, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sosial, budaya dan wisata, penyediaan pasar, perbelanjaan, fasilitas kebutuhan sosial dan kultural, pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan yang lebih ramah, pengembangan perumahan, permukiman dan transportasi).

  • Administrasi (pendesentralisasian kewenangan pembangunan pada tingkat yang lebih rendah dan masyarakat, desentralisasi, profesionalisme dan “capacity building”, reformasi administrasi, meletakkan dasar-dasar kemitraan, dan administrasi sistem keuangan).

  • Riset

Visi Menurut Bappenas

Visi Pembangunan Jangka Panjang untuk perkotaan menurut Prof. Dr. Ginanjar Kartasasmita, mencakup 14 topik, yaitu :

  • Peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi di atas 7% per tahun (melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat), pertumbuhan penduduk di bawah 1% per tahun.

  • Melanjutkan transformasi (perubahan) struktur manajemen ekonomi industri dan tenaga kerja profesional.

  • Meningkatkan kekuatan kelas menengah

  • Meningkatkan stabilitas ekonomi

  • Pembiayaan pembangunan sendiri

  • Pemberantasan kemiskinan absolut

  • Mengurangi ketimpangan antar daerah

  • Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan rata-rata harapan hidup sampai 70 tahun.

  • Dengan urbanisasi maka 60% dari total penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan

  • Perubahan budaya/pola pikir menjadi modern dan masyarakat terpelajar.

  • Meningkatkan demokrasi

  • Kepastian hukum

  • Meningkatkan keamanan

  • Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan

Visi Menurut World Bank

  • Livability (Kota yang layak huni)

§ Peningkatan standar kualitas hidup untuk semua golongan termasuk penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk rakyat miskin

§ Penghapusan kemiskinan dan ketimpangan antar golongan

§ Lingkungan yang sehat dan aman (udara yang bersih, air bersih, pembuangan sampah, drainase, dll)

§ Jaminan keamanan dan ketentraman (termasuk semua tingkat kejahatan, kekerasan, dan bencana alam)

§ Integrasi yang utuh dari semua komponen sosial kota (termasuk wanita dan kaum minoritas)

§ Pelestarian kawasan dalam kota agar dapat dipertahankan dan dapat dinikmati oleh semua penduduk

  • Competitiveness (mempunyai daya saing)

Pertumbuhan dan pertambahan produktivitas kota, perluasan lapangan kerja, investasi dan perdagangan yang dapat bersaing/menghadapi tantangan pasar.

  • Good Governance and Management (Pemerintahan dan pengelolaan yang baik) :

§ Dapat dipertanggung jawabkan, transparan dan mempunyai integritas pemerintahan daerah.

§ Institusi pemerintahan kota yang mampu merespon kebutuhan masyarakat miskn perkotaan dan gologan minoritas

§ Pemerintah kota berkewajiban memberikan pelayanan dengan biaya yang murah

  • Bankability (layak untuk dibiayai)

§ Pemecahan kewajiban perijinan dalam pelayanan manajemen keuangan

§ Perimbangan sosial dalam pemberian pelayanan

§ Kemampuan pemerintah daerah untuk membuka akses pasar dalam mencari kredit.


ARTIKEL

Pergeseran Sistem Kota-kota di Indonesia

(Dari Sentralisasi ke Desentralisasi)

Oleh : Heru Purboyo H. P. – Dosen Jurusan Teknik Planologi ITB

Pengantar

Sistem kota-kota berarti hubungan antara beberapa kota yang terjadi secara saling terkait, sehingga dapat mendatangkan manfaat tertentu bagi kota-kota itu dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Kota merupakan unsur atau elemen utama di dalam pembentukan sistem itu. Hubungan/ interaksi antarkota’ menjadi faktor pengikat. Ketiadaan hubungan dapat membatalkan konsep sistem, walaupun kotanya ada. Manfaat yang muncul dari interaksi itu adalah semakin efisiensi kegiatan perkotaan, bagi pembangunan kota-kota itu sendiri, dan juga bagi perwujudan kemajuan untuk kawasan sekitar dan wilayah yang lebih luas.

Pembentukan sistem kota-kota sering kali terjadi secara hirarkis. Kota kota kecil saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan hubungan itu mengait ke kotakota yang lebih besar. Pola demikian berlangsung secara sistematis pada kota-kota yang lebih besar. Hubungan antarkota sering dituntut bersifat timbal balik. Interaksi tersebut terjadi dalam beragam hal: komunikasi, transportasi, transfer dana, mobilitas penduduk.

Usaha penggambaran tingkat interaksi antara kota-kota yang komprehensif dan cukup tepat dalam wujud sistem sulit dilakukan. Ketersediaan data dan informasi secara bersamaan tentang variabel interaksi tersebut sangat jarang terjadi. Pendekatan parsial, hanya dengan satah satu variabel, kemudian sering dilakukan. Sedang penggambaran sistem kota-kota tetap diarahkan pada manfaat keberadaan sistem itu, yang hadir karena konsep, pada realitas pertumbuhan kota-kota dan perkembangan kegiatan sosial ekonomi di wilayah yang lebih luas.

Sistem Kota-kota, Memperkuat Sentraliasai

Sistem kota-kota di Indonesia terus bergeser selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 60-an, interaksi antarkota Indonesia terbatas. Otonomi pulau-pulau besar/ utama, dalam pengertian interaksi antar-kota terjadi di antara sesama kota sepulau, lebih cenderung terjadi dibandingkan sekarang. Interaksi antar-pulau masih terbatas. Sejalan dengan kemajuan transportasi, integrasi wilayah nasional semakin cepat terbentuk. Interaksi antar-pulau dan kotanya juga mudah terjadi.

Keseimbangan interaksi ternyata tidak terjadi sebagaimana diharapkan dari semangat pemerataan pembangunan. Pulau Jawa semakin menonjol perannya selaku pusat kegiatan ekonomi, pusat pengumpul dan distribusi komoditi. Daerah luar Jawa yang tadinya berhubungan langsung ke luar negeri, kemudian malah memerlukan Jawa untuk melakukannya. Penciptaan nilai tambah semakin terkumput di Jawa dan dinikmati oleh kota-kotanya. Lebih-lebih lagi kemudian konsentrasi investasi di sektor sekunder sejalan dengan kecenderungan pemusatan tersebut. Kota-kota di Jawa semakin cepat tumbuh dan berkembang. Sistem kota kota nasional berkembang dengan Jawa semakin terkukuhkan sebagai pusat dan penyambung ke dunia internasional.

Beberapa hasil penelitian berikut yang dibuat secara terpisah-pisah dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun menjadi saksi semakin sentralisasinya sistem kota-kota ke Pulau Jawa, terutama ke DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Apakah hal ini merupakan ketidak-sengajaan, atau hasil samping yang tidak diduga?

Selama 1963-1971, Pulau Jawa mempunyai ekspor antar-pulau yang lebih besar daripada ekspor ke luar negeri. Luar Jawa mengandalkan komoditi ekpor bahan mentah ke luar negeri. Interaksi perdagangan antar pulau-pulau utama di luar Jawa relatif Iemah bila dibandingkan dengan dengan interaksi masing-masing pulau-pulau tersebut dengan Jawa. (Tommy Firman.- Studi Pengarahan Pengembangan Daerah Luar Jawa.- TA Planologi ITB, 1973).

Pola demikian, pemusatan aliran barang di pulau Jawa, tidak berubah pada pengamatan 1972-1982. (Bobby Hamzar Rafinus.- Studi Pemodelan Aliran Barang Antar-Propinsi di Indonesia.- TA Planologi lTB, 1987).

Pola keterkaitan antar-propinsi di Indonesia masih rendah dan sangat tidak merata. Dari 27 propinsi, hanya beberapa propinsi saja yang secara aktif melakukan interaksi dengan propinsi lainnya. Pada volume aliran barang yang besar ditemukan pola sentralistis Jawa, yaitu dari Jawa dan ke Jawa. Fungsi Jawa sebagai pusat itu semakin menguat antara tahun 1978 sampai tahun 1984 dengan tidak munculnya propinsi/ pulau lain yang dapat menjadi kekuatan pengimbaing bagi fungsi yang diemban oleh propinsi-propinsi Jawa. (Nana Afriyana.- Pola Keterkaitan Antar-Propinsi Berdasarkan Aliran Komoditi Melalui Laut dan Dampaknya terhadap Perkembangan Propinsi di Indonesia.- TA Planologi ITB, 1988).

Perkembangan, dari tahun 1985 ke tahun 1996 menunjukkan bahwa nilai tambah ekspor Indonesia sebagian besar dikuasai oleh propinsi-propinsi Riau, Kalimatan Timur, Aceh dan DKI Jakarta. Propinsi luar Jawa menggantungkan potensi ekspor itu pada komoditas primer dan cenderung tidak bisa diperbarui. Jakarta mengandalkan potensi ekspornya pada komoditas produk sektor sekunder. Peran Jakarta semakin menonjol. Kalau pada tahun 1985 menduduki urutan keempat, maka pada tahun 1996 daerah ini menduduki peringkat pertama dengan kenaikan l4 kati tipat (Ukon Ahmad Furkon.- Profil Ekspor Impor Propinsi-Propinsi di Indonesia….- TA Planologi-ITB, 2000)

Kondisi sistem perwilayahan Indonesia hingga tahun 1996 memiliki pola memusat ke propihsi-propinsi di pulau Jawa. KTI mengirim komoditinya ke KBI dengan pusat :. orientasinya adalah Jawa. Secara internasional, Jawa lebih terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global, sedangkan luar Jawa terkait ke Jawa. Hingga menjelang tutupnya abad ke-20,, di Indonesia terjadi hirarki dependensi wilayah: dalam negeri berpusat ke Jawa, dan pulau Jawa sendiri berorientasi ke luar negeri. (Mokhamad Krismara.- Pola, Intensitas, dan Peranan Keterkaitan Antarwilayah di Indonesia Berdasarkan Aliran Barang Antar-Pelabuhan.- TA Planologi ITB, 2000)

Kondisi Indonesia di Akhir Abad 20

Secara umum kondisi nasional yang dapat dikaitkan dengan keberadaan manfaat sistem kota-kota di akhir ke-20 adalah semakin membanyaknya warga kota yang jatuh miskin akibat krisis moneter dan krisis-krisis lainnya. Selain itu juga terjadi beterbangannya ke luar negeri modal-modal yang tadinya tertanam di tanah air seiring dengan pertikaian sosial yang muncul beberapa waktu Ialu. Investasi yang tadinya direncanakan datang menjadi batal. Yang datang juga sangat terbatas, dan belum memadai untuk mendorong kembali jalannya roda perekonomian perkotaan, apalagi nasional.

Pertanyaan yang muncul adalah betapa rentannya sistem kota-kota yang telah terbentuk di masa lalu. Gangguan selama 2 tahun, telah mampu merontokkan sistem, yang berjalan sekitar 3 dekade. Sistem tersebut seperti kehilangan unsur perekat, interaksi berupa aliran komoditi sebagai wujud dari hasil kinerja sistem produksi. Padahal kota-kota dengan penduduknya masih ada. Kredo pembangunan wilayah yang menyatakan pentingnya “local prosperity”, dan juga “people prosperity” menjadi sangat tidak lengkap dan mudah rontok karena gagalnya “sustainable activity”. Peran kota sebagai wadah bagi pembangunan dipertanyakan ulang. Manusia dan sistem jaminan atas kegiatan sosial-budaya menjadi dapat perhatian.

Kemiskinan dan pengangguran melanda di kota-kota Indonesia dengan tidak mengikuti pola ukuran besaran kota. Kecenderungan yang terjadi adalah kota-kota atau daerah yang punya basis ekspor ke luar negeri, walau pun sekitar komoditi primer, mempunyai nasib lebih baik dan cenderung menjadi makmur selama krisis. Ketidak-berjalanan/ kebekuan secara “sementara” sistem kota-kota selama krisis mengarahkan kota-kota dan daerah luar Jawa berhubungan langsung ke luar negeri. Seperti situasi tahun 60-an terulang kembali. Luar Jawa seperti mendapat otonomi untuk langsung ekspor. Desentralisasi terjadi secara tidak disengaja selama krisis.

Agenda Internasional, Menolong Kota-kota Negara Ketiga

Pihak-pihak peminjam hutangan internasional sangat perduli dengan situasi negara ketiga yang dihutanginya. Mereka tidak ingin uangnya dibawa tenggelam bersama dengan krisis yang terjadi. Menurut mereka, perbaikan produktivitas perkotaan merupakan kunci penting bagi penyembuhan dari krisis bagi kota-kota. Hanya untuk hal tersebut terdapat beberapa kendala:

  • defisiensi infrastruktur yang menghambat investasi swasta;

  • biaya besar karena kebijakan peraturan yang tidak tepat, seperti ketidakseragaman prosedur dan lamanya waktu yang dibutuhkan;

  • kelemahan lembaga kolektivitas lokal (kota/ kabupaten) dalam hal teknis dan finansial;

  • ketidakcukupan layanan jasa keuangan untuk pembangunan kota.

Kebijakan yang dipilih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut di atas adalah: Memadukan perhatian pada kemiskinan dalam strategi bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini peran swasta ditingkatkan untuk ikut investasi di sektor infrastruktur dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tingkst kemiskinan warga kata. Partisipasi masyarakat harus diperhatikan.

Perbaikan peraturan (regulatory reform). Pengembangan dan pembuatan peraturan perundangan di tingkat IakaU daerah didorong. Hat ini untuk memperjelas prosedur/ proses perijinan, penyelesaian konflik, partisipasi masyarakat, dil. Peraturan yang jetas dan diketahui oleh umum dinilai akan meningkatkan kepercayaan pihak luar kepada kota dan pengurusnya. Investasi dan bantuan diharapkan akan datang mengikutinya.

Kota-kota akan dirancang dalam suasana diperbandingkan dalam 4 aspek utama, yaitu:

  • liveability, kenyamanan kota yang dinilai akan mendorong warganya berproduktivitas tinggi;

  • competitiveness, kebersaingan untuk mengundang investor

  • good governance and management, transparansi proses dan praktek pembangunan;

  • bankability, kesadaran akan kemampuan dan keterbatasan dalam pembangunan.

Perhatian dan agenda yang dirancang oleh pihak-pihak internasional menyisakan beberapa pertanyaan. Pengembalian hutang oleh kota menjadi salah satu haI yang ditekankan. Sangat dihindarkan terjadinya sunk-cost. Oleh karena itu, sektor-sektor yang dipilih untuk dibantu adalah yang memberikan profitability sangat baik, seperti pelayanan atas kebutuhan umum atau bahkan dasar masyarakat/ manusia (air bersih, energi). Kota-kota dinilai sebagai entitas, satuan hanya bagi dirinya sendiri. Peran kota dalam sistem kota-kota atau bagi pengembagan wilayah yang lebih luas menjadi kurang diperhatikan.

Sistem Kota-kota yang Baru

Peraturan perundangan yang baru, seperti UU No. 22/99 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/99 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengantarkan pergeseran sistem kota-kota ke arah yang mungkin belum pernah terjadi. Yang jelas terjadi perubahan sistem hirarki daerah administrasi dan perubahan sistem aliran dan pengumpulan dana bagi pembangunan daerah/ kota.

Pada perioda sebelum diberlakukan kedua UU tersebut, keberadaan jenjang Pusat Propinsi-Daerah berperan dalam pembentukan sistem kota-kota, terutama di daerah propinsi. Kota ibukota propinsi secara tidak iangsung difungsikan sebagai salah simpul utama di dalam sistem intra-propinsi. Interaksi antar-kota ibukota kabupaten di dalam sistem intra-propinsi terjadi dengan intensitas yang kurang dibandingkan dengan interaksi ke ibukota propinsi. HIaI demikian diperkuat dengan sistem alokasi anggaran pembangunan di mana peran tingkat propinsi untuk kepentingan propinsi atau antar-kabupaten/ kota bisa lebih utama daripada intra-kabupaten/ kota atau antar kabupaten/ kota tanpa menyambung ke kota ibukota propinsi.

Pada perioda mendatang, setelah kedua UU tersebut dijalankan secara penuh, hubungan daerah administrasi Propinsi dan Kabupaten atau Kota tidak lagi hirarkis. Ketiganya sejajar. Kota ibukota propinsi dapat diabaikan dalam interaksi antarkabupaten/ kota di dalam propinsi yang bersangkutan. Daerah kabupaten/ kota dapat membentuk kerjasama yang saling menguntungkan karena kebutuhan dengan tanpa memperhatikan kota propinsi. Interaksi antar daerah bertetang,ga akan semakin besar sesuai dengan potensi masing-masing. Kemampuan keuangan/ pendanaan bagi kerjasama, berupa peningkatan interaksi, antar daerah kabupaten/ kota akan membentuk sistem kota-kota baru intra-propinsi yang dapat berbeda dibandingkan sebelumnya.

Pada tingkat nasional, pergeseran sistem kota-kota masih menjadi pertanyaan. Seandainya tidak ada perubahan kebijakan yang berarti dalam hal investasi infrastruktur skala besar dan mobilitas sumber daya manusia ke daerah-daerah potensial, maka pola yang terjadi sejak tahun 60-an hingga sekarang cenderung masih berlangsung untuk jangka pendek. Pada jangka panjang, kemandirian daerah yang dikembangkan berkat di antaranya kedua UU tersebut di atas akan semakin terbentuk. Interaksi dengan dunia internasional akan semakin luas terjalin. Orientasi hirarkis memusat ke Jawa akan semakin memudar. Hal demikian juga cenderung didorong oleh kekuatan kegiatan ekonomi dan politik internasional yang lebih memilih berhubungan dengan pemerintah kota-kota yang mandiri daripada dengan pemerintah negara yang unasannya tebih kompleks dan rumit.

Dari sisi pandang yang lain, ketersediaan ragam pendekatan pembangunan wilayah/ nasionat tidak hanya mengarahkan pada peran sistem kota-kota untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemajuan Bali, baik pada aspek local, people maupun activity-nya bukan dikarenakan keberadaan kota-kotanya atau sistem kota-kota yang mengkaitnya. Perkembangan kegiatan pariwisata dunia mestinya bisa dimanfaatkan utrtuk mereplicate Bali ke lokasi-lokasi lain di Indonesia. ***


ARTIKEL

Proyeksi Penduduk Kota-kota di Indonesia

Periode 1995 – 2005

Oleh : S.G. Made Mamas – Badan Pusat Statistik

Pendahuluan

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam makalah ini sedikit berbeda dengan yang diminta oleh panitia seminar, tidak termasuk proyeksi semua kota-kota di Indonesia, tetapi terbatas kepada kotamadya saja, dan kurun waktu proyeksi hanya mencakup 10 tahun, mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Alasannya adalah karena terbatasnya data kependudukan yang tersedia pada saat ini, terutama yang menyangkut wilayah kecil. Memang benar bahwa BPS telah mengadakan sensus penduduk pada tahun 1961, 1971, 1980, dan 1990, tetapi karakteristik penduduk diperoleh dengan cara mengadakan pencacahan sampel ( lebih kurang 5 persen sampel rumah tangga), sehingga hasil sensus penduduk itu sendiri tidak dapat disajikan menurut wilayah kecil, seperti kecamatan dan desa/kelurahan. Begitu pula halnya data yang dihasilkan dari survei rumah tangga lainnya, seperti Susenas dan Supas, yang diadakan secara berkala oleh BPS hanya dapat disajikan pada tingkat propinsi karena keterbatasan jumlah sampel rumah tangga.

Proyeksi penduduk kotamadya yang disajikan di sini dikutip dari proyeksi penduduk menurut kabupaten/kotamadya yang dibuat oleh BPS enam tahun tahun~yang lalu ( BPS, 1994 ) dengan mengadakan perbaikan seperlunya, disesuaikan dengan data yang terbaru. Perlu ditambahkan di sini, bahwa BPS membuat proyeksi penduduk lima tahun sekali, setelah selesai pengolahan sensus penduduk dan Supas. Dengan selesainya perhitungan proyeksi yang terbaru, proyeksi. yang lama tidak terpakai lagi.

Sumber data dan metodologi

1.

Data mengenai jumlah penduduk kotamadya dan wilayah kecil lainnya hanya dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk. Sensus Penduduk 1971, 1980, dan 1990, diadakan secara bertahap yaitu: tahap pertama, sensus lengkap yang meliputi semua penduduk yang berdomisili di wilayah RI, termasuk warga negara asing kecuali korp dilomatik dan keluarganya. Pertanyaan yang diajukan kepada setiap penduduk hanya terbatas kepada nama, umur, jenis kelamin, dan hubungan dengan kepala rumah tangga. Tahap kedua, pencacahan terhadap 5 persen sampel rumah tangga dengan menanyakan pertanyaan yang sangat rinci seperti umur, jenis kelamin, hubungan dengan kepala rumah tangga, agama, kewarganegaraan, perpindahan penduduk, pendidikan, angkatan kerja, fertilitas, dan lain-lain. Jadi, jumlah penduduk menurut wilayah administrasi diperoleh dari hasil sensus lengkap, sedangkan karakteristik penduduk diperoleh dari sensus sampel.

2.

Proyeksi penduduk menurut propinsi, umur, dan jenis kelamin dihitung dengan tehnik komponen. Jenis data yang dibutuhkan untuk keperluan ini adalah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk, yang diperoleh dari hasil sensus penduduk dan survei rumah tangga. Semua data yang dipakai perlu dievaluasi secara cermat, dan kalau perlu diadakan adjustment dengan maksud untuk menghapus kelemahan yang ditemukan.

3.

Proyeksi penduduk menurut kotamadya yang disajikan di sini tidak dapat dilakukan dengan teknik komponen seperti diuraikan di atas, karena data untuk keperluan itu yakni fertilitas, mortalitas, dan perpindahan penduduk tidak dapat diperoleh dari hasil sensus. Di negara-negara maju, data ini diperoleh dari hasil registrasi vital yang diadakan secara berkesinambungan pada setiap wilayah administrasi.

Pelaksanaan registrasi vital di Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan dan belum dapat menghasilkan data tersebut, sehingga terpaksa diestimasi dengan tehnik tidak langsung ( indirect estimate ) berdasarkan hasil sensus dan survei. Hasilnya hanya dapat disajikan sampai tingkat propinsi saja.

4.

Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan penduduk hasil sensus yang terdahulu, dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk tersebut juga berlaku pada masa yang akan datang. Tehnik ini kurang tepat diterapkan untuk menghitung proyeksi yang jangka waktunya cukup panjang pada masa yang akan datang, karena asumsi yang dipakai biasanya tidak sesuai lagi.

Hasil proyeksi

1.

Hasil proyeksi penduduk 60 kotamadya untuk kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, disajikan dalam tabel terlampir. Proyeksi penduduk kota-kota Iainnya belum bisa disajikan di sini karena data untuk keperluan itu tidak tersedia pada saat ini dan juga karena masalah tehnis. Masalah yang paling sulit untuk diatasi adalah tidak tersedianya data tentang penduduk yang keluar dan yang masuk dari/ke masing-masing kota, dan tidak tersedianya informasi dasar untuk menentukan asumsi pada masa yang akan datang.

2.

Jumlah penduduk kotamadya dalam tahun 2005 sangat bervariasi ( Lihat tabel ) mulai dari sekitar 25 000 orang ( Kodya. Sabang ) sampai dengan sekitar 11 juta ( DKI Jakarta ). Lebih jauh, dalam tabel tersebut terlihat bahwa tidak hanya jumlah penduduk yang bervariasi, tetapi laju pertumbuhannya juga memperlihatkan hal yang sama. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu memperlihatkan laju pertumbuhan yang tinggi. Sebagai contoh, penduduk DKI Jakarta dan Surabaya dengan jumlah penduduk masing-masing I I juta dan 3 juta pada tahun 2005, dengari laju pertumbuhan 1,88 persen dan 1,45 persen. Sedangkan, kota Batam dan Bengkulu yang penduduknya masing- masing hanya 391 000 orang dan 570 000 orang tumbuh dengan kecepatan lebih dari 8 persen setahun. Dalam tabel tersebutjuga terlihat bahwa dua kodya yakni Jakarta Pusat dan Magelang tumbuh negatif. Hal ini menggambarkan bahwa masing-masing kota mempunyai faktor penarik ( pull factor ) yang berbeda-beda , dan pada daerah asal dari mana migran itu datang terdapat faktor pendorong ( push factor ) yang berbeda-beda pula. Besar kemungkinan bahwa karakteristik serta latar belakang migran yang masuk ke masing-masing kota cukup beragam, karena hal ini sangat tergantung kepada faktor penarik yang ada di kota tersebut.

3.

Melihat variasi pertumbuhan penduduk kodya seperti diuraikan di atas, timbul pertanyaan mengapa terjadi keadaan demikian. Laju pertumbuhan penduduk ditentukan oleh dua faktor yaitu: pertama, pertumbuhan alami ( natural increase ) yang merupakan beda antara tingkat kelahiran dan kematian, kedua, net migrasi ( social increase ) adalah perbedaan antara penduduk yang datang dan yang keluar. Faktor manakah yang Iebih dominan ? Hasil Supas 1995 ( BPS, 1997 ) memberikan gambaran umum bahwa kalau Iaju pertumbuhan penduduk suatu kota rendah, misalnya dibawah 2.0 persen per tahun, net-migrasi kota tersebut juga rendah, malahan ada yang negatif ( lebih banyak penduduk yang keluar dari yang masuk ). Jadi, laju pertumbuhan penduduk kota tersebut lebih banyak ditentukan oleh faktor perpindahan dari pada faktor kelahiran dan kematian. Lebih jauh disebutkan, kalau pertumbuhan penduduk kota terletak disekitar 2,0 sampai 2,5 persen, maka faktor pertumbuhan alami lebih dominan dari pada faktor perpindahan penduduk. Kalau laju pertumbuhan di atas 2,5 persen, faktor perpindahan dengan net-migrasi yang positif lebih berpengaruh dari faktor kelahiran dan kematian.

4.

Sebagai contoh, laju periumbuhan penduduk Kodya Jakarta Pusat yang negatif ( -2,30 persen ) yang berarti jumlah penduduknya menurun. Hal ini terjadi karena adanya pembangunan gedung-gedung perkantoran, pusat perdagangan, hotel, dan Iain-lain, seperti di sepanjang jalan Jendral Sudirman, kawasan Senen, Setia Budi, dan lain-lain. Pembangunan ini mengakibatkan tergusurnya penduduk yang bermukim di sana ke daerah pinggiran kota seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Cinere, dan lain-lain, yang akhir-akhir ini tumbuh pesat. Gejala perpindahan penduduk dari pusat kota ke daerah pinggiran juga terjadi di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Pusat kota yang sangat padat dan menjadi daerah perdagangan, perkantoran, perhotelan, dan lain-lain, dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi, tidak nyaman lagi sebagai daerah hunian. Cukup banyak penduduk yang memilih tinggal di daerah pinggiran kota yang asri, tetapi tetap bekerja dalam kota.

5.

Cukup banyak orang yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk kota terutama disebabkan oleh tingginya arus perpindahan penduduk dari daerah pedesan ke kota-kota tersebut ( urbanisasi ). Pendapat ini tidak seratus persen benar. Hasil Supas 1995 menunjukkan (BPS,1997 ) bahwa sebagian besar penduduk yang pindah selama lima tahun terakhir yang masuk ke kota-kota besar berasal dari daerah perkotaan (urban areas ), sedangkan sisanya berasal dari daerah pedesan ( rural areas ). Sebagai contoh, mereka yang masuk DKI Jakarta selama periode 1990-1995, 61,7 persen berasal dari daerah perkotaan, sedangkan sisanya, 35,9 persen berasal dari daerah pedesan. Pola yang sama juga terlihat di kota Medan, Bandung, dan Surabaya, dimana migran masuk yang berasal dari daerah perkotaan masing-masing 70,9 persen, 62, 4 persen, dan 53,2 persen. Pendidikan mereka yang datang dari daerah perkotaan Iebih tinggi dari mereka yang datang dari daerah pedesan, dan cukup banyak diantara mereka yang bekerja pada sektor jasa-jasa dan perdagangan. Sedangkan yang datang dari daerah pedesan, karena berpendidikan rendah, lebih banyak bekerja pada sektor bangunan, angkutan, dan industri pengolahan.

6.

Lebih jauh diungkapkan bahwa alasan utama mereka untuk pindah ke kota adalah terkait dengan pekerjaan, termasuk mencari pekerjaan.

Alasan lain adalah karena pendidikan, dan ikut suami/istri/ orang tua/anak. Kebanyakan dari mereka ini berusia muda ( dibawah 30 tahun ) dan persentase mereka yang belum kawin cukup tinggi. Ciri-ciri ini tidak hanya untuk migran yang masuk ke kota besar, tetapi merupakan ciri-ciri umum dari migran ke wilayah lainnya.

Penutup

l.

Ketepatan hasil dari suatu proyeksi penduduk tergantung kepada ketepatan dari asumsi dan kualitas data dasar yang dipakai. Kalau kita pelajari hasil proyeksi penduduk yang pernah dibuat , baik yang dibuat oleh BPS maupun innstansi lainnya, tidak ada satupun yang persis sama dengan hasil sensus penduduk. Perbedaannya terletak sekitar 2-4 persen, lebih tinggi atau lebih rendah dari hasil sensus.

2.

Pada saat ini BPS bekerja sama dengan Australian National Unversity, dengan dukungan dana dari UTTFPA, untuk mempelajari pertumbuhan tujuh kota besar di Indonesia: DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Studi ini menggunakan data hasil Sensus Penduduk 1990 dan Supas 1995, yang merupakan studi awal mengenai pertumbuhan kota di Indonesia. Nanti, kalau hasil Sensus penduduk 2000 sudah keluar, studi ini akan diperluas ke kota-kota lainnya.


ARTIKEL

Arsitektur, Kota, dan Demokrasi

Oleh : M Ridwan Kamil – mahasiswa program Urban Design dan Ketua Permias di University of California at Berkeley

Sumber : Kompas, Rabu, 15 Maret 2000

MASIH segar di ingatan kita, saat semua mata tertuju pada adegan beberapa mahasiswa mengibarkan bendera merah putih di atas kubah Gedung MPR/DPR, pada saat klimaks “revolusi” tahun 1998 lalu. Adegan langka tersebut ternyata cukup menggelitik banyak pihak. Selain rasa was was akan robohnya struktur kubah gedung rancangan Ir Suyudi almarhum ini, adegan tersebut juga seakan menjadi simbol kembalinya kekuasaan rakyat, atas gedung demokrasi yang selama ini asing dan berjarak.

Gedung rakyat yang dulu bernama Gedung Conefo, selama puluhan tahun diam membisu, membiarkan proses demokrasi rakyat mengambil tempat di jalan-jalan umum, di kamar-kamar kos mahasiswa, ataupun di ruang-ruang marjinal kota. Fenomena ini tampaknya telah menjadi gambaran umum bagaimana civic architecture, selayaknya menyediakan ruang berdemokrasi untuk rakyat, justru dengan sengaja atau tidak sengaja telah mengambil jarak, menjauhi dan akhirnya dijauhi oleh rakyatnya.

Menurut pakar sejarah arsitektur Charles Jencks, demokratis tidaknya si penguasa bisa dilihat dari hangat tidaknya interaksi mereka dengan rakyatnya, dan dari tersedia tidaknya arsitektur atau ruang interaksi demokrasi publik yang disebut Leon Krier sebagai res publica. Sejarah telah banyak bicara, bagaimana arsitektur begitu mudah diselewengkan menjadi alat untuk mengekspresikan keangkuhan kekuasaan.

***

LANGKANYA arsitektur dan ruang kota sebagai media untuk mengekspresikan keinginan rakyat, menyebabkan interaksi politik, debat publik, protes sosial dan demonstrasi akhirnya banyak mengambil tempat di jalur-jalur umum dan simpul-simpul penting kota. Jalan Jenderal Sudirman, Semanggi, Bundaran HI, adalah lokasi “favorit” dari setiap demonstrasi atau aksi politik rakyat di Kota Jakarta. Semboyan “revolusi lahir di jalanan”, kelihatannya telah menjadi jargon dan fakta nyata dari proses berdemokrasi masyarakat.

Dampak kerugian secara sosial dan ekonomi pun, akhirnya tidak terhindarkan. Banyak warga kota ketakutan, khawatir dan akhirnya menghentikan aktivitas sosial maupun kegiatan ekonominya, jika mendengar adanya aksi politik yang mengambil tempat di jalanan atau simpul kota. Kemacetan lalu lintas, tutupnya toko-toko atau sekolah, aksi vandalisme dan anarki akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah dalam proses demokrasi “jalanan” itu.

Matinya arsitektur sebagai elemen demokrasi, menurut Jencks dapat dibagi menjadi tiga hal: kesengajaan menjauhkan lokasinya dari eksisting struktur kota yang ada; angkuh atau monolit dalam ekspresi arsitektur; atau tidak tersedianya ruang positif yang mengundang warga kota untuk melakukan interaksi sosial dalam proses berdemokrasi.

Berbeda dengan Roman Forum di zaman Romawi yang menjadikan arsitektur dan plazanya sebagai jantung kegiatan demokrasi publik, simbol-simbol demokrasi seperti gedung MPR/DPR kelihatannya hanya menjadi simbol arsitektur demokrasi yang semu. Hal ini bisa dilihat dari jarangnya kehadiran publik secara sukarela, dan belum terwujudnya interaksi demokrasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Keberhasilan menempatkan arsitektur dan ruang positif kota sebagai elemen demokrasi di Roman Forum ini, kemudian banyak ditiru oleh negara Barat termasuk Perancis dan Amerika Serikat dalam merancang ibu kotanya.

Kita memang belum punya ruang positif kota sekelas le Champs-Elysees di Perancis, atau Washington Mall di AS yang dirancang sebagai media atau ruang interaksi berdemokrasi rakyat. Namun, setidaknya hal ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi penguasa, arsitek atau perencana kota dalam mendukung kehidupan berdemokrasi yang sehat, melalui penyediaan ruang positif kota maupun arsitektur res publica yang kita dambakan bersama.

(M Ridwan Kamil, mahasiswa program Urban Design dan Ketua Permias di University of California at Berkeley )


ARTIKEL

Disparitas Wilayah: Tanggapan atas Laporan Bank Dunia

Oleh : Oleh Tommy Firman – dosen Jurusan Teknik Planologi ITB

Sumber : Kompas, Senin, 5 Agustus 1996

PADA awal bulan Mei 1996 yang lalu, Bank Dunia menerbitkan sebuah laporan dengan judul Indonesia: Dimensions of Growth, yang merupakan kajian atas kinerja perekonomian Indonesia, yang meliputi kerangka makroekonomi: keterbukaan dan kompetisi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja, serta kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan wilayah. Di samping itu laporan ini juga menguraikan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, mulai dari upaya memelihara stabilitas ekonomi makro, meneruskan deregulasi, pengembangan sumber daya alam, upaya menjaga agar pasar kerja dapat berfungsi dengan baik, sampai kepada pengembangan wilayah.

Laporan Bank Dunia itu merupakan suatu referensi ringkas yang sangat bermanfaat untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, tantangan serta prospek beberapa aspek dalam perekonomian Indonesia. Namun justru ‘keringkasan’ ini dan mungkin juga karena kajian yang terlampau cepat dilakukan, laporan tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena dirasakan adanya berbagai ‘kejanggalan’.

Tulisan ini secara khusus akan mengulas salah satu aspek dalam laporan tersebut, yaitu perkembangan ekonomi Indonesia dalam konteks wilayah, yang dalam hal ini dilihat dalam unit kajian propinsi.

Perkembangan wilayah

Kajian Bank Dunia ini pertama-tama menilai sangat signifikannya dampak positif perkembangan ekonomi nasional pada wilayah-wilayah propinsi di Indonesia. Pendapatan dan tingkat konsumsi per kapita, kondisi pendidikan dan kesehatan di semua propinsi menunjukkan kemajuan yang pesat selama kurun waktu 1983-1993. Di samping itu kemiskinan (poverty incidence) juga menurun dengan drastis di semua propinsi, walaupun dalam tingkat absolut masih merupakan angka yang besar.

Disparitas antarpropinsi dalam Gross Domestic Products (GDP) per kapita menurun selama kurun waktu pengamatan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan koefisien variasi GDP per kapita propinsi-propinsi di Indonesia, dari 1,21 pada tahun 1983 menjadi 0,94 pada tahun 1993. Dapat pula dicatat bahwa GDP per kapita mengalami kenaikan untuk tiap propinsi, di mana Bali merupakan propinsi dengan angka kenaikan tertinggi, yakni rata-rata 7,5 persen per tahun. Pola ini pada dasarnya serupa dengan pola konsumsi, di mana sebagian besar propinsi-propinsi memiliki tingkat konsumsi per kapita yang hampir sama, dengan perkecualian Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan Timur yang lebih tinggi dari propinsi-propinsi lainnya.

Secara keseluruhan hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya konvergensi (perbedaan yang semakin mengecil) disparitas wilayah (regional disparity) dalam hal GDP per kapita, dan demikian pula dalam laju kenaikan GDP per kapita tiap propinsi.

Laporan ini juga memperlihatkan bahwa transfer dana pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Inpres Dati I dan II, Inpres Pendidikan dan Kesehatan, Inpres IDT semakin meningkat jumlahnya, yaitu mencapai antara 15 sampai 20 persen per tahun sejak 1980 (hlm. 101).

Tampaknya telah terjadi pula dampak redistributif secara spasial (wilayah) dari program Inpres dan transfers lainnya dari Pusat kepada Propinsi-Propinsi. Bahkan ditegaskan dalam laporan ini bahwa: “the overall impact of fiscal redistribution is to reduce regional disparities by transferring revenue colected in high income Jakarta, where taxpayers are “located” (even if production is elsewhere) to other provinces” (hlm. 102).

Lebih lanjut, laporan Bank Dunia ini merekomendasikan dilanjutkannya kebijaksanaan deregulasi karena dampak positifnya pada pengembangan wilayah (regional development) di Indonesia. Di samping itu untuk tujuan pengembangan wilayah Bank Dunia juga merekomendasikan upaya untuk menjaga kestabilan makroekonomi, pengembangan pertanian dan prasarana secara terarah pada wilayah yang kurang berkembang, peningkatan program pengembangan prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai upaya peningkatan pendapatan kelompok penduduk berpendapatan rendah, serta desentralisasi pengadaan jasa kepentingan umum.

Konvergensi disparitas wilayah

Analisis terhadap data GDP per kapita di propinsi serta laju pertumbuhannya per tahun memang menunjukkan suatu konvergensi dalam disparitas wilayah, dan demikian pula indikator tersebut memperlihatkan terjadinya perkembangan ekonomi yang pesat pada tiap-tiap propinsi di Indonesia. Namun masalahnya adalah apakah disparitas wilayah dapat diukur dengan indikator tersebut?

Kajian yang konvensional memang pada umumnya menggunakan indikator tersebut, namun perlu dicatat bahwa kedua indikator ini merupakan indikator statis, sedangkan disparitas wilayah harus dilihat pula melalui tolok ukur yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dinamis, karena disparitas wilayah adalah juga fungsi interaksi antarwilayah (antarpropinsi) yang terkait. Dengan demikian sesungguhnya berbagai informasi dan kajian masih diperlukan, khususnya analisis pola aliran (flows) modal, barang, dan manusia antarpropinsi. Pola ini diharapkan dapat menunjukkan apakah terjadi pengutuban (polarisasi) atau tidak, dan sejauh mana pengutuban ini intensitasnya meningkat atau berkurang.

Dalam hal ini perlu pula dikaji apakah pola aliran ini berjalan searah atau bahkan bertentangan arah (counter productive) dengan dampak redistibutif program Inpres dan transfer lainnya seperti yang dikemukakan di atas. Bila informasi ini tersedia, maka penafsiran mengenai konvergensi disparitas wilayah mungkin akan berbeda pula.

Diakui bahwa kajian untuk pola interaksi antarpropinsi seperti yang dikemukakan di atas menghadapi keterbatasan data, dan tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Demikian pula tulisan ini un sesungguhnya tidak membantah kemungkinan telah terjadinya suatu konvergensi dalam disparitas wilayah di Indonesia secara mengagumkan, seperti yang dikemukakan dalam laporan Bank Dunia tersebut.

Yang dipermasalahkan adalah bahwa pemahaman suatu disparitas wilayah yang hanya didasarkan kepada variabel statis semata seperti GDP per kapita, mengandung risiko yang besar akan terjadinya kekeliruan dan ketakakuratan dalam penafsiran, apalagi kalau penafsiran tersebut akan dijadikan dasar untuk kebijaksanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan wilayah.

Pertanyaan kedua adalah sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan makroekonomi, termasuk deregulasi yang telah dilancarkan sejak awal 1980-an, mempengaruhi derajat konvergensi disparitas wilayah? Hal ini menarik, karena kebijaksanaan tersebut bersifat implisit pada pengembangan wilayah, dalam arti bahwa tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia, mendorong ekspor nonmigas, dan menarik lebih banyak modal asing, dan tidak ditujukan langsung untuk mendorong pengembangan wilayah, namun sesungguhnya bisa berdampak luas pada hal yang disebutkan terakhir ini.

Laporan ini tidak memberikan kajian empiris mengenai dampak kebijaksanaan deregulasi pada disparitas wilayah, namun dalam pandangan yang masih bersifat hipotetis disebutkan bahwa “Deregulation that lessens the anti-trade bias of the trade regime will improve the off-Jawa provinces’ terms of trade’” (hlm. 106). Dugaan seperti ini memang sah saja, namun bisa juga dibuat hipotese sebaliknya, yaitu deregulasi sesungguhnya cenderung akan memperlebar disparitas antara Pulau Jawa, khususnya kota-kota besar, dengan Luar Jawa, paling tidak dalam jangka pendek, karena Pulau Jawa lebih siap dalam hal sarana dan prasarana ekonomi dan lainnya dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan karena deregulasi ini. Mana yang besar? Sayang sekali laporan Bank Dunia ini tidak memberikan hasil kajian empirik, walaupun issue dampak kebijaksanaan makroekonomi, khususnya deregulasi, pada disparitas wilayah dibahas di dalamnya.

* Tommy Firman, Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Tehnik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITB, Bandung.


ARTIKEL

Merebut Kembali Hak atas Kota

Oleh : Suryono Herlambang - dosen terbatas Jurusan Planologi dan Arsitektur FT Universitas Tarumanegara Jakarta

Sumber : Kompas, Rabu, 5 April 2000

AKHIR-akhir ini, kesadaran warga secara kolektif untuk memperjuangkan kepentingannya, makin sering terdengar. Gerakan antimaksiat, antinarkoba, unjuk rasa pengemudi becak, hingga perlawanan pedagang kaki lima, muncul bergantian di seluruh bagian kota. Dan kini, kita dapat membaca gencarnya reaksi warga pada berbagai rencana pemerintah kota, misalnya pembangunan patung pahlawan, three in one versus stikerisasi, kenaikan tarif parkir, jalan tol, dan sebagainya.

Dari peristiwa itu, sebenarnya mengemuka beberapa pelajaran. Secara sederhana, dapat disebutkan sebagai terbitnya kesadaran hak atas kota. Kesadaran warga mulai bangkit, meski semua itu bukan hal baru. Akan tetapi, pecahnya gelembung represi bercampur eforia kebebasan pasca-perubahan kekuasaan, makin meningkatkan keberanian warga untuk merebut kembali hak mereka: kota adalah milik bersama!

Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah, wakil rakyat, dan aparat hukum dipandang tak mampu menangani permasalahan, serempak mereka turun sendiri memperjuangkan kepentingan bersama. Ketika aparat membuat rencana tanpa melibatkan warga, rencana itu ditolak.

Namun sayangnya belum ada perangkat yang cukup untuk mengelola kesadaran bersama ini. Ujaran hak atas kota, muncul dalam beragam tindakan sporadis, dari spanduk antinarkoba di rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), pembakaran warung remang-remang hingga bentrokan antara pedagang dengan aparat Kantor Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) DKI. Hingga yang memprihatinkan, seperti meningkatnya tindak kekerasan antarwarga, atau aksi main hakim sendiri yang telah makan sekian banyak nyawa.

***

HAK atas kota atau hak masyarakat untuk mendapatkan peningkatan kualitas hidup di kotanya, berlaku horizontal sesama warga, dan berhubungan vertikal dengan pemerintah kota. Hak warga paling dasar tentunya hak atas keamanan umum (public safety right) dan kesehatan lingkungan (public health right).

Hak keamanan umum itu, antara lain mendapatkan rasa aman di ruang publik kota, perlindungan terhadap tindak kejahatan dan bencana lingkungan, misalnya kebakaran dan banjir. Serta jaminan keamanan teknis terhadap segala jenis konstruksi yang terbangun. Sedang hak atas kesehatan lingkungan, antara lain hak mendapatkan utilitas kota yang layak, seperti penyediaan air minum, listrik, pengelolaan sampah dan limbah. Juga bebas dari polusi air, udara, suara, panas, getaran, hingga cahaya silau atau glare.

Di samping kedua hak itu, terdapat juga hak mendapat fasilitas kota yang baik (public amineties right), dan hak partisipasi umum (public participation right).

Dari semua hak itu, hak partisipasi umum merupakan hak paling banyak dibicarakan di negara berkembang. Kasus pengembangan kota yang mengabaikan hak warga, seperti penggusuran atas nama perubahan rencana kota, tidak terkontrolnya perkembangan kota dan banyak lagi, akhirnya menimbulkan banyak konflik di lapangan. Tak aneh kalau kondisi demikian itu dibahas dan direkomendasikan dan dideklarasikan public participation is a right, dalam Konferensi PBB Habitat II di Istanbul, Juni 1996.

Hak atas kota tersebut sebenarnya tanggung jawab perjuangan partai politik di dewan legislatif, karena mereka dipilih dan digaji untuk ngurusi soal itu. Namun hingga kini, opini warga sudah telanjur tidak percaya kalau aspirasinya terwakilkan, mengingat wakilnya sibuk berebut kursi kekuasaan. Kepentingan dan hak atas warga, tidak mendapat prioritas.

Ketidakmampuan parpol mengakomodasikan politik lokal, menjadi awal tersebarnya keterlibatan dan aktivitas politik, sebagai subpolitik atau politik yang menjauhi parlemen dan menuju kelompok dengan isu tunggal di masyarakat.

Munculnya berbagai kelompok masyarakat seperti Masyarakat Lingkungan Binaan, Masyarakat Air Minum Indonesia, Masyarakat Transportasi Indonesia, hingga Konsorsium Kemiskinan Kota dan lainnya, semua ini menjadi simpul alternatif pengujaran aspirasi warga. Tetapi, hadirnya subpolitik tentu tidak akan dapat menggantikan tata politik konvensional.

Bagaimana hubungan antara warga, subpolitik, politik dan pemerintah kota dapat efektif dibangun, tentunya menjadi harapan banyak warga kota. Sebab semua warga kota, kini mengharapkan bagaimana kotanya aman dan nyaman!

(Suryono Herlambang, dosen terbatas Jurusan Planologi dan Arsitektur FT Universitas Tarumanegara Jakarta )


ARTIKEL

Hak Aksesibilitas atas Kota

Oleh : M Ridwan Kamil – Dosen Arsitektur ITB dan Ketua Masyarakat Lingkungan Binaan di Amerika Serikat, kini studi di University of California di Berkeley

Sumber : Kompas, Rabu, 7 Juni 2000

MINGGU (5/6) lalu Presiden KH Abdurrahman Wahid mencanangkan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN 2000). “Masyarakat belum menghargai penyandang cacat,” kata Abdurrahman Wahid di Stasiun Gambir. Gerakan nasional ini merupakan upaya untuk menyediakan sarana yang aksesibel bagi penderita cacat baik fisik maupun nonfisik di sarana-sarana transportasi publik. Gerakan nasional itu rencananya dimulai di Stasiun Gambir, Pool Damri Kemayoran dan Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian diterapkan secara bertahap di kota-kota besar lainnya. (Saat dicanangkan Abdurrahman Wahid, di Gambir itu belum ada yang konkret, baru rencana lengkap dengan gambar kursi roda di lantai Stasiun Gambir)

Selama puluhan tahun, penderita cacat seringkali terkhianati haknya untuk menikmati dan mengakses kota. Saat mereka mau keluar masuk gedung sulitnya bukan main. Pintu masuk, elevator atau eskalator terlalu sempit dan tidak ada jalur khusus mereka. Begitu pula saat keluar rumah, naik kendaraan umum atau jalan-jalan di jalur pedestrian pun repotnya luar biasa.

Fenomena di atas juga merupakan dampak dari sistem kota Jakarta yang disebut Wayne Attoe sebagai “sistemik fungsionalis”. Kota seperti itu biasanya sangat terdominasi oleh hegemoni fungsi infrastruktur atau fungsi ekonomi semata. Kehadiran dan wujud fisik kotanya cenderung jauh dari rasa berkeadilan dan nilai-nilai humanis.

Akibatnya, hal-hal kecil namun prinsipiil dan manusiawi- seperti penyediaan sarana bermain anak-anak atau keberadaan kaum cacat- seringkali terlupakan. Beragam gedung dan sarana publik berikut jalur aksesibilitasnya pun seringkali hanya dirancang dengan skala antropometris untuk manusia normal saja.

Padahal para penyandang cacat pun punya hak universal dan memiliki kerinduan besar untuk bisa ikut beraktivitas dan menikmati indahnya kota. Lebih jauh, sosiolog Rob Imrie dalam Disability and The City mengungkapkan bahwa mereka ini juga ingin bersosialisasi dan menikmati urbanitas kota secara multi-indera atau disebut multi-sensual experience.

***

GERAKAN aksesibilitas umum nasional telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Namun wacana yang juga didukung oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum No 468/1998 dan Kepmen Perhubungan No 71/1999 ini tidaklah terbatas hanya pada sarana transportasi publik saja.

Di negara maju, wacana tersebut sudah sangat berkembang sedemikian komprehensifnya. Hilangnya diskriminasi kerja bagi penyandang cacat, bimbingan sukarela di sekolah-sekolah, ukuran telepon umum dan anjungan tunai mandiri (ATM) yang khusus, pintu masuk otomatis, sistem telepon untuk tunarungu, tempat duduk khusus di bus kota, adalah beragam contoh dari penerapan hak aksesibilitas universal bagi kaum cacat atau lazim juga disebut dengan kaum difabel ini.

Istilah difabel memang terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu diffable yang berasal dari istilah people with different abilities. Kata “cacat” ataupun manula (manusia lanjut usia) sebenarnya cenderung berkonotasi negatif sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri dan patut dikasihani. Padahal cara perlakuan, rasa malu, dan mental budaya kitalah yang sebenarnya menjadikan mereka seperti itu.

***

SEBAGAI perbandingan di negara maju, tahun 1990 Amerika Serikat mengeluarkan aturan yang disebut The American with Disabilities Act (ADA). Hal yang sama juga dilakukan di Inggris dengan mengeluarkan aturan Disability Discrimination Act (DDA) di tahun 1995.

Secara komprehensif aturan-aturan itu diterapkan ke dalam beberapa sektor. Pertama adalah menghilangkan diskriminasi di sektor employment atau tempat kerja/kantor. Kedua adalah hak aksesibilitas di sektor public service atau sarana publik seperti kantor pemerintah, sekolah, kantor pos, terminal maupun stasiun kereta.

Ketiga adalah hak aksesibilitas di sektor public acommodation seperti halnya hotel, restoran, toko-toko . Terakhir adalah sektor sarana telekomunikasi yang diwajibkan untuk menyediakan sistem khusus bagi kaum tunarungu dan tunawicara.

Gelombang kesadaran akan hak universal ini ternyata berdampak besar pada dunia desain baik desain industri, arsitektur maupun desain kota. Lahirlah apa yang disebut dengan Universal Design yang secara prinsip mencoba menerapkan kriteria-kriteria khusus agar rancangan benda maupun ruang bisa selalu bersifat fleksibel dan mudah digunakan oleh semua orang termasuk kaum difabel.

Mudah-mudahan Gerakan Aksesibiltas Umum Nasional (GAUN) 2000 tidak terhenti sekadar pencanangan oleh Presiden saja. Namun hal itu semestinya bisa menjadi ancang-ancang yang positif dalam mewujudkan Kota Jakarta yang lebih humanis, berkeadilan dan tentu memiliki konsep yang berkelanjutan.

(M Ridwan Kamil, Dosen Arsitektur ITB dan Ketua Masyarakat Lingkungan Binaan di Amerika Serikat, kini studi di University of California di Berkeley )


ARTIKEL

Pembangunan Kota di Era Krisis

Dari Kemitraan ke Kebutuhan Dasar

Oleh : Tommy Firman – dosen ITB Bandung

Sumber : Kompas, Kamis, 26 Februari 1998

KRISIS ekonomi dan keuangan yang melanda Indonesia pada saat ini berdampak luas pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan terobosan guna membantu mengurangi guncangan krisis dan adaptasi berbagai tindak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, tidak terkecuali pada aspek pembangunan kota. Pertanyaannya secara spesifik adalah bagaimana fokus maupun strategi pembangunan kota perlu ditempatkan dalam konteks krisis pada dewasa ini, paling tidak dalam dimensi waktu tiga hingga lima tahun ke depan?

Sejalan dengan kemajuan dalam pembangunan berbagai sektor, sampai dengan akhir Pelita VI ini, pembangunan kota sebenarnya telah mencapai momentum yang sangat tinggi. Betapa tidak, dengan laju perkembangan ekonomi di atas enam persen per tahun, kegiatan ekonomi perkotaan berkembang pula dengan sangat pesat, meliputi industri, jasa-jasa termasuk keuangan, properti, dan berbagai kegiatan bisnis lainnya. Peran kota-kota sebagai pusat perekonomian nasional semakin penting, sehingga keberhasilan dalam pembangunannya dianggap akan mendorong semakin dinamisnya perkembangan ekonomi nasional.

Sejauh ini kita menyaksikan pembangunan prasarana, pusat-pusat kegiatan bisnis, kawasan industri, kota dan permukiman baru memarak di kota-kota besar, walaupun tidak luput dari berbagai masalah, dan bisnis properti pun sempat mencapai zaman ‘kejayaannya’. Namun kini dengan seketika dan hampir tidak dapat dipercaya, kita harus segera mereorientasi kembali pembangunan kota serta mengadaptasikannya pada masalah nasional yang tengah dihadapi pada dewasa ini.

Kemitraan

Sampai dengan pertengahan tahun lalu, pembicaraaan pembangunan kota, baik yang dikemukakan oleh para pejabat, pakar dan ilmuwan, bahkan lembaga-lembaga internasional penyandang dana seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan lainnya, sarat dengan tema peningkatan peran serta swasta dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan profesionalisme aparat pembangunan kota. Hal ini dianggap merupakan kunci, karena dengan momentum pembangunan sosial-ekonomi perkotaan yang semakin meningkat, pembangunan kota tidak mungkin diserahkan hanya kepada pemerintah semata yang memang kemampuannya terbatas, namun harus melibatkan pemain utama lainnya, yaitu swasta dan masyarakat.

Bergulirlah gagasan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat atau sering pula dikenal sebagai ‘public-private partnership’, yang sesungguhnya berasal dari negara yang telah berkembang. Selanjutnya beberapa konsep teknis seperti BOT (built-operate-transfers); BOO (built-operate-own); Sistem kontrak dan lainnya dicoba diterapkan di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya. Walaupun tidak tanpa masalah dan masih perlu pembenahan, tampaknya cara pembangunan seperti ini memberikan berbagai harapan bagi pembangunan perkotaan di masa yang akan datang, dan juga sebagai wahana untuk peningkatan peran serta masyarakat.

Namun kini dengan krisis ekonomi yang terjadi, di mana semua aktor jelas menghadapi kendala yang sangat serius, maka walaupun semangat kemitraan tersebut tetap harus dipertahankan, namun dalam realisasinya akan mengalami penurunan momentum. Sektor publik jelas akan menghadapi penghematan dan bahkan penurunan anggaran yang luar biasa, sementara sektor swasta mengalami saat-saat di mana kondisi serta iklim bisnis sedang berada di titik paling rendah, seperti yang sangat jelas dicontohkan dalam kondisi bisnis properti pada dewasa ini, sedangkan masyarakat menghadapi dampak krisis pada kehidupan sehari-hari, antara lain PHK, harga kebutuhan sembilan bahan pokok yang meningkat dengan mencengangkan.

Kebutuhan Dasar

Secara umum berbagai langkah – atau lebih populer kini dikenal dengan istilah reformasi – telah diambil oleh pemerintah untuk menghadapi krisis ini, sekalipun masih sangat terfokus pada kebijaksanaan ekonomi dan moneter semata. Sementara itu dampak besar yang membayangi adalah PHK serta daya beli masyarakat yang menurun. Dalam kaitan dengan artikel ini, pertanyaannya apa antisipasi serta implikasinya pada pembangunan kota dalam jangka pendek ini.

Pertama, agar setiap tindakan pembangunan kota membawa dampak peningkatan kesempatan kerja yang luas. Biasanya hal ini dimungkinkan oleh proyek-proyek pekerjaan umum yang bersifat padat karya, yang sekarang ini juga telah digulirkan oleh pemerintah. Program yang dapat dikembangkan khususnya adalah pemeliharaan serta pembangunan infrastuktur kota, seperti saluran air kotor (air limbah), jalan, kanal dan lainnya.

Demikian juga tampaknya program perbaikan kampung dan lingkungan hunian yang sudah dianggap selesai eranya dapat dipertimbangkan kembali kehadirannya, karena kini kemampuan masyarakat untuk memelihara lingkungan huniannya akan menurun pula, sehingga diperlukan bantuan untuk menanganinya. Begitu pula, dengan menurunnya kemampuan dan daya beli masyarakat, maka pembangunan kota harus memberikan porsi yang besar pada penyediaan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta pendidikan dasar dan lainnya.

Kedua, antisipasi akan kemungkinan semakin meningkatnya migrasi desa-kota, baik yang permanen maupun yang tidak permanen. Dampak krisis yang juga dirasakan di wilayah perdesaan akan semakin pendorong migrasi sebagai upaya ‘memperbaiki-nasib’, kendatipun kesempatan kerja di kota semakin terbatas, yang dicirikan dengan semakin meningkatnya PHK, khususnya tenaga kerja di sektor industri, konstruksi dan lainnya.

Operasi pemulangan para migran kembali ke daerah asalnya telah terbukti baik secara nasional maupun internasional sebagai cara yang kurang efektif, atau dengan kata lain kedatangan migran ini tidak dapat dibendung. Dalam hal ini tampaknya program transmigrasi umum, untuk pengembangan wilayah-wilayah pertanian di luar Jawa, yang sesungguhnya sudah kurang begitu populer, kini kembali memberikan harapan sebagai salah satu alternatif walaupun tentu saja masih membutuhkan pengkajian lebih jauh. Mungkin dana bantuan Bank Dunia untuk penciptaan lapangan kerja antara lain dapat diarahkan untuk kedua aspek yang dikemukakan di atas.

Ketiga, dari aspek tata ruang, perhatian harus diberikan pada bangunan-bangunan di pusat kota atau lokasi-lokasi elite yang kini digunakan untuk kegiatan bisnis, perkantoran, jasa dan lainnya, yang kemungkinan besar akan berkurang tingkat huniannya karena akan dirasakan terlalu mahal sewanya, sehingga banyak kegiatan tersebut akan berpindah ke lokasi dan gedung-gedung yang tingkat sewanya lebih rendah.

Selanjutnya, yang kelak akan menjadi masalah adalah pemeliharaan serta keberlanjutan gedung-gedung tersebut di masa yang akan datang. Begitu pula kemungkinan terjadinya proyek-proyek perumahan mewah dan menengah yang ‘terbengkalai’ karena berbagai kesulitan yang dihadapi baik oleh para pengembangan maupun konsumen. Tentu suatu hal yang sangat berlebihan bila dikatakan bahwa hal ini merupakan pertanda awal menuju suatu ‘ghost town’ (kota hantu).

Penutup

Suatu hal yang sedikit ‘ironi’ bahwa tampaknya pembangunan kota dengan titik berat pada ‘kebutuhan dasar’ ini telah kita lakukan pada Pelita I dan II, 20-30 tahun yang lalu. Namun itulah kenyataannya, bahwa mau tidak mau kini sektor publik sangat diharapkan kembali untuk menjadi ‘pendorong’ perkembangan kota dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs), yang meliputi penyediaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya, seperti paham klasik dalam pembangunan kota. Walaupun demikian, hal ini tidak dimaksudkan bahwa pembangunan kota dengan tema kemitraan itu menjadi tidak relevan lagi, namun tema ‘kebutuhan dasar’ akan memiliki porsi yang lebih besar. Masalahnya memang bukan seperti memilih antara hitam atau putih.

Judul artikel ini mungkin terasa pesimis yang sangat berlebihan, dan mungkin juga akan mengundang reaksi, baik pengelola kota, perencana kota, maupun para pakar dan pengamat. Namun tidak demikian tujuannya, karena penulis hanya bermaksud mengingatkan perlunya reorientasi pembangunan kota sesuai dengan situasi permasalahan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah pada dewasa ini. Hal ini pun sesungguhnya telah mulai digulirkan.

Ada hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa semestinya pembangunan kota dengan tema ‘kebutuhan dasar’ ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik bila dibandingkan dengan yang telah dilakukan selama Pelita I dan II misalnya, karena telah diperoleh pengalaman mengenai kekurangan dan kelemahan yang ada, dan tentu saja kita telah lebih mengenal apa yang perlu disempurnakan dan bagaimana penyempurnaannya. Di samping itu, tema pembangunan kota ini dilaksanakan dalam kondisi SDM yang jauh lebih baik daripada saat Pelita I dan II, sehingga diharapkan terbitnya inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan ‘kebutuhan dasar’ pada pembangunan kota pada dewasa ini.

(* Tommy Firman, staf pengajar Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Bandung).


ARTIKEL

KESENJANGAN WILAYAH

Oleh : Tommy Firman – dosen ITB Bandung

Sumber : Kompas, 1995

MENGURANGI kesenjangan wilayah (regional imbalances) adalah

salah satu tema pokok dalam pembangunan wilayah (regional

development). Seperti diberitakan Kompas tanggal 9 September 1995,

Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita

juga membahas masalah kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)

dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada Dies Natalis ke-39 Universitas

Hasanuddin di Ujungpandang tanggal 8 September 1995. Ditegaskan oleh

menteri bahwa kesenjangan KTI dengan KBI selama Pelita V tidak

melebar.

Satu kelompok teoritisi pembangunan wilayah berpendapat bahwa

kesenjangan wilayah adalah suatu proses yang akan terjadi dan tidak

dapat dihindari seiring dengan kemajuan dalam pembangunan sosial

ekonomi negara, sampai kemudian menurun kembali dengan sendirinya

setelah mencapai titik balik (polarization reversal). Hubungan

antara kesenjangan wilayah dengan pendapatan per kapita pada suatu

negara misalnya, sering dilukiskan sebagai kurva genta (bell curve).

Kelompok teoritisi yang lain berpendapat bahwa bagi negara

berkembang dewasa ini tidak jelas kapan akan terjadinya titik balik

tersebut, karena paradigma kurva genta adalah cermin sejarah negara-

negara yang telah berkembang pada abad ke-19 sampai dengan

pertengahan abad ini.

Kini negara-negara berkembang menghadapi kondisi sosialekonomi

global dan tantangan pembangunan nasional maupun regional yang jauh

berbeda dengan yang dihadapi oleh negara maju 50 tahun yang lalu.

Adalah sangat sukar untuk menerima anggapan bahwa pengalaman negara

yang telah berkembang dengan polarization reversalnya akan berulang

kembali di negara berkembang seperti Indonesia. Bukti baru bahkan

menunjukkan pada suatu negara maju seperti Jepang ternyata mengalami

pelebaran kesenjangan wilayah, antara Metropolitan Tokyo dengan

wilayah-wilayah (perfectures) lainnya di Jepang.

Sekelompok pakar lainnya yang mengamati perkembangan kota-kota

besar berskala dunia (global cities) bahkan memperkirakan bahwa

kesenjangan antara kota-kota besar ini dengan wilayahnya cenderung

meningkat, karena kota-kota tersebut seolah-olah tercabut dari

keterkaitannya dengan kota dan wilayah di negara yang bersangkutan,

dan terintegrasi ke dalam sistem perekonomian global.

Ukuran kesenjangan wilayah

Hasil kajian yang dikemukakan Menteri Ginanjar Kartasasmita

sejalan dengan hasil studi Dr Hal Hill (1993), seorang pakar ekonomi

dari Australian National University yang memperlihatkan tidak

terjadi suatu pelebaran kesenjangan wilayah di Indonesia. Kajian-

kajian ini didasarkan pada indikator-indikator statis, seperti

indeks pembangunan manusia (human development index) atau indexs

kualitas kehidupan secara fisik (physical quality of life index),

maupun laju pertumbuhan PDRB (Product Domestic Regional Bruto).

Data yang ada memang menunjukkan kenaikan yang pesat pada

propinsi-propinsi di luar Jawa, termasuk di Kawasan Timur, namun

perlu dicatat bahwa kenaikan yang pesat ini berdasar pada jumlah

absolut yang kecil, khususnya dalam PDRB.

Data dari Biro Pusat Statistik (1992) menunjukkan bahwa

berdasarkan harga konstan 1983, PDRB/kapita DKI Jakarta tahun 1986

adalah 1,36 juta rupiah dan tahun 1991 telah mencapai 1,76 juta

rupiah, sedangkan PDRB/kapita Indonesia (tidak termasuk minyak bumi)

adalah 0,42 juta rupiah tahun 1986 dan 0,55 tahun 1991.

Jadi selama kurun waktu tersebut PDRB/kapita DKI naik 0,4 juta

rupiah sedangkan PDRB/kapita nasional hanya naik 0,13 juta rupiah

saja. Walaupun indikator ini sangat sederhana namun sesungguhnya

secara awal dan sangat kasar dapat mengindikasikan pelebaran

kesenjangan antara DKI Jakarta dengan propinsi lain di Indonesia.

Potret kesenjangan wilayah seyogyanya tidak hanya didasarkan

pada indikator statis seperti dikemukakan di atas, namun harus

dilengkapi dengan indikator-indikator dinamis, yang harus dikaji

secara antarwilayah (interregional), seperti aliran modal

(investasi), komoditas dan penduduk dari propinsi di KTI ke Jawa dan

sebaliknya atau dari propinsi-propinsi lain ke Jabotabek misalnya,

karena masalah kesenjangan wilayah mempunyai dimensi antarwilayah.

Diakui bahwa pada saat ini di Indonesia belum banyak kajian

antarwilayah untuk mendeteksi masalah kesenjangan wilayah.

Di samping isu mengenai pembangunan Kawasan Indonesia Timur,

masalah pengembangan wilayah yang perlu diantisipasi dari sekarang

adalah kesenjangan antara pusat-pusat perkotaan yang kini berkembang

dengan pesat, seperti Jabotabek, Gerbangkertasusila, Bandung Raya,

dan Mebidang dengan wilayah-wilayah lainnya. Keuntungan lokasi serta

ketersediaan prasarana yang dimiliki sangat menarik para investor

baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya pada pusat-

pusat perkotaan tersebut, sehingga potensi kesenjangan cenderung

akan menaik bila tidak ada intervensi.

Mobilisasi kelembagaan

Masalah pokok yang dihadapi sekarang adalah bukan ada atau

tidak ada kesenjangan wilayah, namun bagaimana pembangunan wilayah

dapat dikonsepsikan dalam perspektif jangka panjang. Dalam konteks

perkembangan sosialekonomi dunia dewasa ini, maka arah yang dituju

dalam pembangunan wilayah jangka panjang adalah wilayah harus

mandiri dan cukup memiliki daya saing sehingga mampu berintegrasi ke

dalam sistem perekonomian nasional maupun global. Salah satu upaya

yang sangat strategis adalah memobilisasi seluruh kelembagan

pembangunan di wilayah serta menciptakan interaksi yang erat

melalui networking di antara kelembagaan tersebut dengan tujuan

menciptakan kemampuan dan kemandirian ekonomi wilayah (lokal).

Unsur-unsur strategis dalam networking untuk pembangunan

ekonomi wilayah meliputi perguruan tinggi setempat, asosiasi

industri, lembaga penelitian, pengusaha menengah dan kecil, lembaga

keuangan dan perbankan, serta tentu saja pemerintah daerah sendiri.

Kegiatan riset terapan dalam teknologi untuk meningkatkan kualitas

industri dan produk jasa unggulan, serta hasilnya harus terbuka

bagi para pengusaha lokal.

Selaih itu kegiatan pelatihan serta pembentukan pusat-pusat

percontohan (demonstration center) untuk meningkatkan mutu industri

lokal hendaknya merupakan prioritas dalam program pengembangan

wilayah. Lebih jauh lagi networking dengan industri-industri di

luar wilayah melalui subkontrakting akan terbuka lebar bila industri

lokal telah sanggup menghasilkan produk dengan kualitas yang

memenuhi standar.

Pengalaman keberhasilan negara lain, seperti Itali dan Spanyol

dalam melakukan program networking bagi tujuan pengembangan wilayah

dan ekonomi lokal patut dipelajari. Mereka cukup berhasil dalam

mempertahankan dan mengembangkan industri-industri tradisionalnya

seperti kulit dan keramik misalnya yang mengalami persaingan ketat

dari negara-negara berkembang. Program ini pada gilirannya telah

berhasil menciptakan distrik-distrik industri (industrial district)

yang didalamnya terjadi interkasi yang solid antar pelaku-pelaku

pengembangan industri.

Contoh yang lebih menonjol lagi adalah perkembangan

technopoles di negara-negara yang lebih maju, seperti Jerman,

Jepang, Perancis dan Amerika Serikat, yang pada hakekatnya adalah

pusat-pusat industri dengan elemen-elemen penunjangnya, seperti

perguruan tinggi, lembaga riset iptek, perbankan, yang terintegrasi

dan beroperasi dengan inovatif (M. Castells dan P. Hall, 1994). Kini

technopoles tersebut pada hakikatnya adalah motor utama penggerak

pembangunan wilayah pada negara-negara tersebut.

* Tommy Firman, Pembantu Dekan bidang Akademis pada Fakultas

Teknik sipil dan Perencanaan, ITB, Bandung.


ARTIKEL

Krisis Perkotaan

Pelajaran dari Amerika Latin dan Afrika

Oleh : Tommy Firman – dosen ITB Bandung

Sumber : Kompas, Jumat, 4 September 1998

KRISIS perekonomian yang tengah melanda negara kita tentu saja berdampak luar biasa pada wilayah perkotaan, khususnya kota-kota besar. Ekonomi perkotaan mengalami pengerutan yang hebat dan berujung pada pemutusan hubungan kerja para buruh yang pada gilirannya mendorong mereka untuk beralih lapangan kerja dan bahkan kembali ke daerah asalnya. Kini, persimpangan jalan dikerumuni oleh banyak anak jalanan, pedagang asongan, serta pengamen yang jumlahnya semakin meningkat.

Sementara itu, pendapatan pemerintah kota dari berbagai pajak diperkirakan akan menurun dengan drastis, sehingga kemampuan pelayanan publik serta pengembangan prasarana kota akan menurun pula. Memang secara keseluruhan, seperti telah dikemukakan oleh Biro Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat dengan tajam, yaitu dari 7,2 juta pada tahun 1996 menjadi paling sedikit 22,6 juta pada Juli tahun 1998 yang merupakan kira-kira 30 persen dari jumlah total penduduk perkotaan di Indonesia dewasa ini.

Sesungguhnya negara-negara di Amerika Latin dan juga Afrika telah mengalami krisis ekonomi jauh lebih awal dari negara-negara Asia, dengan berbagai dampak negatif dan guncangan yang sama dengan Asia Tenggara pada saat ini. Amerika Latin misalnya didera krisis utang mulai pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, yang belum sepenuhnya mereda hingga dewasa ini, sehingga mereka mengalami suatu kejadian yang disebut ‘dasawarsa yang hilang’ (lost decade), karena kemajuan ekonomi pada dasawarsa sebelumnya seolah-olah musnah ditelan oleh ksisis ini.

Hal ini selanjutnya telah berakibat luas pada kehidupan sosial-ekonomi di wilayah perkotaan. Selanjutnya, Amerika Latin dan Afrika juga memasuki era yang dikenal dengan structural adjustment sebagai syarat-syarat pinjaman yang diminta oleh lembaga keuangan internasional, khususnya IMF, bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk menanggulangi krisis ekonomi, yang ternyata pada gilirannya mengakibatkan semakin terpuruknya kondisi sosial-ekonomi baik di perkotaan maupun pedesaan.

Artikel ini akan mencoba mengulas karakteristik serta pengalaman krisis perkotaan yang terjadi di kedua belahan dunia tersebut, dengan perbandingan dari Thailand dan Amerika Serikat, serta mengkaji relevansinya dengan kondisi krisis perkotaan yang sedang dialami oleh Indonesia dewasa ini, sehingga dapat dijadikan cermin untuk mengantisipasi perkembangan perkotaan di Indonesia dalam waktu dekat.

Amerika Latin dan Afrika

Berbagai pengamatan mengenai dampak krisis ekonomi di Amerika Latin (misalnya de Oliviera dan Roberts, 1996; dan Latapi dan de la Rocha, 1995) memperlihatkan bahwa hempasan utama yang dirasakan adalah menciutnya lapangan kerja, sementara tingkat konsumsi per kapita masyarakat perkotaan menurun dengan drastis karena tingkat pendapatan nyata (real wages) menurun dengan tajam. Sebagai contoh Glewwe dan Hall (1994) memperkirakan bahwa tingkat konsumsi nyata masyarakat kota Lima di Peru pada kurun 1985-1990 menurun lebih dari setengahnya, sementara kelompok yang termiskin, khususnya perempuan, adalah yang paling terkena dampak negatif.

Lebih jauh lagi, anggaran belanja pemerintah kota berkurang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga banyak prasarana, pembangunan perumahan sederhana dan pelayanan publik yang terbengkalai. Sementara itu di Argentina, seperti dikemukakan oleh Chisari, Fanelli dan Frentel (1996) krisis moneter 1980-an yang menyebabkan merosotnya investasi pada sektor publik serta langkanya dana untuk pemeliharaan infrastruktur kota telah memperburuk kondisi lingkungan hidup di wilayah perkotaan, khususnya dalam penyediaan air bersih dan jaringan pembuangan air kotor.

Hal lain yang menarik adalah tumbuh-kembangnya ekonomi informal atau secara sangat populer disebut ‘sektor informal.’ Hal ini memang merupakan suatu hal yang normal, sebagai reaksi pada semakin menciutnya kesempatan kerja serta peluang usaha di kegiatan ekonomi formal. Lebih menarik lagi, seperti yang dilaporkan oleh Portes (1989) ternyata inisiatif komunitas dalam pengembangan kegiatan informal ini, termasuk pembangunan perumahan, semakin meningkat. Sementara itu, perkumpulan masyarakat (community based organization), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan koperasi untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin berkembang secara mengakar-rumput (grass roots). Bahkan perkembangan kota sangat diwarnai oleh informality, karena kegiatan masyarakat secara mandirilah yang memotori pembangunan kota.

Di Afrika Tropik, program structural adjustment yang dianggap sebagai terapi untuk memulihkan perekonomian negara-negara di kawasan tersebut ternyata menghasilkan kondisi yang oleh Riddell (1997) disebut sebagai urban deprivation dengan ciri-ciri penurunan tingkat kenaikan penduduk perkotaan, peningkatan pesat sektor informal, memburuknya kondisi ekonomi perkotaan serta kualitas infrastruktur dan pelayanan umum, meningkatnya kesenjangan sosial, tingkat konsumsi yang memburuk, pelarian modal dan SDM berkualitas. Bahkan secara sinis Riddell mengatakan bahwa program structural adjustment yang dianjurkan oleh IMF dan Bank Dunia telah menumbuhkan kota-kota besar di Afrika Tropik sebagai ‘pusat depresi nasional’.

Untuk kawasan Asia Tenggara, Chatterjee (1998) menunjukkan bahwa pada saat boom kegiatan ekonomi di Bangkok, banyak penduduk pedesaan dari bagian timur laut Thailand bermigrasi ke kota tersebut untuk mengisi lowongan kesempatan kerja. Namun kini dengan krisis ekonomi yang melanda negara tersebut mereka menjadi penganggur dan pulang kampung. Tetapi kemudian, ternyata banyak dari mereka yang sudah lupa dan tidak bisa lagi bertani, sehingga kemungkinan besar akan kembali ke Bangkok atau Chiang Mai entah akan menjadi pekerja apa.

Mungkin tidak mengherankan bila krisis perkotaan sesungguhnya tidak didominasi oleh negara-negara berkembang seperti yang dikemukakan di atas, tapi juga pernah dialami oleh wilayah sabuk industri (manufacturing belt) di Amerika Serikat, sebagai akibat krisis stagflasi pada tahun 1972-1983 yang dipicu oleh krisis minyak pada tahun 1973 dan 1979 (Knock, 1994). Sebagai akibatnya, tingkat bunga meningkat sementara tingkat konsumsi menurun dengan tajam. Selanjutnya, pengangguran dan kemiskinan meningkat, sementara banyak industri yang mengalami kebangkrutan (plant closures). Kota Detroit di Negara Bagian Michigan misalnya, selama tahun 1970-an kehilangan lapangan kerja sebanyak 166.000. Pada gilirannya, hal ini mengakibatkan penurunan sumber pajak, yang selanjutnya mengarah kepada krisis fiskal yang mendekatkan pemerintah kota ke arah kebangkrutan.

Masalah di era krisis

Tampaknya apa yang telah terjadi di kota-kota Amerika Latin, Afrika Tropis, Thailand dan bahkan Amerika Serikat pada saat krisis telah terjadi pula pada kota-kota di Indonesia pada dewasa ini, bahkan dalam dimensi permasalahan yang jauh lebih rumit. Ini pun baru merupakan suatu awal, dan mungkin saja kondisinya akan jauh lebih buruk bila krisis ekonomi yang tengah melanda tidak segera mereda dan kondisi sosial-politik tidak segera normal kembali, karena masalah perkotaan di Indonesia sangat mengakar kukuh pada hal tersebut.

Secara ringkas krisis perkotaan di Indonesia pada dewasa ini ditandai dengan beberapa hal seperti berikut: pertama, merosotnya kinerja ekonomi perkotaan yang mengakibatkan gelombang PHK yang mencemaskan, sementara laju penanaman modal semakin menurun, daya beli masyarakat perkotaan turun dengan drastis, dan proporsi serta jumlah penduduk dan rumah tangga miskin semakin meningkat; kedua, dampak krisis ekonomi pada migrasi desa-kota masih belum jelas, apakah semakin membesar atau malah menurun, karena banyak pekerja yang terkena PHK kembali ke desa asalnya.

Namun demikian pengamatan yang dilakukan oleh Breman (1998), Wiradi (1998) dan Pande Kutalaksana dan Erwan (1998) pada beberapa desa di Jawa antara lain menunjukkan banyak para migran yang kembali (return migrant) menjadi beban keluarga (households) karena tidak adanya lapangan kerja di desa, dan sebagian dari mereka telah tidak terbiasa lagi dengan pekerjaan bertani, sehingga mendorong mereka pergi ke luar desa; ketiga, tingkat pendapatan pemerintah kota menurun dengan drastis, seperti yang dialami oleh Pemerintah DKI Jakarta, sehingga terpaksa menurunkan anggaran belanjanya dari 3 trilyun rupiah pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi 1,3 trilyun rupiah untuk tahun 1998/1999; keempat, dampak spesial (ruang), yang diakibatkan karena merosotnya kinerja sektor properti sehingga lesunya demand pada kebutuhan ruang perkantoran, bisnis, kondominium di pusat kota, terlebih setelah kerusuhan Mei yang lalu. Demikian pula terlantarnya tanah-tanah yang izin lokasinya telah diberikan kepada para pengembang di pinggiran kota.

Antisipasi “informality”

Dalam kondisi krisis ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia, hal-hal yang telah terjadi di negara lain yang pernah dan sedang menghadapi masalah serupa perlu diantisipasi, sementara dalam kenyataannya memang telah terjadi di kota-kota di Indonesia. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah fenomena informality dalam perkembangan perkotaan di masa yang akan datang, artinya peran ekonomi informal akan sangat penting bukan hanya sebagai the last resort tapi sebagai motor pembangunan kota. Begitu pula tumbuh kembangnya inisiatif masyarakat secara lebih mandiri dan demokratis sebagai respons kepada krisis cepat atau lambat akan merupakan dinamika perkotaan.

Perkembangan usaha kecil akan lebih semarak, terutama pada bidang-bidang kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal. Kebutuhan akan produk dan jasa pada usaha ini muncul sebagai reaksi pada penurunan daya beli masyarakat kota. Namun perlu dicatat, bahwa sekalipun jenis kegiatan ini akan bermunculan, tapi tingkat ‘kegagalannya’ juga akan cukup tinggi atau dengan kata lain tingkat mortalitasnya besar (Thee, 1998), karena berbagai kendala, termasuk manajemen dan modal, dan juga sebagian mungkin karena coba-coba saja.

Namun yang jelas ini adalah suatu potensi yang perlu diantisipasi, dan tentu saja kehadiran serta perannya dihargai dan dimengerti dengan baik untuk diagendakan dalam pembangunan kota pada era krisis dewasa ini.

*(Tommy Firman, staf pengajar pada Jurusan Planologi, ITB, Bandung.)


ARTIKEL

Migrasi ke dan dari DKI Jakarta

Oleh : Tommy Firman – dosen ITB Bandung

Sumber : Kompas, Rabu, 4 Februari 1998

SURVAI Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995, yang hasilnya telah dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) memungkinkan kita antara lain untuk mengenal pola migrasi di Indonesia dewasa ini. Ada tiga informasi utama yang memungkinkan hal tersebut dilakukan, yaitu informasi mengenai tempat lahir, tempat tinggal terakhir, dan tempat tinggal lima tahun yang lalu (Oktober 1990), berdasarkan batasan propinsi maupun kotamadya atau kabupaten. Dengan demikian kita dapat mengidentifikasi pola migrasi tiap propinsi, bahkan tiap kabupaten/kotamadya, serta migrasi antarpropinsi bahkan antarkabupaten.

Artikel ini mencoba menggambarkan pola migrasi ke dan dari DKI Jakarta, dengan menggunakan data mengenai tempat tinggal lima tahun yang lalu, sehingga dapat menggambarkan pola migrasi terkini (migran risen). Pada SUPAS 95 ini sangat bermanfaat untuk menggam-barkan karakteristik migrasi ke dan dari DKI Jakarta, serta perkembangan kota Jakarta pada umumnya.

Walaupun demikian, harus diakui terdapat keterbatasan dengan informasi ini, karena ha-nya mencatat migrasi permanen (pindah secara tetap) saja, sementara migrasi sirkuler yakni mereka yang hanya tinggal sementara di DKI dan secara kontinu pulang dan pergi tidak dapat dicatat oleh SUPAS 95. Padahal diketahui bahwa jumlah migrasi sirkuler di kota besar seperti Jakarta sangat fenomenal, kendatipun sukar diketahui berapa jumlahnya yang pasti. Biasanya, pada musim kemarau panjang dan paceklik jumlahnya makin membesar.

Besaran, daerah asal dan tujuan

Jumlah migran risen ke dan dari DKI Jakarta dalam kurun 1990-1995 mencapai 594.542 migran masuk, dan 823.045 migran keluar. Bila dilihat proporsinya terhadap jumlah penduduk DKI secara keseluruhan pada tahun 1995, yaitu 9.112.652 jiwa, proporsi migran masuk mencapai 6,52 persen, dan proporsi migran keluar 9,03 persen.

Angka itu relatif tinggi, misalnya dibandingkan dengan proporsi migran masuk dan keluar di Propinsi Sulawesi Utara terhadap jumlah penduduk totalnya yang hanya mencapai masing-masing 0,82 persen dan 1,81 persen saja. Dengan kata lain angka ini juga mengindikasikan betapa tingginya tingkat mobilitas penduduk DKI Jakarta.

Angka migrasi seperti di atas menunjukkan bahwa di DKI Jakarta saat ini lebih banyak mi-grasi keluar daripada yang masuk, dengan selisih (migrasi neto) lebih dari minus 228.000 orang. Pola yang sama ditunjukkan data Sensus Penduduk 1990, selisihnya lebih dari minus 160.000 orang.

Artinya, dalam dasawarsa terakhir ini aliran penduduk ke luar DKI makin membesar dibandingkan dengan aliran masuk, sehingga tidak mengherankan bila laju kenaikan penduduk DKI Jakarta juga mengalami penurunan yang besar, dari 3,09 persen per tahun pada kurun 1980-1990 menjadi hanya 2,06 persen per tahun pada kurun 1990-1995 (BPS, 1997). Menurut data Sensus Penduduk 1980 DKI Jakarta memiliki selisih (migrasi neto) positif hampir 84.000 orang.

Namun perpindahan penduduk dari DKI Jakarta dalam jumlah besar menuju ke kabupaten-kabupaten di sekitar DKI Jakarta sendiri, yaitu Botabek (Bogor-Tangerang-Be-kasi). Secara keseluruhan, daerah tujuan para migran dari DKI sangat didominasi oleh Jawa Barat (65,7 persen), yang memang sebagian besar menuju kabupaten-kabupaten tersebut, antara lain karena tersedianya permukiman yang dibangun di wilayah tepi Kota Ja-karta serta lapangan kerja yang tersedia di wilayah tersebut, khususnya industri yang ber-kembang dengan pesat pada akhir-akhir ini.

Tidak mengherankan bila laju pertambahan penduduk di Ka-bupaten Bogor, Tangerang dan Bekasi sangat tinggi, masing-masing 3,40 persen, 5,7 persen dan 5,55 persen per tahun selama kurun 1990-1995.

Daerah asal para migran yang datang ke DKI Jakarta adalah propinsi-propinsi di Jawa, yaitu Jawa Tengah (34,1 persen); Jawa Barat (31,0 persen); dan Jawa Timur (10,0 persen). Dengan demikian baik daerah asal maupun tujuan para migran yang menuju dan keluar DKI Jakarta masih sangat didominasi oleh propinsi-propinsi yang berada di Pulau Jawa, seperti juga ditunjukkan oleh data hasil Sensus Penduduk 1990 (Firman, 1994).

Artinya, selama satu dasawarsa terakhir ini tidak ada perubahan mendasar dalam pola migrasi ke dan dari DKI Jakarta secara geografis (spasial), yakni masih bersifat “Pulau Jawa sentris.”

Terlihat pula, pada kategori migran masuk jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, dan sebagian besar dari migran perempuan tersebut bekerja pada sektor jasa. Sementara itu pada kategori migran keluar, jumlah laki-laki lebih banyak, dan sebagian besar dari mereka selanjutnya bekerja pada sektor jasa, namun baik jumlah mau-pun persentase migran laki-laki lebih dominan.

Kesimpulan

Pada dasawarsa terakhir ini di DKI Jakarta jumlah migran yang keluar lebih besar dibandingkan dengan migran masuk. Namun sebagian besar migran keluar menuju wilayah tepi Metropolitan Jabotabek, karena tertarik oleh permukiman-permukiman baru yang dibangun di wilayah tepi tersebut serta kesempatan kerja yang ada khususnya dalam sektor industri.

Dengan kata lain, pusat kota DKI Jakarta mulai mengalami perlambatan dalam kenaikan jumlah penduduk, namun wilayah tepinya mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tinggi. Begitu pula kemungkinan besar para migran yang keluar menuju Botabek tersebut hanya tempat tinggalnya saja yang pindah, sedangkan pekerjaannya masih tetap di DKI Jakarta. Mereka berubah statusnya dari penduduk DKI Jakarta menjadi pelaju (commuters) ke DKI Ja-karta.

Sementara itu dapat dicatat bahwa pada migran masuk jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki, sedangkan pada kategori migrasi keluar bersifat sebaliknya. Begitu pula pada migran masuk jenis-jenis pekerjaan yang sangat menonjol adalah jasa, dan ternyata dalam sektor tersebut proporsi tenaga kerja perempuan lebih besar ketimbang tenaga kerja laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa DKI Jakarta tampaknya lebih banyak menawarkan jenis-jenis pekerjaan yang cocok untuk tenaga kerja perempuan.

Secara keseluruhan fenomena migrasi ke dan dari DKI Jakarta yang digambarkan di atas pada dasarnya mencerminkan restrukturisasi Metropolitan Jabotabek, baik secara fisik, maupun kegiatan ekonominya. Pusat kota mengalami pergeseran dari lokasi kegiatan manufaktur dan permukiman menjadi tempat kegiatan jasa dan perdagangan, seperti keuangan, perkantoran, perbelanjaan, perhotelan dan sebagainya, sedangkan permukiman dan kegiatan industri bergeser ke wilayah tepi kota (Botabek).

Hubungan wilayah pusat kota dengan tepi kota semakin intensif, antara lain dicerminkan dengan perkembangan jumlah penglaju dari Botabek ke DKI Jakarta. Meningkatnya permintaan akan tenaga kerja perempuan juga mencerminkan perkembangan DKI Jakarta dari kota dengan basis perekonomian industri menjadi kota dengan basis perekonomian pada jasa dan perdagangan.

*( Tommy Firman, staf pengajar pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, Bandung. )


ARTIKEL

Mobilitas Penduduk Pulau Jawa

Oleh : Oleh Saratri Wilonoyudho – pengajar planologi di IKIP Semarang

Sumber : Kompas, Kamis, 6 Februari 1997

LEBARAN tahun ini, sudah dapat dipastikan tidak akan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin akan lebih marak karena tingkat perekonomian masyarakat nampaknya makin baik saja.

Salah satu fenomena khas lebaran adalah tingginya arus mobilitas penduduk (mudik), terutama di pulau Jawa ini. Fenomena mudik ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan lajunya aktivitas pembangunan kota-kota di Pulau Jawa yang cenderung urban bias. Pembangunan di desa-desa nyaris tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kegairahan membangun kota-kota raksasa – sadar atau tidak.

Menurut McGee (1991) proses pengembangan, perkembangan, dan urbanisasi kota-kota di Pulau Jawa ditandai oleh adanya restrukturisasi internal pada kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Salah satu ciri yang menonjol dalam proses ini adalah adanya pergeseran fungsi kota inti, dari pusat manufaktur menjadi pusat-pusat kegiatan jasa dan keuangan. Sedangkan kegiatan manufaktur bergeser ke pinggiran-pinggiran kota.

Secara fisik, restrukturisasi ini ditandai dengan perubahan penggunaan lahan secara besar-besaran, karena munculnya perumahan-perumahan baru dan lokasi-lokasi pabrik. Perkembangan seperti ini oleh McGee dipandang sebagai perkembangan kota dalam konteks region based dan bukan lagi sebagai city based.

Karena aktivitas pembangunan yang luar biasa inilah, mobilitas penduduk di Pulau Jawa amat tinggi, terutama mereka menyerbu kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kota Jakarta misalnya, kini telah mekar menjadi suatu mega-urban, yakni suatu perkembangan wilayah kota yang menjalar ke daerah pedesaan dan berpusat di kota inti, dan kota-kota kecil mempunyai peran dalam pemekaran wilayah metropolitan (Hastu P; 1994).

Sebagai contoh, kota-kota kecil yang akan dikembangkan adalah: Serpong (dari 180.000 menjadi 800.000 jiwa), Kotif Tangerang (dari 620.000 jiwa menjadi 850.000 jiwa), Cibinong (dari 100.000 jiwa menjadi 200.000 jiwa), Kodya Bogor (dari 500.000 jiwa menjadi 1.000.000 jiwa) (Haryono Suyono, 1993).

Demikian pula rencana-rencana Investasi yang memperoleh izin di Tangerang sudah mencapai 3.000 ha, di Bekasi 3.000 ha, di Karawang 13.000 ha, dan Purwakarta 4.000 ha dari Gubernur Jawa Barat pada tahun 1991. Luas ini akan terus bertambah seiring dengan adanya aktivitas pembangunan, di mana investasi di wilayah Jabotabek ini sudah mencapai 50 persen investasi domestik dan dua pertiga investasi asing selama periode 1968-1991 (Budy Tjahjati, 1993).

Mega-urban Jabotabek ini diperkirakan bakal “bersatu” dengan mega-urban Bandung Raya, dan akan menciptakan perkembangan seperti “pita”. Fenomena di Jawa Timur kita mengenal adanya perkembangan mega-urban “Gerbangkertosusilo” (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoardjo dan Lamongan). Dan di Jawa Tengah ada mega-urban Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Demak, dan Purwodadi).

Menurut McGee dan Greenberg (1992) fenomena ini akan ditandai oleh tiga hal, yakni: (1) kota besar yang menjadi inti; (2) munculnya wilayah metropolitan yang mencakup kota inti ditambah wilayah yang ada di sekitarnya, yang berada dalam jangkauan para penglaju ke kota inti; dan (3) berkembangnya wilayah desa-kota dalam koridor yang berawal dari kota inti di mana terdapat ciri bercampurnya kegiatan pertanian dan non-pertanian.

***

PADA akhirnya perkembangan jumlah penduduk merupakan hasil dari adanya mobilitas tersebut. Data yang dicatat Tommy Firman (1996) menyebutkan bahwa laju kenaikan penduduk di wilayah Bogor dan Bekasi saja, pada periode 1980-1990 mencapai 4,1 persen dan 6,3 persen per tahun, berarti melampaui angka nasional yang berkisar 1,97 persen per tahun. Sebaliknya DKI Jakarta dalam periode tersebut hanya 2,41 persen per tahun. Malahan Jakarta pusat mengalami minus 1,35 persen per tahun. Artinya, penduduk kota banyak yang berpindah ke pinggiran karena adanya aktivitas pembangunan di pinggiran-pinggiran kota tersebut (urban backflow).

Menurut Syafruddin AS (1989) urban backflow di Jakarta mencapai 200.000 orang per tahun, yakni mereka berpindah ke daerah-daerah pinggiran. Umumnya mereka adalah penduduk yang berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat tingginya angka permintaan untuk rumah-rumah BTN type 21 di daerah tersebut. Ini artinya, penduduk berpenghasilan menengah ke bawah tidak mampu lagi mengikuti “irama” kehidupan di pusat metropolitan, dan mereka berpindah ke pinggiran untuk mencari nafkah akibat adanya aktivitas pembangunan yang bergeser dari pusat kota ke pinggiran.

Ada istilah lain sehubungan dengan mobilitas penduduk pusat kota ke daerah pinggiran, yakni istilah “gentrifikasi”. Istilah ini merujuk kepada fenomena berpindahnya penduduk di pusat-pusat kota menuju daerah pinggiran, dan daerah di pusat kota diganti oleh penduduk golongan menengah ke atas atau istilahnya Orang Kaya Baru (Neil Smith, Gentrification the Frontier and the Restructuring of Urban Space, 1986).

Arus mobilitas ini makin tinggi akibat masuknya modal asing dan perkembangan industri-industri baru yang sangat ditunjang oleh industri dan teknologi telekomunikasi ataupun kemajuan transportasi. Akibatnya, kota-kota besar di dunia bagaikan terintegrasi dalam sistem perekonomian global. Ibaratnya, Tokyo “bersin”, Jakarta ikut pula kena “flu”.

Fenomena lain yang dapat menjelaskan kenapa aktivitas pembangunan lokasi-lokasi pabrik yang banyak mendorong terjadinya arus migrasi di negara-negara berkembang, adalah fenomena bergesernya pusat-pusat industri di negara-negara maju untuk dialihkan lokasinya di negara-negara berkembang. Sementara kota-kota besar di negara-negara maju hanya berfungsi sebagai pengontrolnya, dan hanya berkutat pada masalah-masalah keuangan atau finansial.

Sedangkan faktor lain yang mendorong adanya mobilitas penduduk dari desa ke kota, adalah adanya kebijakan Urban Bias tersebut (Michael Lipton, 1977). Todaro dan Stilkind (1981) juga menuding bahwa kegiatan industrialisasi di negara-negara berkembang terlalu urban bias, akibatnya sektor tradisional di pedesaan tidak tergarap secara baik. Wajar jika kesenjangan ekonomi di desa dan di kota makin lebar.

Fenomena rendahnya nilai tukar petani terhadap produk-produk modern menunjukkan lemahnya sektor ini terhadap sektor moderen. Bahkan Uma Lele (1979) menyebutkan banyak proyek-proyek pembangunan di desa-desa yang diintegrasikan dengan pembangunan nasional, namun di ujungnya malahan banyak menyedot sumber daya ekonomi pedesaan.

Akibatnya, di desa-desa di Jawa terjadi kesenjangan cukup lebar, hingga menyebabkan mereka berbondong-bondong menyerbu kota-kota besar. Tradisi warga Wonogiri dan Sukohardjo di Jawa Tengah, juga penduduk Tegal-Pekalongan yang banyak bertebaran di Jakarta, atau warga Madura di Jawa Timur menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan di daerah-daerah tersebut tidak seimbang. Pepatah “ada gula ada semut” nampaknya cocok untuk diterapkan dalam “kasus” migrasi ini.

***

YANG nampaknya kini akan menjadi masalah akibat migrasi tersebut adalah bahwa banyak kota besar di Indonesia tidak mampu lagi menampung luapan para migran ini. Philip M. Hauser (1985) menyebutnya sebagai “premature suburbanization” atau proses pengembangan kota yang terlalu dini dan tidak mampu lagi dilayani oleh perkembangan sarana dan prasarana yang ada di kota-kota besar. Aki-batnya banyak penduduk miskin yang kekurangan air minum yang bersih, sarana sosial, perumahan dan lain-lainnya, serta menimbulkan ancaman lain seperti degradasi lingkungan, kriminalitas, banjir, dan sebagainya akibat kelebihan penduduk di kota-kota besar tersebut.

Dengan kata lain, betapa kuatnya daya tarik kota-kota besar bagi para penduduk di desa-desa, akibat pesatnya aktivitas pembangunan. Nampaknya upaya untuk menata perekonomian di desa-desa, juga pantas dipikirkan agar kota-kota besar di Tanah Air tidak kelebihan beban menampung para migran yang sulit mencari makan di desanya sendiri.

(* Saratri Wilonoyudho, pengajar planologi di IKIP Semarang; kini sedang menyiapkan tesis tentang mobilitas penduduk pada program pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.)


ARTIKEL

Agenda Pokok untuk Mobilitas Penduduk

Oleh : Tommy Firman, staf pengajar jurusan Planologi, ITB, Bandung

Sumber : Kompas, Kamis, 6 Januari 2000

SEIRAMA dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta kondisi politik dan keamanan, mobilitas penduduk di Indonesia telah semakin rumit (kompleks) adanya. Ragamnya meliputi antara lain mobilitas internasional, desa-kota termasuk mobilitas musiman, antarwilayah (antarpropinsi) termasuk transmigrasi, dan akhir-akhir ini pengungsi seiring dengan bergejolaknya situasi politik dan terganggunya kondisi keamanan pada berbagai tempat di Tanah Air.

Mobilitas adalah suatu hal yang wajar sebagai reaksi pada perkembangan sosial-ekonomi, politik dan keamanan, dan tidak mungkin dicegah. Yang perlu dicermati adalah dampaknya baik yang positif maupun negatif, baik bagi daerah yang ditinggalkan maupun didatangi, dan untuk para migran sendiri beserta keluarganya, serta ‘keseimbangan’ dalam pola serta laju-geraknya. Dengan latar belakang itu, artikel ini akan mengulas agenda yang perlu disiapkan dalam rangka menanggapi mobilitas penduduk di Indonesia sekarang maupun di masa yang akan datang.

Mobilitas internasional

Mobilitas penduduk dari Indonesia ke luar negeri sebenarnya sudah berlangsung berabad-abad lamanya, namun mulai mencuat sejak pertengahan dasawarsa 1970-an hingga dewasa ini, karena besarannya yang semakin meningkat, baik yang resmi maupun tidak resmi (ilegal), termasuk migran wanita. Negara-negara tujuan utama pada dewasa ini adalah Malaysia dan Timur Tengah, seiring dengan terbukanya kesempatan lapangan kerja di negara-negara tersebut. Perlu dicatat pula, sekalipun dalam era globalisasi, pergerakan modal, barang maupun informasi antarnegara lebih bebas, namun pergerakan manusia masih terhambat oleh aturan-aturan imigrasi yang sangat ketat dan kaku di negara-negara penerima.

Mobilitas internasional dapat membawa dampak positif bagi negara yang didatangi maupun negara asal dan para migran itu sendiri beserta keluarganya. Bagi negara yang didatangi, kehadiran para migran ini dapat mengisi segmen-segmen lapangan kerja yang sudah ditinggalkan oleh penduduk setempat karena tingkat kemakmurannya yang semakin meningkat, seperti misalnya perkebunan dan bangunan (konstruksi) di Malaysia yang kini banyak diisi oleh pekerja-pekerja dari Indonesia, atau mengisi kebutuhan tenaga-tenaga terampil yang jumlahnya kurang, seperti kebutuhan akan teknisi dan jasa di negara-negara Timur Tengah. Bagi negara asal, hal ini dapat merupakan suatu sumber penerimaan devisa dari kiriman uang hasil kerja mereka di luar negeri, sementara untuk para migran sendiri kesempatan ini merupakan ‘pengalaman internasional’ dan kesempatan meningkatkan keahlian serta mengenal disiplin dalam kerja di lingkungan yang berbeda. Demikian pula untuk keluarga migran hal tersebut dapat merupakan sumber penghasilan yang cukup menggiurkan. Korea Selatan adalah contoh suatu negara yang berhasil memanfaatkan kesempatan ini, sementara Thailand kini mengikutinya.

Namun kenyataan sering tidak seindah gambaran tersebut, karena pekerja migran dari Indonesia kebanyakan merupakan tenaga kerja kurang terampil, seperti buruh perkebunan, bangunan atau pembantu rumah tangga, apalagi migran ilegal ke Malaysia. Sekalipun kemungkinan mendapatkan penghasilan yang lumayan, namun risiko yang besar serta perlakuan yang tidak manusiawi, serta pemerasan banyak diderita oleh mereka, bahkan sejak diberangkatkan dari Indonesia sendiri.

Sebenarnya negara penerima seperti Malaysia bersifat ambivalen (berdua-muka) mengenai kehadiran tenaga kerja dari Indonesia, karena walaupun kehadirannya kurang dikehendaki, tetapi tenaganya sangat dibutuhkan oleh perusahaan perkebunan atau konstruksi, karena kebanyakan tenaga kerja lokal sudah tidak berminat lagi bekerja pada sektor tersebut. Memang ada alternatif lain, misalnya dengan mendatangkan tenaga kerja dari negara lain, seperti Banglades atau Sri Lanka, namun kesamaan etnik dan bahasa dengan tenaga kerja dari Indonesia adalah suatu hal yang menyebabkan mereka lebih menyukai tenaga kerja Indonesia.

Ini adalah suatu kenyataan yang ada sekarang dan memang tidak dapat dipungkiri. Apa yang perlu disiapkan ke masa yang akan datang? Sesungguhnya retorika lama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai pengirim tenaga kerja yang terampil dan berkeahlian dan berdaya saing masih gayut (relevan). Namun, ini perlu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang lebih konkret dan saling terkait, seperti program pemantauan kebutuhan tenaga kerja asing di luar negeri, diplomasi perwakilan RI di luar negeri akan hal ini, perlindungan bagi buruh migran di samping tentu saja program-program peningkatan keterampilan itu sendiri di dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Singkat kata, diperlukan suatu manajemen terpadu akan hal-hal tersebut.

Informasi mengenai kondisi serta kebutuhan tenaga kerja di mancanegara harus tersedia dengan jelas bagi para calon tenaga kerja dan tidak dimanipulasi, sehingga mereka mengetahui dengan persis kondisi serta risiko kesempatan tersebut. Memang, biasanya informasi yang paling ampuh adalah bukan dari sumber resmi pemerintah tetapi dari para mantan pekerja. Namun tentu saja adalah tugas pemerintah untuk membantu menyediakan informasi yang benar.

Demikian pula, pengerahan (rekrutmen) perlu dibenahi. Peran swasta dalam hal ini tetap sangat penting, karena pemerintah tidak akan mampu melaksanakannya sendiri, akan tetapi ketertiban serta pemantauan adalah misi pemerintah untuk melindungi para calon tenaga kerja.

Mobilitas internal

Data Hasil Sensus serta Survei Penduduk Antarsensus (SUPAS) memperlihatkan bahwa mobilitas penduduk antarpropinsi dan mobilitas desa-kota memperlihatkan pola yang sangat sentris ke Pulau Jawa, dan kota-kota besar saja, seperti Jabotabek, Surabaya, Bandung. Pada gilirannya hal tersebut juga telah menimbulkan masalah-masalah perkotaan, seperti perumahan kumuh, lapangan kerja, semakin menurunnya tingkat pelayanan dan prasarana perkotaan. Pola ini mencerminkan suatu disparitas wilayah, yang merupakan perwujudan kebijaksanaan pembangunan dengan orientasi yang sarat pada pertumbuhan ekonomi, khususnya industri dan jasa yang kebanyakan berlokasi di kota-kota besar dan di Pulau Jawa. Dengan kondisi seperti itu aliran penduduk ke kota-kota besar tidak akan dapat dihambat, sekalipun dengan tindakan menjadikan ‘Kota Tertutup’ bagi para pendatang.

Perubahan pola mobilitas di masa yang mendatang akan sangat bergantung pada perkembangan wilayah di luar Jawa. Bila kelak wilayah-wilayah tersebut dapat mengembangkan kewenangan (otonomi) yang lebih luas bagi pembangunannya sendiri, maka diharapkan kelak dapat menjadi penarik bagi mobilitas penduduk. Wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, seperti Riau dan Kalimantan Timur atau Irian Jaya diharapkan pada gilirannya akan dapat ‘menyeimbangkan’ mobilitas penduduk yang selama ini sangat terpusat pada kota-kota besar di Pulau Jawa. Tapi tentu saja hal ini tidak akan terjadi secara otomatis, namun bergantung pada keberhasilan pengembangan wilayah dan kota (permukiman). Dengan demikian untuk pencapaian mobilitas penduduk yang lebih ‘seimbang’, agendanya akan sangat melekat pada program pengembangan wilayah dan perkotaan, khususnya di luar Jawa.

Masalah pengungsi sesungguhnya juga bukan suatu hal yang baru, namun pada dewasa ini luasannya sangat memprihatinkan, sebagai akibat pertikaian dan gejolak yang berbau SARA serta berbagai kekerasan maupun gangguan keamanan pada berbagai daerah, seperti Kalimantan Barat, Aceh, Maluku, maupun Timor Timur yang kini telah lepas dari Republik Indonesia. Masalah ini membawa banyak kerugian baik bagi daerah yang ditinggalkan, karena berpindahnya kelompok masyarakat yang biasanya mengisi suatu aktifitas ekonomi tertentu; daerah yang didatangi, karena menjadi beban serta dampak negatif yang ditimbulkannya; maupun kepada para pengungsi tersebut, termasuk anak-anak, yang dapat menderita lahir batin, termasuk stres dan trauma. Sekalipun pertikaian (konflik) ini pada akhirnya dapat diselesaikan, namun penderitaan yang melanda para pengungsi dapat berkepanjangan, yang seringkali menimbulkan trauma sehingga mengubur keinginan untuk kembali ke tempat asalnya.

Menghadapi masalah ini, pemukiman untuk pengungsi perlu dilakukan dengan mengembangkan lahan dan permukiman-permukiman baru yang dilakukan secara lebih hati-hati dengan lebih memperhatikan faktor ‘kecocokan etnis’ dan penerimaan (acceptability) dari masyarakat di tempat permukiman baru. Disamping itu tentu saja syarat-syarat teknis pada lokasi yang dipilih harus dipenuhi, seperti kecocokan lahan untuk pertanian, kelayakan huni dan ketersediaan sumber air dan lainnya. Namun demikian perlu ditegaskan hendaknya hal ini tidak dilakukan dengan cara transmigrasi pola lama yang dilakukan secara masal, yang ternyata banyak tidak berhasil, karena ‘dipaksakan’ untuk mengejar target tertentu.

Penutup

Mobilitas penduduk bersifat sangat rumit dan tidak berdiri sendiri, namun sangat terkait erat dengan berbagai aspek sosio-ekonomi, politik dan budaya. Demikian pula mobilitas adalah sesuatu yang sangat wajar sebagai reaksi kepada kesempatan-kesempatan sosial-ekonomi, namun juga bisa merupakan sesuatu yang dilakukan secara terpaksa (mengungsi) karena gangguan keamanan atau bencana alam misalnya.

Kini semakin dirasakan perlunya upaya yang lebih sistimatis untuk menarik manfaat dari kesempatan yang ditimbulkan oleh mobilitas internasional. Di samping itu, untuk menjadikan mobilitas penduduk sebagai faktor pendorong pengembangan wilayah maupun untuk menanggapi dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya diperlukan agenda program yang terpadu. Agenda untuk mobilitas penduduk tidak mungkin dirumuskan dan dilaksanakan oleh satu pihak saja, misalnya pemerintah pusat melalui suatu Departemen tertentu saja atau pemerintah daerah, karena sifatnya yang lintas sektor dan lintas wilayah. Demikian pula peran sektor dunia usaha serta masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya tersebut.

* Tommy Firman, staf pengajar jurusan Planologi, ITB, Bandung


ARTIKEL

Penyelenggaraan Pembangunan Kota

Oleh : Tommy Firman, staf pengajar jurusan Planologi, ITB, Bandung

Sumber : Kompas, Rabu, 18 September 1996

PADA tahun 1990 tingkat urbanisasi di Indonesia, yang secara demografis didefinisikan sebagai proporsi penduduk perkotaan atas jumlah penduduk total, telah mencapai 30,9 persen. Menurut Susenas 1994 angka ini malahan telah mencapai 34,3 persen.

Sementara itu proyeksi yang dibuat oleh Lembaga Demografi UI (Ananta dan Nurdin, 1994) menunjukkan bahwa proporsi ini akan mencapai 41,8 persen pada tahun 2000 dan 46.0 persen pada tahun 2005, yang dalam jumlah absolut besarnya mencapai masing-masing 87,5 juta dan 102,5 juta jiwa.

Angka proyeksi ini mempunyai implikasi yang sangat luas bagi perkembangan kota, pembangunan maupun penyelenggaraannya (governance) di masa yang akan datang. Perkembangan perkotaan dengan besaran seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus menghadapinya.

Sementara itu, struktur perekonomian nasional juga akan semakin bergeser dalam titik beratnya, yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa-jasa. Menurut Bank Dunia, kontribusi sektor pertanian di Indonesia, yang pada tahun 1990 menyumbang 20,2 persen pada GDP, pada tahun 2005 hanya akan menyumbang 10,5 persen saja. Sebaliknya sumbangan sektor industri dalam kurun waktu yang sama akan meningkat dari 27,3 persen menjadi 42,5 persen. Di samping itu pendapatan per kapita akan meningkat dari 1.023 dollar AS pada tahun 1995 menjadi 2.250 dollar AS pada tahun 2005.

Gambar perkembangan ini mengindikasikan betapa pentingnya peran wilayah perkotaan di masa yang akan datang. Ada tiga hal yang bisa diamati. Pertama, jumlah absolutnya penduduk perkotaan akan menjadi semakin besar. Kedua, peran perkotaan sebagai pusat kegiatan industri dan jasa juga akan semakin meningkat. Menurut Country Report Indonesia pada Konferensi Habitat II di Istanbul (1996), misalnya, kontribusi sektor-sektor yang diproduksi di wilayah perkotaan telah mencapai 50 persen pada tahun 1990. Dan ketiga, dengan kenaikan pendapatan per kapita, daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Implikasinya adalah adanya kenaikan demand pada penyediaan dan jasa-jasa perkotaan, seperti fasilitas rekreasi dan lainnya.

Dari gambaran ini, maka perkembangan kota-kota besar dan proses urbanisasi di Indonesia, seperti juga pada kebanyakan negara berkembang di Asia, akan menjadi semakin kompleks. Aliran investasi, manusia (tenaga kerja), barang, dan informasi makin terbuka. Hal ini terjadi karena fasilitasi yang dimunculkan oleh liberalisasi perdagangan pada skala global maupun nasional, yang pada berbagai negara berkembang dicirikan pula dengan berbagai kebijaksanaan ‘penyesuaian struktural’ (structural adjustment), termasuk deregulasi.

Inilah konteks perkembangan kota-kota di Indonesia di masa yang akan datang. Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mencoba melihat secara lebih jauh permasalahan umum yang tengah dihadapi dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, serta mendudukannya pada konteks tersebut di atas, dan bagaimana seyogyanya sikap yang perlu dikembangkan.

Pola perkembangan makro

Berdasarkan data sensus 1990 pangsa penduduk perkotaan Jabotabek, sebagai konsentrasi penduduk perkotaan terbesar di Indonesia, telah mencapai 23,6 persen, sementara itu pangsa empat wilayah perkotaan terbesar, yang meliputi Jabotabek, Gerbangkertasusila, Bandung dan sekitarnya, dan Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) telah mencapai 40,6 persen (Firman, 1996).

Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perkotaan di Indonesia masih sangat terkonsentrasi di kota-kota besar saja, khususnya Jabotabek, dan kesenjangan antara kota-kota besar dengan kota-kota menengah dan kecil.

Menurut proyeksi Bank Dunia penduduk Jabotabek akan mencapai 30,9 juta pada tahun 2005. Bila saja proporsi penduduk perkotaan Jabotabek pada waktu itu telah mencapai 85 – 90 persen, maka penduduk perkotaan di wilayah tersebut pada waktu itu akan mencapai antara 26 sampai dengan 28 juta jiwa. Artinya, pangsa penduduk perkotaan Jabotabek pada waktu itu akan mencapai sekitar angka 25 persen. Dengan demikian pada tahun 2005 kelak, kita masih belum beranjak jauh dari problem masih sangat terkonsentrasinya penduduk perkotaan di kota-kota besar, khususnya Jabotabek.

Secara spasial perkembangan kota-kota di Indonesia, khususnya di Jawa, sedang membentuk koridor yang membentang antara kota-kota besar, merefleksikan sangat intensifnya hubungan (linkages) antara kota dengan desa. Pola ini pun tampaknya masih akan tetap mewarnai perkembangan kota-kota. Bahkan Prof. T.G. McGee dari University of British Columbia, Canada, memperkirakan bahwa pada tahun 2020 kelak tidak kurang dari 100 juta penduduk akan bermukim di koridor-koridor tersebut, seperti Jakarta-Bandung, Semarang-Yogyakarta, dan Surabaya-Malang.

Yang perlu dicermati dengan lebih rinci adalah perkembangan kawasan pinggir kota besar (the fringe areas), karena kawasan ini tengah dan akan terus menjadi ajang perkembangan kegiatan perkotaan, khususnya perumahan (kota baru), kawasan industri, tempat-tempat rekreasi dan lainnya. Pada dewasa ini alih fungsi (konversi) dari kawasan pertanian ke nonpertanian terjadi secara besar-besaran. Tanpa adanya pengaturan yang mendasar, alihfungsi ini dengan berbagai dampak negatifnya akan terjadi lebih luas lagi.

Memang sesungguhnya konversi adalah sesuatu yang terjadi dengan wajar sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Namun yang terjadi pada saat ini sesungguhnya lebih merupakan suatu ajang bisnis lahan yang dalam berbagai kasus malah bersifat ‘spekulasi’, ketimbang perkembangan kota itu sendiri. Pola konversi yang tengah terjadi sesungguhnya sudah merupakan suatu isyarat perlunya pembenahan yang mendasar dalam mekanisme pemberian izin lokasi suatu kegiatan yang memakai lahan dalam jumlah besar.

Kecenderungan perkembangan kawasan pinggir kota mengindikasikan bahwa kawasan tersebut berkembang menjadi ‘exurban area’, yakni berkembangnya kawasan perkotaan yang baru di mana penduduknya dalam jumlah yang besar berasal dari kota inti yang berpindah karena tertarik oleh tempat tinggal baru atau kesempatan kerja, namun secara sosial-ekonomi mereka masih tetap berorientasi ke kota inti, seperti kota Jakarta. Dampaknya, tentu saja jumlah pengalaju (commuters) akan makin membesar, bahkan diperkirakan akan mencapai 500.000 pada tahun 2000 (JMDPR, 1992), sementara jarak perjalanan (commuting distance) semakin memanjang.

Fenomena besar lainnya yang terjadi adalah restrukturisasi kota inti sebagai akibat pergeseran fungsinya dari pusat manufaktur ke pusat kegiatan keuangan (finance), dan jasa-jasa (services), sementara kegiatan manufaktur semakin bergeser ke wilayah pinggir, apalagi dengan berkembangnya kawasan industri dan lainnya. Secara fisik restrukturisasi ini dicirikan dengan konversi penggunaan tanah di pusat kota, khususnya dari kawasan tempat tinggal (kumuh) menjadi perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, perhotelan, kondominium dan lainnya yang pada dasarnya menggambarkan peningkatan penanaman investasi dalam sektor-sektor tersebut.

Malah kini keterbatasan sediaan dan tingginya harga lahan, telah mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta merencanakan untuk melaksanakan reklamasi pantai, seperti Jakarta Waterfront City dan Teluknaga. Tidak mengherankan bila hal ini akan segera ditiru oleh kota-kota pantai lainnya, seperti Surabaya, Semarang, Medan, Ujungpandang dan lainnya.

Penyelenggaraan pembangunan perkotaan

Telah dikemukakan terdahulu bahwa urbanisasi dan perkembangan kota adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari, sejalan dengan kemajuan dalam kondisi sosial-ekonomi secara nasional. Sesungguhnya kota-kota bahkan telah berperan sebagai pendorong perkembangan ekonomi. Pertanyaan yang lebih relevan adalah mampukah kita menyelenggarakan kehidupan dan pembangunan perkotaan dengan kecenderungan seperti itu?

Penyelenggaraan (governance) pembangunan kota di Indonesia, seperti juga pada kebanyakan negara berkembang, di masa mendatang tidak mungkin lagi bertumpu pada sumber daya pemerintah semata, khususnya pemerintah pusat. Peran swasta serta masyarakat luas akan semakin membesar, karena merekalah sebenarnya motor pembangunan kota. Telah sering dilontarkan bahwa kini semakin diperlukan pelaksanaan pembangunan yang bedasarkan kemitraan antara pemerintah-swasta dan masyarakat, namun cara (model) kemitraan yang cocok untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan kota dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik di Indonesia, masih perlu dicari, tidak begitu saja mengikuti konsep dan praktek yang berasal dari negara yang telah berkembang.

Cara pembangunan kota yang ‘heavily blue print oriented’ seperti yang masih dominan pada saat ini harus mulai bergeser, karena kurang dapat mengikuti dinamika pembangunan. Masyarakat (civil society) yang semakin kuat, mandiri dan semakin sadar akan kepentingan, tanggung jawab dan haknya, akan menyuarakan aspirasinya mengenai pembangunan kota secara lebih terbuka. Dalam kaitan ini maka peran pemerintah kota sebagai ‘otoritas tunggal’ pembangunan akan semakin bergeser kepada pengarah kerangka pembangunan secara menyeluruh dan dalam dimensi jangka panjang, melindungi kepentingan umum (publik), dan administrator pembangunan. Peran ini pun akan sangat menuntut peningkatan kapasitas pemerintahan kota (municipal development), guna mengimbangi tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan dalam bidang tersebut yang akan semakin meningkat. Demikian pula pembangunan perkotaan di masa yang akan datang harus lebih bersifat transparan.

Satu aspek lagi yang perlu ditekankan bahwa penyelenggaraan pembangunan kota harus dilaksanakan dalam konteks, ‘desentralisasi’ kewenangan dan sumber daya, dengan semangat menciptakan lebih banyak keleluasan kepada pemerintah dan masyarakat kota untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunannya, dan umumnya untuk menumbuhkembangkan gairah pembangunan di daerah.

* Tommy Firman, staf pengajar pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, Bandung.


ARTIKEL

Dari Pengembangan Wilayah ke Pembangunan Lokal

Oleh : Tommy Firman, staf pengajar jurusan Planologi, ITB, Bandung

Sumber : Kompas, Kamis, 9 Desember 1999

Pengembangan wilayah (regional development) sebagai upaya untuk memacu perkembangan sosio-ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah, sangat diperlukan karena kondisi sosial-ekonomi, budaya dan geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan kata lain, pembangunan nasional tidak dapat disamaratakan pada seluruh wilayah, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Inilah sesungguhnya yang merupakan argumentasi akan perlunya suatu pengembangan wilayah.

Begitu pula sifat pengem-bangan wilayah berbeda dengan pembangunan sektoral, karena yang pertama sangat berorientasi pada issues (permasalahan) pokok wilayah secara saling terkait, sementara yang disebutkan terakhir sesuai dengan tugasnya, bertujuan untuk mengembangkan sektor itu, tanpa terlalu memperhatikan kaitannya dengan sektor-sektor lainnya. Namun demikian, walaupun berbeda dalam orientasi keduanya saling melengkapi; dalam arti bahwa pengembangan wilayah tidak mungkin terwujud tanpa pembangunan sektoral, sementara pembangunan sektor tanpa berorientasi pada pengembangan wilayah akan berujung pada tidak optimalnya pembangunan sektor itu sendiri. Bahkan hal ini dapat mencip-takan perselisihan (konflik) kepentingan antarsektor-sektor tersebut, yang pada gilirannya akan kontra-produktif dengan pengembangan wilayah. Singkat kata, pengembangan wilayah seyogianya menjadi acuan (referensi) pembangunan sektor, dan samasekali bukan penjumlahan dari pembangunan sektor-sektor pada suatu wilayah tertentu.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengulas praktik pengembangan wilayah di Indonesia secara umum di masa yang telah lalu, kemudian menarik pelajaran penting dari pengalaman tersebut. Selanjutnya, artikel ini akan mengulas apa yang harus ditonjolkan dalam pengembangan wilayah di masa yang akan datang.

Dasawarsa ’80 dan ’90

Pada dasawarsa 1980 dan 1990, pengembangan wilayah di Indonesia antara lain ditandai dengan kehadiran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten (RTRWP/RTRWK), Rencana Pengembangan Wilayah Metropolitan seperti Jabotabek, serta Rencana Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai upaya untuk mempercepat perkembangan wilayah di luar Jawa, khususnya di Kawasan Indonesia Timur. Suatu hal yang tampak menonjol dalam rencana pengembangan wilayah tersebut adalah skalanya yang sangat besar, dilakukan secara top-down dengan inisiatif dari pemerintah pusat, dan sangat mengandalkan investasi dari luar sebagai pendorongnya.

Hal lain yang juga sangat menonjol pada waktu itu adalah akibat (dampak) kebijaksanaan ekonomi pada pengembangan wilayah. Misalnya, sangat dirasakan bagaimana kebijaksanaan deregulasi di sektor industri, investasi dan perbankan sangat besar dampaknya pada perkembangan wilayah Metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya dan Medan serta wilayah sekitarnya, karena kebijaksanaan tersebut memacu para investor untuk menanamkan investasinya di sektor industri, keuangan, properti dan lainnya di wilayah-wilayah tersebut yang memang telah memiliki prasarana; seperti listrik, air, telekomunikasi, pelabuhan dan lainnya, yang lebih baik bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Hal tersebut memperlihatkan bagaimana suatu wilayah sangat bergantung pada investasi dari luar. Demikian pula sebaliknya, potensi ekonomi suatu wilayah seolah-olah di-peruntukkan bagi penanam modal, sementara pembangunan lokal tidak dihiraukan. Ti-dak mengherankan bila penanaman investasi tersebut seringkali tidak mendorong tumbuh kembangnya perekonomian lokal, karena kaitannya dengan kegiatan ekonomi lokal sangat lemah. Sementara itu, banyak rencana pengembangan wilayah dan kota yang terkesan ‘dikorbankan’ untuk kepentingan investor.

Belajar dari pengalaman

Situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak akhir tahun 1997 hingga dewasa ini telah memperlihatkan bahwa pengembangan wilayah, baik yang direncanakan maupun muncul sebagai akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain, sangat rawan bagi pengembangan wilayah itu sendiri. Penanaman modal pada berbagai sektor, khususnya industri ‘footlose’-yaitu industri yang kurang memiliki kaitan dengan sumber da-ya lokal, seperti industri elektronik, sepatu olahraga, dan garmen-dan pada sektor properti berdampak sangat negatif, manakala sektor-sektor tersebut terkena krisis, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dan meningkatnya angka kemiskinan, khususnya di wilayah-wilayah perkotaan. Sementara itu, kenaikan pendapatan ekspor dari sektor-sektor pertanian dan perkebunan di beberapa tempat-seperti di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, yang merupakan ‘durian runtuh’ bagi para masyarakat setempat-sebenar-nya hanyalah akibat naiknya nilai tukar mata uang asing, khususnya dollar AS terhadap rupiah, dan bukan karena peningkatan daya saing serta kualitas produk ekspor tersebut karena adanya penanaman modal pada sektor tersebut.

Pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa suatu pengembangan wilayah yang sangat didasarkan kepada kekuatan luar (external forces), khususnya investasi dari luar, baik asing maupun nasional, sangat rawan bagi wilayah itu sendiri. Hal ini tidaklah berarti, penanaman modal harus ditolak samasekali, karena bagaimanapun kehadirannya sangat diperlukan dalam pengembangan wilayah. Akan tetapi, terlampau mengandalkannya sebagai faktor penggerak seperti yang telah dipraktik-kan selama hampir tiga dasawarsa, adalah sesuatu yang tidak tepat. Cara pengembangan wilayah seperti ini kurang dapat memberdayakan perekonomian dan masyarakat lokal, karena keterkaitannya dengan kegiatan ekonomi lokal sangat terbatas, khususnya hanya pada aspek kesempatan kerja yang tidak membutuhkan suatu keahlian (skill) semata. Singkat kata, anggapan bahwa investasi modal sebagai pengerak utama bagi pengembangan wilayah sering keliru, karena hal tersebut tidak otomatis mampu mendorong pengembangan wilayah.

Demikian pula selama ini pengembangan wilayah di Indonesia lebih banyak dilakukan dalam skala-skala yang besar dan digerakkan dari atas ke bawah, dikomando dari pusat (Jakarta), sebagai upaya untuk mendayagunakan sumber daya di berbagai wilayah sesuai dengan potensi ekonomi dan geografisnya dengan perspektif dan kepentingan pusat. Orientasi seperti ini harus mengalami perubahan yang mendasar di masa yang akan datang, karena telah terbukti kurang dapat membawa pengembangan bagi wilayah itu sendiri, bahkan menumbuhkan ketidakpuasan dan kekecewaan bagi masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Seyogianya Undang-Undang (UU) No 22/ 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah dapat menjadi landasan hukum bagi perubahan ini. Namun, demikian perlu ditegaskan bahwa hal ini hendaknya tidak ditafsirkan bahwa rencana pengembangan wilayah dalam skala besar, nasional atau propinsi misalnya, tidak diperlukan lagi. Kehadirannya masih tetap diperlukan, hanya kandungan materi serta orientasinya harus disesuaikan lagi, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan baru di masa yang akan datang.

Menuju pembangunan lokal

Pengembangan wilayah di masa yang akan datang seyogianya harus merupakan suatu kerangka untuk tindakan-tindakan bagi terbentuknya suatu Pembangunan Lokal (Local Development), yang diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial-ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan, kewiraswastaan pendidikan tinggi, asosiasi profesi maupun lainnya. Hal ini harus dilakukan pada skala yang kecil (skala komunitas). Titik sentralnya adalah mengorganisasi serta mentransformasi potensi-potensi ini menjadi penggerak bagi pembangunan lokal. Jelas upaya ini harus ditumbuhkembangkan terutama oleh masyarakat lokal (local community) itu sendiri. Untuk itu sangat diperlukan kehadiran para penggagas yang mampu bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk menggerakan pembangunan lokal tersebut. Dengan demikian apa dan bagaimana suatu rencana pengembangan wilayah akan dilakukan haruslah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri mengenai apa dan bagaimana hal tersebut harus dan akan dilakukan.

Pada konteks sosio-ekonomi dan budaya yang berbeda, di Eropa Barat sebenarnya pengembangan wilayah dengan basis pada local development, telah berhasil menciptakan distrik-distrik industri yang berkembang dengan pesat dan mandiri, seperti tersebar di Jerman dan Italia. Sangat mungkin gagasan ini dapat disesuaikan untuk tujuan pengembangan wilayah di negara berkembang, seperti Indonesia, tentu saja bukan untuk ditiru mentah-mentah.

Sebagai penutup dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pengembangan wilayah di masa yang telah lalu, baik secara sadar direncanakan maupun tidak, yang terlampau menekankan faktor investasi dari luar sebagai pendorong utama, ternyata kurang dapat memberdayakan perekonomian wilayah maupun masyarakat lokal. Ke-dua, skala pengembangan wilayah yang terlalu besar kurang dapat memberikan tempat pada pengembangan masyarakat di wilayah itu, karena orientasi yang berbeda. Pada gilirannya bahkan hal ini telah menumbuhkan kekecewaan dan ketidakpuasan pada masyarakat lokal. Ketiga, di masa yang akan datang pengembangan wilayah harus berorientasi pada pembangunan lokal (local development) dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal, guna mengembangkan sumber-sumber yang ada secara lebih mandiri, dengan inisiatif yang tumbuh secara lokal pula.

(* Tommy Firman, staf pengajar pada Jurusan Planologi, ITB, Bandung.)


ARTIKEL

PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK JANGKA PANJANG

Oleh : Tommy Firman, staf pengajar jurusan Planologi, ITB, Bandung

Sumber : Kompas

DALAM suatu negara yang sangat luas dan kondisi sosial ekonomi

serta geografis wilayah yang sangat beragam seperti Indonesia,

pengembangan wilayah (regional development) sangat penting dalam

mendampingi pembangunan nasional. Tujuan pengembangan wilayah sangat

bergantung pada permasalahan serta karakteristik spesifik wilayah

yang terkait, namun pada dasarnya ditujukan pada pendayagunaan

potensi serta manajemen sumber-sumber daya melalui pembangunan

perkotaan, pedesaan dan prasarana untuk peningkatan kondisi sosial

dan ekonomi wilayah tersebut. Pada tingkat nasional pengembangan wilayah

juga ditujukan untuk memperkuat integrasi ekonomi nasional melalui

keterkaitan (linkages), serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dimensi pengembangan wilayah di Indonesia telah dimulai pada

Pelita II dan kini dirasakan telah mendapat tempat. Salah satu

program nasional yang diharapkan mempunyai dampak langsung pada

pengembangan wilayah adalah Program Inpres yang jumlahnya makin

meningkat, sedangkan jenisnya makin banyak, di antaranya adalah

Inpres Desa Tertinggal (IDT). Secara keseluruhan perhatian

Pemerintah Pusat pada pemgembangan wilayah dicerminkan dengan sangat

eksplisitnya program-program pembangunan tiap DT I/Propinsi di

Indonesia seperti tertuang dalam buku V dan VI Repelita VI tahun

1994/1995-1998/1999.

Program-program pengembangan wilayah disampaikan pemerintah

hingga dewasa ini telah mendorong pembangunan di tiap DT I maupun DT

II. Namun bila dikaji lebih jauh program-program ini sangat top-down

dan dengan perspektif jangka pendek. Keadaan seperti ini juga

cenderung akan menjadikan daerah-daerah sangat bergantung pada dana

dari anggaran pusat, dan memang demikian kenyataannya bahwa anggaran

belanja pada hampir semua DT I dan II di Indonesia lebih banyak

merupakan transfer dari pemerintah pusat ketimbang berasal dari

pendapatan asli daerah (PAD) sendiri.

Demikian pula dilihat dari data aliran barang interinsulair

(antarpulau) ketergantungan ini semakin jelas, barang dari wilayah-

wilayah di luar Jawa sebagian besar hanya menuju ke pelabuhan-

pelabuhan utama di Jawa khususnya Jakarta dan Surabaya.

Bertentangan dengan kecenderungan yang ada, sesungguhnya suatu

pengembangan wilayah harus mampu mendorong wilayah untuk tumbuh

secara “mandiri” berdasarkan potensi-potensi sosial ekonomi serta

karakteristik spesifik yang dimilikinya, tanpa harus memperlemah

kesatuan nasional. Begitu pula interaksi ekonomi antarwilayah harus

semakin menguat.

Ekonomi lokal

Dalam perspektif jangka panjang, suatu pengembangan wilayah

harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan

lokal (local economic development), sehingga mereka dapat tumbuh dan

berkembang secara mandiri. Dalam hal ini sangat diharapkan peran

pemerintah daerah serta organisasi-organisasi masyarakat setempat

dapat menumbuhkan kegiatan usaha dan lapangan kerja dengan

memobilisasi sumber daya manusia, alam dan kelembagaan secara lokal.

Seperti ditegaskan oleh Blakely (1989; hal. 58) bahwa:

It [local economic development] is essentially a process by

which local goverment and/or community-based groups manage

their existing resources and enter into new partnership

arrangements with the private sector, or with each other, to

create new jobs and stimulate economic activity in a well-

defined economic zone.

Jelas bahwa insiatif pembangunan secara lokal dan regional

memegang kunci yang sangat penting, dan pemerintah daerah serta

organisasi lokal tidak bersifat pasif atau menunggu insiatif

pemerintah pusat. Sesungguhnya hal ini telah sejalan dengan

desentralisasi dan peningkatan otonomi dalam pembangunan daerah,

khususnya DT II yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya Blakely menegaskan bahwa Local economic development

adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan

pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan

produk-produk yang lebih baik, pencarian pasar, alih pengetahuan dan

teknologi, serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala

lokal. Jadi pemgembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah

daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan

ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber

daya alam dan kelembagaan secara lokal.

Dalam konteks ini dasar (konsepsi) pengembangan wilayah

bergeser dari tepi demand (firm) ke supply (tenaga kerja dan sumber

daya alam). Secara keseluruhan kualitas sumber daya, kerja sama

kelembagaan serta kemampuan riset dalam iptek dan pendidikan tinggi

(universitas) harus merupakan elemen-elemen strategis dalam

pengembangan wilayah.

Integrasi jaringan

Tampaknya masih berat kondisi untuk menumbuhkan local economic

development di Indonesia dewasa ini, bahkan hal tersebut mungkin

hanya merupakan retorika semata. Hal ini seyogyanya merupakan

orientasi pengembangan wilayah dalam perspektif jangka panjang.

Dalam kemajuan teknologi dan restrukturisasi perekonomian dunia pada

dewasa ini dan kecenderungannya di masa yang akan datang, yang telah

mengintegrasikan bagian-bagian dunia ini menjadi suatu ekonomi

global maka syarat ketahanan (survival) bagi wilayah adalah harus

mempunyai akses dan cukup kompetitif dalam sistem tersebut. Artinya

wilayah harus mampu menempatkan diri dalam jaringan (networking)

ekonomi nasional dan global. Lebih tegas lagi maknanya adalah local

economic development harus dijadikan sebagai wahana untuk melakukan

integrasi jaringan (networking) ini.

Pengertian integrasi jaringan tidak saja terhadap ekonomi

nasional maupun global, namun juga secara internal yaitu jaringan

kelembagaan sosial ekonomi secara lokal dan regional. Pada kaitan ini

integrasi jaringan ditujukan pada identifikasi dan penciptaan

kesempatan-kesempatan bisnis secara inovatif. Jadi yang menjadi

sasaran adalah penciptaan suatu kewiraswastaan secara kolektif.

* Tommy Firman, staf pengajar pada Jurusan Teknik Planologi dan Studi

Pembangunan, ITB, Bandung.


ARTIKEL

Perencanaan Transportasi Kota Rugikan Warga

Oleh : J Sumabrata – Dosen Fakultas Teknik UI Depok, kini studi di University of Melbourne Australia

Sumber : Kompas, Rabu, 3 Mei 2000

MASALAH transportasi di Jakarta merupakan pembahasan yang tak pernah selesai mulai dari persoalan kawasan pembatasan penumpang alias three in one, stikerisasi, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif parkir yang seenaknya dan jalan tol, rencana pembangunan subway Blok M-Kota, kenaikan tarif angkutan umum sampai tuntutan masyarakat pada kinerja angkutan umum.

Ujung pembahasan berbagai persoalan tersebut berpangkal pada soal bagaimana mengurangi kemacetan jalan dan keruwetan transportasi.

Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 membuka kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk menentukan sistem transportasi kota, demi meningkatkan mobilitas, seraya mendorong penggunaan angkutan umum dan menganjurkan pengurangan pemakaian kendaraan pribadi.

Anggaran pembangunan jalan saat ini sudah terbatas, sehingga kemacetan lalu lintas akan semakin buruk, terutama mobilitas dari luar Jakarta. Pengembangan pinggiran Jakarta atau Bogor, Tangerang dan Bekasi (Botabek) di sekitar jalan tol dan jalan arteri, ternyata membebani Jakarta. Hal itu terbukti dengan semakin panjangnya antrean kendaraan yang keluar masuk pada sore dan pagi hari.

Di lain pihak, pembangunan outer ring road telah menarik beberapa kantor dari pusat Jakarta. Jika hal tersebut terjadi maka kawasan pusat bisnis (Central Business District/CBD) yang merupakan daya tarik pergerakan ke pusat kota akan semakin berkurang.

***

PAUL Mees (1995) berpendapat, kebijakan transportasi bukan sekadar masalah pemindahan barang dan manusia. Transportasi sangat berpengaruh dalam pembentukan kota. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai akses bagi semua penduduk karena masih banyak orang tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun, pembangunan yang dilakukan untuk memperlancar mobilitas, cuma pelebaran jalan, komputerisasi lampu lalu lintas, sampai jembatan layang (fly over) maupun under pass.

Kepolisian Daerah (Polda Metro) Jaya mencatat jumlah kendaraan bermotor di Jakarta ada 3.842.661 buah (1997). Sedangkan jumlah penduduk yang tidak mempunyai kendaraan bermotor diperkirakan masih 3.869.910 orang. Mereka itu public transport captives yang dirugikan dengan perencanan kota yang berorientasi pada kendaraan bermotor (pribadi), sehingga sering kali perencanaan jaringan angkutan umum tidak diprioritaskan.

Padahal hak masyarakat termasuk penumpang kendaraan umum dan pejalan kaki, harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah harus berupaya menarik pengguna kendaraan pribadi untuk berpindah ke angkutan umum. Meski hal itu tidak mudah, ada baiknya mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum, sebagai tulang punggung sistem transportasi Kota Jakarta.

Saat ini, di mana perekonomian masyarakat berada pada titik terendah, rasanya perlu dikaji kembali keberpihakan perencana. Kini saatnya memikirkan peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan dengan memberikan angkutan umum yang layak dan andal, yang pada akhirnya dapat memperbesar effisiensi ekonomi dan sosial equity, serta bersahabat pada lingkungan.

Harapan masyarakat Jakarta tidaklah terlalu berlebihan, mereka tidak mengharapkan subway megah seperti di luar negeri. Masyarakat hanya menginginkan angkutan umum yang dapat diandalkan, tidak diturunkan di tengah jalan, dan keamanan, keselamatan yang terjamin.

(Jachrizal Sumabrata-Dosen Fakultas Teknik UI Depok, kini studi di University of Melbourne Australia)


ARTIKEL

Pola Spasial dan Restrukturisasi Perkotaan di Jawa

Oleh : Oleh Tommy Firman – dosen ITB Bandung

Sumber : Kompas, Jumat, 31 Mei 1996

PADA tahun 1980 proporsi penduduk perkotaan di Indonesia baru mencapai 22,3 persen, namun berdasarkan data Sensus Penduduk 1990 angka ini telah mencapai 30,9 persen, sedangkan data sementara yang diperoleh berdasarkan SUSENAS 1994 (BPS, 1995) menunjukkan bahwa proporsi ini telah mencapai 34,3 persen. Sementara itu laju kenaikan penduduk perkotaan selama periode 1970-1980 adalah 4,60 persen per tahun, sedangkan dalam periode 1980-1990 meningkat menjadi 5,36 persen per tahun. Laju kenaikan ini kira-kira dua setengah kali laju kenaikan penduduk total.

Adalah suatu yang sangat kontras bila laju kenaikan penduduk perkotaan meningkat dengan pesat, sementara laju kenaikan penduduk secara total turun dari 2,34 persen per tahun pada periode 1970-1980 menjadi 1,97 persen dalam periode 1980-1990, bahkan menjadi 1,37 persen per tahun dalam kurun waktu 1990-1994.

Seandainya urbanisasi dan perkembangan kota ini dilihat dalam kaitan dengan perbedaan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, ternyata Pulau Jawa masih sangat dominan. Pada tahun 1994 tercatat pangsa penduduk perkotaan di Pulau Jawa adalah 70 persen, sedangkan Luar Jawa 30 persen saja. Sementara itu pula dapat dicatat bahwa tingkat (proporsi) penduduk perkotaan di Jawa hampir mencapai 40 persen, sangat kontras dengan Luar Jawa yang baru mencapai 26 persen. Angka-angka ini sebenarnya merupakan indikator sederhana akan adanya disparitas urbanisasi dan perkembangan kota antara kedua wilayah tersebut. Dengan latar belakang ini, tulisan ini ingin mengulas pola perkembangan perkotaan di Pulau Jawa.

Penyebaran secara spasial

Penyebaran penduduk perkotaan sering dikaji melalui indeks primasi, yang dalam hal ini didefinisikan sebagai ratio antara jumlah penduduk kota terbesar pertama terhadap jumlah total penduduk empat kota terbesar, Surabaya, Bandung dan Medan. Namun demikian data yang digunakan seyogyanya adalah jumlah penduduk perkotaan di wilayah Metropolitan dimana keempat kota-kota tersebut berfungsi sebagai inti (core), yakni Jabotabek; Gerbangkertasusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan); Bandung Raya dan Mebidang (Medan – Binjau – Deli Serdang), bukan hanya penduduk wilayah kotamadya saja.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indek primasi ini adalah 0,56 pada tahun 1980 dan 0,58 pada tahun 1990 (Firman, 1996). Hal ini mengindikasikan bahwa hampir 60 persen jumlah penduduk perkotaan pada empat wilayah metropolitan terbesar di Indonesia, terkonsentrasi di Jabotabek. Ini berarti pula bahwa Jabotabek sesungguhnya masih berperan sebagai kota primate. Demikian pula pangsa penduduk perkotaan di Jabotabek terhadap jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah mencapai 22,5 persen pada tahun 1980, dan 23,6 persen pada tahun 1990, atau kira-kira telah mendekati angka satu per empat.

Sementara itu analisis pola keruangan (spasial) perkembangan penduduk perkotaan di Jawa yang penulis lakukan (Firman, 1992) memperlihatkan kecenderungan perkembangan koridor perkotaan yang menghubungkan kota-kota besar, yang meliputi koridor Serang – Jakarta – Karawang; koridor Jakarta – Bandung; koridor Cirebon – Semarang; koridor Semarang – Yogyakarta; dan koridor Surabaya – Malang. Pembentukan koridor-koridor ini diwarnai oleh semakin kaburnya perbedaan antara wilayah urban (perkotaan) dan wilayah rural.

Dalam konteks ini tampaknya peran kota-kota kecil (kota-kota dengan jumlah penduduk di bawah 100.000) dan menengah (kota-kota dengan jumlah penduduk 100.000-250.000) di Pulau Jawa sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi semakin menurun, karena fungsi ini sangat didominasi dan diperankan oleh kota-kota besar, sementara kota-kota kecil dan menengah tersebut telah menjadi bagian dari koridor perkotaan yang membentang antara kota-kota besar.

Dalam kaitan ini McGee (1991) menyebut proses urbanisasi dan perkembangan kota seperti ini sebagai mega-urbanization, yang harus dipandang dalam konteks region-based, bukan city-based. Demikian pula, sistem kota berjenjang (hierarchical urban system) yang merupakan suatu acuan utama dalam kepustakaan perkembangan kota-kota, tampaknya sudah tidak begitu relevan untuk Pulau Jawa.

Sebagai indikasi awal hal ini antara lain ditunjukkan dengan rendahnya laju kenaikan penduduk kota-kota menengah dan kecil, yaitu kota-kota dengan jumlah penduduk di bawah satu juta jiwa selama periode 1980-1990: kota-kota di Jawa memiliki laju kenaikan yang relatif rendah, yaitu dibawah 2,5 persen per tahun bahkan ada yang negatif (Magelang), dengan perkecualian Tegal, Madiun, Pasuruan dan Blitar. Sebagai perbandingan, kota-kota di luar Jawa sebagian besar meningkat dengan laju yang lebih tinggi, kecuali Manado, Pangkalpinang, Pare-Pare, Bukit Tinggi dan Sibolga.

Restrukturisasi fisik

Perkembangan kota-kota di Jawa pada dewasa ini ditandai dengan proses restrukturisasi internal, baik secara sosial-ekonomi maupun fisik. Salah satu ciri yang menonjol dalam proses ini, seperti yang ditunjukkan di wilayah Jabotabek, adalah pergeseran fungsi kota inti (core) dari pusat manufaktur menjadi pusat kegiatan jasa-jasa, termasuk keuangan (finance), sementara itu kegiatan manufaktur bergeser ke arah pinggiran kota (fringe areas; Firman, 1995).

Secara fisik proses restrukturisasi ditandai dengan perubahan penggunaan tanah, baik di kota inti (core) maupun di pinggiran. Kawasan pusat kota mengalami perubahan penggunaan tanah yang sangat intensif dari kawasan tempat tinggal menjadi kawasan bisnis, perkantoran, perhotelan dan sebagainya. Di lain pihak, di kawasan pinggir kota terjadi alih fungsi (konversi) penggunaan tanah secara besar-besaran dari tanah pertanian subur ke kawasan industri dan permukiman berskala besar (kota-kota baru).

Dalam jumlah total, konversi tanah pertanian subur di Indonesia selama periode 1991-1993 mencapai 106.424,3 hektar (data BPS yang dikutip di Kompas 7 November 1995), atau kira-kira 53.000 hektar per tahun: 54,0 persen untuk permukiman, 16,0 persen untuk industri, 4,9 persen untuk perkantoran, dan sisanya untuk lain-lain. Dari jumlah ini, 51 persen terjadi di Pulau Jawa. Dapat pula dicatat bahwa dalam pelbagai kasus, alih fungsi penggunaan tanah ini terjadi pada areal yang dalam rencana tata ruangnya telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan penyangga yang tidak boleh dibangun atau hanya boleh dibangun secara terbatas dan dengan syarat-syarat tertentu, seperti misalnya yang terjadi di kawasan Bandung Utara dan kawasan Puncak.

Sampai dengan Agustus 1995 jumlah izin lokasi di Botabek yang telah dikeluarkan oleh BPN kepada pengembang (developer) telah mencapai 81.200 hektar (Kompas, 6 Desember 1995), namun yang telah dibebaskan baru 41 persen saja. Dari tanah yang telah dibebaskan tersebut, kira-kira hanya 40 persen saja yang telah dibangun, sedangkan sisanya belum dimanfaatkan. Sementara itu pula di wilayah tersebut pada saat ini masih ada proses pengajuan Surat Keputusan (SK) penguasaan tanah sampai ribuan hektar (Hidayat, 1995).

Aspek lain yang sangat menonjol dalam perkembangan kota-kota besar di Indonesia adalah pertambahan penduduk yang pesat pada wilayah pinggir, dan penurunan laju kenaikan di kota inti. Sebagai contoh, laju kenaikan penduduk di Kabupaten Bogor dan Bekasi selama periode 1980-1990 masing-masing telah mencapai 4,1 dan 6,3 persen per tahun, jauh melampaui angka kenaikan secara nasional yaitu 1,97 persen per tahun.

Sementara itu dapat dicatat bahwa kenaikan jumlah penduduk di DKI Jakarta selama periode tersebut hanya 2,41 persen per tahun, bahkan Wilayah Jakarta Pusat telah mengalami penurunan, yaitu dengan laju minus 1,35 persen per tahun. Demikian pula pangsa penduduk Jakarta sebagai inti (core) Jabotabek telah menurun dari 54,6 persen di tahun 1980 menjadi 43,2 persen di tahun 1990. Tercatat pula penduduk DKI Jakarta banyak yang berpindah ke Botabek, karena berkembangnya lokasi-lokasi permukiman baru di wilayah tersebut. Hal ini antara lain tercermin dari keadaan dimana banyaknya penduduk Depok dan Bekasi yang masih memegang KTP DKI.

Penutup

Indonesia menghadapi masalah urbanisasi dan penyebaran penduduk yang mirip dengan negara-negara sedang berkembang di Asia pada umumnya, yakni masih terlampau memusatnya penduduk perkotaan pada kota-kota tertentu saja, khususnya di wilayah-wilayah metropolitan. Namun demikian perlu disadari bahwa urbanisasi dan perkembangan kota adalah suatu proses yang wajar yang terjadi seiring dengan kemajuan dalam kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Bahkan, kota-kota memegang peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun regional, karena seperti telah dikemukakan oleh Bank Dunia kira-kira 40-60 persen produk domestik bruto negara-negara yang sedang berkembang diproduksi di wilayah-wilayah perkotaan. Persoalannya adalah bagaimana urbanisasi dan persebaran penduduk dapat diintervensi atau diarahkan untuk menunjang tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas.

Perkembangan mega-city seperti Jabotabek dan lainnya tidak mungkin dihindari atau dicegah, dan sesungguhnya merupakan potensi untuk pembangunan ekonomi wilayah dan nasional. Kini, yang diperlukan adalah kemampuan manajemen penyelenggaraan (governance) kota-kota raksasa seperti ini, seperti penyediaan sarana dan prasarana, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan kepada masyarakat, dan menghadapi berbagai dampak negatif perkembangannya.

* Tommy Firman, adalah Pembantu Dekan bidang Akademik pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITB, Bandung.


ARTIKEL

Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia

Oleh : Prijono Tjiptoherijanto, Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

Sumber : Kompas, Senin, 8 Mei 2000

PENGERTIAN urbanisasi sudah umum diketahui oleh mereka yang banyak bergelut di bidang kependudukan, khususnya mobilitas penduduk. Namun demikian, mereka yang awam dengan ilmu kependudukan sering kali kurang tepat dalam memakai istilah tersebut. Dalam pengertian yang sesungguhnya, urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan mereka yang awam dengan ilmu kependudukan seringkali mendefinisikan urbanisasi sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Padahal perpindahan penduduk dari desa ke kota hanya salah satu penyebab proses urbanisasi, di samping penyebab-penyebab lain seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, perluasan wilayah, maupun perubahan status wilayah dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, dan semacamnya itu.

Proses urbanisasi sangat terkait mobilitas maupun migrasi penduduk. Ada sedikit perbedaan antara mobilitas dan migrasi penduduk. Mobilitas penduduk didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas administratif tingkat II, namun tidak berniat menetap di daerah yang baru. Sedangkan migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melewati batas administratif tingkat II dan sekaligus berniat menetap di daerah yang baru tersebut. Di dalam pelaksanaan perhitungannya, data yang ada sampai saat ini baru merupakan data migrasi penduduk dan bukan data mobilitas penduduk. Di samping itu, data migrasi pun baru mencakup batasan daerah tingkat I. Dengan demikian, seseorang dikategorikan sebagai migran seumur hidup jika propinsi tempat tinggal orang tersebut sekarang ini, berbeda dengan propinsi dimana yang bersangkutan dilahirkan. Selain itu seseorang dikategorikan sebagai migran risen jika propinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan propinsi tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

Oleh karena itu, pemerintah di samping mengembangkan kebijaksanaan pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk, termasuk di dalamnya urbanisasi, juga berkewajiban menyempurnakan sistem pencatatan mobilitas dan migrasi penduduk agar kondisi data yang ada lebih sesuai kondisi di lapangan. Terutama bila diperlukan untuk perumusan suatu kebijakan kependudukan.

Perkembangan urbanisasi

Di masa mendatang, para ahli kependudukan memperkirakan bahwa proses urbanisasi di Indonesia akan lebih banyak disebabkan migrasi desa-kota. Perkiraan ini didasarkan pada makin rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di daerah perkotaan, relatif lambannya perubahan status dari daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan, serta relatif kuatnya kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan yang “urban bias”, sehingga memperbesar daya tarik daerah perkotaan bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan . Itulah sebabnya di masa mendatang, isu urbanisasi dan mobilitas atau migrasi penduduk menjadi sulit untuk dipisahkan dan akan menjadi isu yang penting dalam kebijaksanaan kependudukan di Indonesia.

Jika di masa lalu dan dewasa ini, isu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) masih mendominasi kebijaksanaan kependudukan, di masa mendatang manakala tingkat kelahiran dan kematian sudah menjadi rendah, ukuran keluarga menjadi kecil, dan sebaliknya kesejahteraan keluarga dan masyarakat meningkat, maka keinginan untuk melakukan mobilitas bagi sebagian besar penduduk akan semakin meningkat dan terutama yang menuju daerah perkotaan.

Jika pada tahun 1980 migran di Indonesia berjumlah 3,7 juta jiwa, maka angka tersebut meningkat menjadi 5,2 juta jiwa pada tahun 1990 dan sedikit menurun menjadi 4,3 juta jiwa pada periode 1990-1995. Secara kumulatif diketahui bahwa sampai tahun 1980, jumlah penduduk Indonesia yang pernah melakukan migrasi adalah 11,4 juta jiwa, sedangkan pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 17,8 juta jiwa.

Lebih lanjut, data survei penduduk antarsensus (Supas) 1995 memperlihatkan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun 1995 adalah 35,91 persen yang berarti bahwa 35,91 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Tingkat ini telah meningkat dari sekitar 22,4 persen pada tahun 1980 yang lalu. Sebaliknya proporsi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan menurun dari 77,6 persen pada tahun 1980 menjadi 64,09 persen pada tahun 1995.

Gambaran pertumbuhan penduduk daerah perkotaan itu dapat dicermati dari Tabel.

Meningkatnya proses urbanisasi tersebut tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, khususnya pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan meningkatnya urbanisasi di suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk, sehingga menimbulkan apa yang dikenal dengan nama daerah perkotaan.

Di sini dapat dilihat adanya keterkaitan timbal balik antara aktivitas ekonomi dengan konsentrasi penduduk. Para pelaku ekonomi cenderung melakukan investasi di daerah yang telah memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi serta memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Karena dengan demikian mereka dapat menghemat berbagai biaya, antara lain biaya distribusi barang dan jasa. Sebaliknya, penduduk akan cenderung datang kepada pusat kegiatan ekonomi karena di tempat itulah mereka akan lebih mudah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan . Dengan demikian, urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat.

Jika urbanisasi merupakan suatu proses perubahan yang wajar, mengapa proses urbanisasi tetap harus dikendalikan atau diarahkan? Ada dua alasan mengapa urbanisasi perlu diarahkan.

Pertama, pemerintah berkeinginan untuk sesegera mungkin meningkatkan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa meningkatnya penduduk daerah perkotaan akan berkaitan erat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. Data memperlihatkan bahwa suatu negara atau daerah dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi, juga memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Negara-negara industri pada umumnya memiliki tingkat urbanisasi di atas 75 persen. Bandingkan dengan negara berkembang yang sekarang ini. Tingkat urbanisasinya masih sekitar 35 persen sampai dengan 40 persen saja.

Kedua, terjadinya tingkat urbanisasi yang berlebihan, atau tidak terkendali, dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada penduduk itu sendiri. Ukuran terkendali atau tidaknya proses urbanisasi biasanya dikenal dengan ukuran primacy rate, yang kurang lebih diartikan sebagai kekuatan daya tarik kota terbesar pada suatu negara atau wilayah terhadap kota-kota di sekitarnya. Makin besar tingkat primacy menunjukkan keadaan yang kurang baik dalam proses urbanisasi. Sayangnya data mutahir mengenai primacy rate di Indonesia tidak tersedia.

Kebijaksanaan urbanisasi di Indonesia

Ada dua kelompok besar kebijaksanaan pengarahan urbanisasi di Indonesia yang saat ini sedang dikembangkan.

Pertama, mengembangkan daerah-daerah pedesaan agar memiliki ciri-ciri sebagai daerah perkotaan. Upaya tersebut sekarang ini dikenal dengan istilah “urbanisasi pedesaan “.

Kedua, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, atau dikenal dengan istilah “daerah penyangga pusat pertumbuhan”.

Kelompok kebijaksanaan pertama merupakan upaya untuk “mempercepat” tingkat urbanisasi tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melakukan beberapa terobosan yang bersifat “non-ekonomi”. Bahkan perubahan tingkat urbanisasi tersebut diharapkan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu didorong pertumbuhan daerah pedesaan agar memiliki ciri-ciri perkotaan, namun tetap “dikenal” pada nuansa pedesaan. Dengan demikian, penduduk daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai “orang kota” walaupun sebenarnya mereka masih tinggal di suatu daerah yang memiliki nuansa pedesaan .

Beberapa cara yang sedang dikembangkan untuk mempercepat tingkat urbanisasi tersebut antara lain dengan “memodernisasi” daerah pedesaan sehingga memiliki sifat-sifat daerah perkotaan. Pengertian “modernisasi” daerah pedesaan tidak semata-mata dalam arti fisik, seperti misalnya membangun fasilitas perkotaan, namun membangun penduduk pedesaan sehingga memiliki ciri-ciri modern penduduk perkotaan. Dalam hubungan inilah lahir konsep “urbanisasi pedesaan”. Konsep “urbanisasi pedesaan” mengacu pada kondisi di mana suatu daerah secara fisik masih memiliki ciri-ciri pedesaan yang “kental”, namun karena “ciri penduduk” yang hidup didalamnya sudah menampakkan sikap maju dan mandiri, seperti antara lain mata pencaharian lebih besar di nonpertanian, sudah mengenal dan memanfaatkan lembaga keuangan, memiliki aspirasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan, dan sebagainya, sehingga daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai daerah perkotaan.

Dengan demikian, apa yang harus dikembangkan adalah membangun penduduk pedesaan agar memiliki ciri-ciri penduduk perkotaan dalam arti positif tanpa harus merubah suasana fisik pedesaan secara berlebihan. Namun, daerah pedesaan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai daerah perkotaan. Sudah barang tentu bersamaan dengan pembangunan penduduk pedesaan tersebut diperlukan sistem perekonomian yang cocok dengan potensi daerah pedesaan itu sendiri. Jika konsep urbanisasi pedesaan seperti di atas dapat dikembangkan dan disepakati, maka tingkat urbanisasi di Indonesia dapat dipercepat perkembangannya tanpa merusak suasana tradisional yang ada di daerah pedesaan dan tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi yang sedemikian tinggi. Bahkan sebaliknya, dengan munculnya “para penduduk” di daerah “pedesaan” yang “bersuasana perkotaan” tersebut, mereka dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan aspek keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara tuntutan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekosistem serta lingkungan alam.

Kelompok kebijaksanaan kedua merupakan upaya untuk mengembangkan kota-kota kecil dan sedang yang selama ini telah ada untuk mengimbangi pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan. Pada kelompok ini, kebijaksanaan pengembangan perkotaan diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

(a) kebijaksanaan ekonomi makro yang ditujukan terutama untuk menciptakan lingkungan atau iklim yang merangsang bagi pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan. Hal ini antara lain meliputi penyempurnaan peraturan dan prosedur investasi, penetapan suku bunga pinjaman dan pengaturan perpajakan bagi peningkatan pendapatan kota;

(b) penyebaran secara spesial pola pengembangan kota yang mendukung pola kebijaksanaan pembangunan nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang seimbang, serasi dan berkelanjutan, yang secara operasional dituangkan dalam kebijaksanaan tata ruang kota/ perkotaan, dan

(c) penanganan masalah kinerja masing-masing kota.

Dengan demikian, kebijaksanaan pengembangan perkotaan di Indonesia dewasa ini dilandasi pada konsepsi yang meliputi: (i) pengaturan mengenai sistem kota-kota; (ii) terpadu; (iii) berwawasan lingkungan, dan (iv) peningkatan peran masyarakat dan swasta. Dengan makin terpadunya sistem-sistem perkotaan yang ada di Indonesia, akan terbentuk suatu hierarki kota besar, menengah, dan kecil yang baik sehingga tidak terjadi “dominasi” salah satu kota terhadap kota-kota lainnya.

Urbanisasi merupakan proses yang wajar dan tidak perlu dicegah pertumbuhannya. Karena, proses urbanisasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun demikian, proses urbanisasi tersebut perlu diarahkan agar tidak terjadi tingkat primacy yang berlebihan. Pada saat ini pemerintah telah mengembangkan dua kelompok kebijaksanaan untuk mengarahkan proses urbanisasi, yaitu mengembangkan apa yang dikenal dengan istilah “urbanisasi pedesaan” dan juga mengembangkan “pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru”.

Diharapkan dengan makin bertumbuhnya daerah pedesaan dan juga menyebarnya daerah-daerah pertumbuhan ekonomi, sasaran untuk mencapai tingkat urbanisasi sebesar 75 persen pada akhir tahun 2025, dan dibarengi dengan makin meratanya persebaran daerah perkotaan, akan dapat terwujud.

(* Prijono Tjiptoherijanto, Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.)


LINKS PERKOTAAN

L I N K S [ P E R K O T A A N ]

L U A R N E G E R I

1 STUDI PERKOTAAN

Association for the Study and Development of Community

Memfokuskan diri pada upaya mengembangkan kemampuan organisasi dan institusi dalam membangun kesehatan, kesetaraan ekonomi, dan keadilan sosial untuk masyarakat.

Citistates

Penelitian, konsultasi, dan pelayanan informasi tentang citistates, sebuah definisi baru dari wilayah perkotaan dan pembangunan ekonomi lainnya.

Civitas

Tempat bagi pengembangan ide-ide tentang isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan perkotaan.

Urban Affairs Association

Organisasi profesional internasional untuk penelitian dan pendidikan tentang perkotaan.

Urban Issues in Developing Countries

Berisi berbagai paper tentang pembangunan dan studi perkotaan.

Demographics and Census Data – University of Georgia

Berisi berbagai links dan data-data demografik Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya.

2 INSTITUSI

Brown University

Departemen Studi Perkotaan, Universitas Brown

Bruton Center for Development Studies

Pusat penelitian wilayah dan kota dengan teori dan metode-metode mutakhir dan aplikasinya dalam membuat kebijakan yang signifikan di Dallas-Fort Worth. Di dalamnya termasuk juga studi tentang kondisi perumahan lokal.

California State Univ, LA – Geography & Urban Analysis

Kumpulan link tentang analisis perkotaan dan geografi.

Canadian Urban Institute

Organisasi non-profit yang mendedikasikan diri pada membangun kesetaraan hidup di daerah perkotaan, Kanada dan internasional.

Center for an Urban Future

Mendedikasikan diri dalam membangun dan mempromosikan masalah kesetaraan dan solusi praktis dalam memecahkan permasalahan perkotaan yang kompleks.

Center for Architecture and Urban Planning Research

Pusat Penelitian Arsitektur dan Perencanaan Kota

Center for Urban Studies@

Kumpulan link tentang studi perkotaan.

Centre for Urban History

Pusat penelitian inter-disiplin untuk studi pembangunan perkotaan khususnya di Britania dan Eropa.

Cornell University – City and Regional Planning@

Kumpulan link Perenencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cornell

German Institute of Urban Affairs

Identifikasi jangka panjang untuk prospek pembangunan perkotaan dan memberikan berbagai jalan pemecahan untuk permasalahan-permasalahan yang muncul.

Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona

Studi perkotaan, survey sosiologis, dan administrasi lokal di Spanyol.

Institute for Housing and Urban Development Studies – IHS

Institut bertaraf internasional yang memberikan training, pembangunan institusi, layanan advis, dan penelitian dalam hal manajemen perkotaan, perumahan dan lingkungan perkotaan.

Institute of Urban Studies, University of Winnipeg

Perencanaan dan studi perkotaan

Megacities 2000 Foundation

Berbagai pengetahuan dan disiplin ilmu dalam membangun megacities.

Michigan State University

Belajar untuk memecahkan isu-isu perkotaan yang kritis : kondisi permukiman kumuh dan kesetaraan hidup, ketidaktertiban birokrasi, dan ketidakadilan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan, pendapatan, dan berbagai sumber daya lainnya.

New York University – Metro Center for Urban Education@

Kumpulan link tentang pendidikan perkotaan

Rutgers University – Bloustein School of Planning and Public Policy

Jenjang kesarjanaan di bidang perencanaan wilayah dan kota, studi perkotaan, kesehatan masyatakay, dan kebijakan publik.

SUNY Albany – Lewis Mumford Center for Comparative Urban and Regional Research

Ruang interdisiplin untuk pendidikan dalam membangun ide dan kerjasama pada masalah-masalah ekonomi-politik perkotaan

UNESCO MOST, Management of Social Transformations

Tempat untuk memperoleh laporan dan pengalaman terbaik dalam masyarakat multi-kultur dan multi-etnik, studi perkotaan, dan globalisasi.

University of Alabama – Birmingham

Departemen Perkotaan Universitas Alabama

University of Illinois at Chicago@

Kumpulan link perkotaan Universitas Illinois

University of Minnesota

Departemen perkotaan Universitas Minnesota

Urban Institute

Bertujuan untuk memikirkan dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, memperbaiki kebijakan pemerintah, dan bagaimana mengimplementasikannya.

Wayne State University

Program yang membahas masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik dalam wilayah perkotaan.

Westfield State College

Departemen perkotaan Westfield State College

3 PAPER DAN PROYEK

Bifurcation Properties of Dynamic Urban Models

Proyek penelitian menggunakan model komputer untuk melihat perubahan struktur di dalam kota.

Global Urban Research Initiative (GURI)

Jaringan kerjasama dalam pekerjaan penelitian dan publikasi isu-isu perkotaan dalam pembangunan di berbagai negara.

Home-based Enterprises in Developing Countries

Studi empat negara untuk aktivitas menaikkan pendapatan di dalam rumah dan dampaknya terhadap perumahan, perencanaan kota, dan pembangunan.

Monitoring The City Research Project

Monitoring proyek penelitian kota

New Liberty Village

Forum online untuk invensi sosial, perumahan dan alat-alat alternatif, serta perencanaan yang utopis.

Urban Ethic of Europa

Etika perkotaan di Eropa

3 PERENCANAAN KOTA & DESAIN

Cyburbia

Artikel, papan pengumuman, dan direktori komprehensif dari sumber daya yang relevan untuk perencanaan, arsitektur, dan pembangunan lingkungan.

Urban Environmental Management

Berbagai informasi yang melihat wilayah perkotaan sebagai interseksi alam dan lingkungan sosial ekonomi.

Best Practices Database

Database untuk memecahkan masalah-masalah sosial umum, ekonomi, dan masalah lingkungan akibat urbaniasasi.

Carfree.com

Carfree cities di masa lalu, kini, dan masa datang. Juga menyajikan solusi-solusi untuk masalah otomobil perkotaan.

Community Plans

Laporan eksekutif untuk kebutuhan komunitas, kapabilitas, dan desain jadwal untuk kota-kota (U.S. Department of Housing and Urban Development)

Crime Prevention Through Environmental Design Handbook

Detail bagaimana membuat desain dan menggunakannya dalam lingkungan terbangun untuk mereduksi ketakutan dan kejahatan.

Links for Planners

Kumpulan link untuk para perencana, termasuk di dalamnya masalah sosial ekonomi, perumahan dan data tata guna lahan (Department of City and Regional Planning di Cornell University)

New Planner

Surat kabar mahasiswa American Planning Association’s di Georgia Tech

New Urbanism Resource Index

Bacaan tentang revitalisasi pusat kota, ketidakteraturan subkota, dan masih banyak lagi.

Online Planning

Mengeksplorasi dampak komunikasi internet dalam proses perencanaan. Termasuk partisipasi publik berbasis VRML dan perencanaan kota.

Resource for Urban Design Information (RUDI)

Kompilasi berita, penghargaan, dan publikasi dari Inggris dan sekitarnya

Rudy Bruner Award for Urban Excellence

Ruang kota dengan inkorporasi nilai yang bermakna, proses yang integral, dan desain yang baik.

Transparant Amsterdam

Berisi informasi semua kondisi eksisting spasial dan desain masa depan perkotaan di wilayah Amsterdam.

Urban Planning 2010

Forum diskusi tentang perencanaan kebijakan, desain perkotaan, dan teknologi informasi di Abad 21.

Urban Planning Pages

Direktori internasional, pemerintah, GIS, dan pendidikan perencanaan,

Urban Planning, 1794-1918

Antologi artikel, paper konferensi, dan laporan tentang pengalaman historis perencanaan di dunia,

Usenet – alt.planning.urban

Perencanaan kota Usenet

4 KEBIJAKAN PUBLIK

Policy.com

Menghubungkan kamu dengan think tanks, grup advokasi, dan berbagai organisasi, bertukar pendapat tentang pandangan dan berbagai isu spesifik.

Economic Government Group

Advokasi ekonomi

Electronic Hallway

Studi kasus online dan pendidikan lainnya tentang manajemen dan kebijakan publik

Electronic Policy Network

Grup peneliti dan advokasi ekonomi, politik, tren sosial, dan kebijakan publik.

Policies of the European Union

Informasi aktivitas Uni Eropa dalam bidang sosial-ekonomi, keamanan dan kebijakan luar negeri, hukum.

Public Policy Connection

Kumpulan link kebijakan publik

Public Policy Network

Mailing list dan link internet untuk profesional kebijakan publik, mahasiswa, dan fakultas.


Responses

  1. Saya tertarik dengan manajemen perkotaan. Ingin berbagi ilmu dengan kawan-kawan di NUDS. Kebetulan saya baru lulus S2 PWK ITB dengan bidang khusus manajemen perkotaan, dan tesis saya mengenai pengelolaan perkotaan yang sedang berkembang. Saya berharap dapat bergabung di NUDS. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

    Hormat Saya
    -Hengky Cahyadi-


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: