Infrastructures

Responses

  1. Penuhi Belanja Investasi, Jasa Marga Dapat Pinjaman Rp 1,2 Triliun
    (www.investorindonesia.com, 2008-05-02)

    Operator jalan tol PT Jasa Marga Tbk tahun ini mendapatkan pinjaman bank sekitar Rp 1,2 triliun yang berasal dari beberapa bank BUMN di antaranya Bank Mandiri dan BRI.

    “Dalam kondisi pasar seperti ini (belum kondusif) kami lebih memilih pinjaman bank ketimbang menerbitkan obligasi. Dana pinjaman tersebut rencananya untuk memenuhi belanja investasi (Capex) perseroan 2008 sekitar Rp 3,6 triliun,” kata Direktur Keuangan JSMR, Reynaldi Hermansjah di Jakarta, Selasa, seperti dilansir Antara.

    Menurutnya, belanja investasi untuk 2009 direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun dan pada 2010 sekitar Rp 2,7 triliun. Sumber pendanaan dari belanja investasi direncanakan 70 % dari pinjaman bank dan 30 % dari kas internal.

    Dia menambahkan pinjaman bank tersebut selain untuk belanja investasi juga akan dipergunakan untuk refinancing (bayar utang).

    “Tahun ini (Maret) kita sudah melunasi obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp 150 miliar dan pada 2011 obligasi yang jatuh tempo nilainya Rp 650 miliar,” katanya.

    Sementara itu dalam RUPS perseroan yang berlangsung hari ini diputuskan untuk membagikan dividen tahun buku 2007 sebesar Rp 14,3 per saham. Total dividen yang dibagikan tersebut setara dengan 35 % dari perolehan laba bersih 2007 sebesar Rp 277 miliar.

    Dirut JSMR, Frans Sunito mengatakan pada kuartal peratama 2008 pendapatan perseroan tumbuh sekitar 39,9 persen menjadi Rp 799 miliar. Sedangkan laba bersihnya meningkat 1.350 persen menjadi Rp 189 miliar.

    Dia menambahkan sampai akhir tahun pendapatan perseroan diharapkan mencapai Rp 3,3 triliun dibandingkan 2007 sebesar Rp 2,65 triliun. Sedangkan marjin laba operasi diharapkan meningkat dari 38 % pada 2007 menjadi 42 %. (*)
    Back

  2. PT MRT Diresmikan 5 Mei
    (www.kompas.com, 2008-04-29)

    Jakarta, Kompas – Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meresmikan pembentukan PT Mass Rapid Transit pada 5 Mei mendatang. Peresmian pembentukan PT Mass Rapid Transit itu bersamaan dengan penetapan peraturan daerah dalam sidang paripurna Senin pekan depan.

    Kesepakatan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Maringan Pangaribuan seusai rapat pimpinan, Senin (28/4) di Jakarta Pusat.

    Menurut Maringan, keberadaan PT Mass Rapid Transit (MRT) sangat diperlukan untuk mengambil alokasi dana penyusunan rancangan teknis detail dan dana pembayaran konsultan Rp 161 miliar. Dana itu berasal dari pinjaman tahap I yang dikucurkan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

    ”PT MRT merupakan perusahaan penampung dana pinjaman JBIC. PT MRT juga akan berfungsi sebagai penyalur dana itu untuk tahap persiapan yang bersifat nonfisik,” kata Nurmansjah Lubis, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta.

    Maringan mengatakan, untuk membentuk PT MRT, Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan modal awal Rp 49,5 miliar dan PD Pasar Jaya akan menjadi mitra dengan menyerahkan modal awal Rp 500 juta.

    Pemprov berencana menguasai saham 99 persen PT MRT dengan menyetor total dana Rp 198 miliar dan PD Pasar Jaya menguasai 1 persen saham dengan menyetor Rp 2 miliar.

    Asisten Pembangunan DKI Jakarta Mara Oloan Siregar mengatakan bahwa dana untuk pembentukan PT MRT akan dialokasikan dalam perubahan APBD, yang mulai dibahas pada Juni mendatang.

    PT MRT, kata Nurmansjah, juga diperlukan untuk membebaskan lahan yang akan digunakan sebagai jalur angkutan massal tersebut. Pembebasan lahan menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta, tetapi langsung dibaliknamakan ke PT MRT agar tidak terganjal masalah pajak.

    Pembangunan fisik itu menunggu persetujuan pengucuran pinjaman tahap II antara pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan JBIC. Saat ini Gubernur Fauzi Bowo sedang berada di Tokyo untuk membicarakan kesepakatan tersebut. Total pinjaman dari JBIC mencapai Rp 8,359 triliun.

    MRT menggunakan kombinasi jalur rel di atas jalan dan di bawah permukaan tanah. Tiang rel di atas jalan dimulai dari Lebak Bulus sampai Istora Senayan. Dari Istora sampai Dukuh Atas, rel MRT akan masuk ke bawah tanah sedalam 15 meter. MRT akan dibangun sepanjang 14,3 kilometer dan memiliki 12 stasiun. (ECA)
    Back

  3. Masalah pembiayaan perumahan tak hanya KPR
    (Noerma Komalasari, 2008-04-29)

    JAKARTA: Ketua DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Teguh Satria menyatakan masalah pembiayaan perumahan tidak hanya sebatas penggalangan dana jangka panjang untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Untuk membangun atau menyubsidi uang muka rumah, pemerintah diminta memfasilitasi pengadaan tabungan wajib perumahan tidak hanya bagi pegawai negeri sipil (PNS) tapi juga swasta.

    “Sejauh ini Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) masih memotong dana sedikit dari PNS per bulan. Baru Rp3.000 untuk golongan I kami sarankan Rp40.000 tapi belum dikabulkan, jadi mau kapan uang yang terkumpul banyak?” Teguh menyarankan agar pemerintah membuat semacam central provident fund (CPF/dewan tabungan hari tua) di Singapura yang sudah mengumpulkan Rp720 triliun.

    Dana jangka panjang seperti itu seharusnya ada di Indonesia dan diterapkan tidak hanya untuk PNS tapi juga karyawan swasta, dan pemotongan gaji pegawai seperti yang dipotong Bapertarum-PNS tidak hanya dibebankan pada karyawan tapi juga kepada pemberi kerja.

    “Kalau bisa seperti Singapura maka permasalahan perumahan yang terjadi di Indonesia saat ini tidak terjadi.” (08)

  4. Modernisasi JAATS butuh dana Rp70 miliar
    (Hendra Wibawa, 2008-04-29)

    JAKARTA: Indonesia dan Perancis sepakat memodernisasi Jakarta Advanced Air Traffic Control Systems (JAATS) dengan anggaran senilai Rp70 miliar.

    Dirjen Perhubungan Udara Dephub Budhi M. Suyitno mengatakan kesepakatan itu sekaligus guna memperluas kerja sama bidang penerbangan sipil yang dibuat pada 1999.

    “Pada tahun ini dianggarkan Rp70 miliar untuk modernisasi JAATS untuk bangun 25 ADSB [Automatic Dependent Surveillance Broadcast],” katanya dalam konferensi pers, hari ini.

    Untuk itu, menurut dia, DGAC Perancis dan Dirjen Perhubungan Udara Dephub akan merevisi Mou bersama yang diteken 1999 tentang kerja sama bidang penerbangan sipil. Budhi mengungkapkan DGAC Perancis juga akan membantu dalam kegiatan Civil Aviation Transformation Team (CATT).

    “Selain itu, mereka juga akan menjajaki kerja sama dan bantuannya di bidang pendidikan dan pelatihan di Curug.”

    Pemerintah Perancis sangat peduli terhadap peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sipil di Indonesia.

    “Modernisasi JAATS, akan menjadikan air traffic control dan ruang udara kita tanpa sambungan dengan Australia,” ungkap Budhi. (dj)

  5. Tim Ahli Perkuat Penolakan Swastanisasi Pengelolaan Air
    (Investor Daily, 2005-01-26)

    Tim ahli dari Malaysia mengatakan air tidak boleh dijadikan barang dagangan. Pengelolaan air hendaknya tidak berorientasi keuntungan tetapi dana yang diperoleh dari konsesi diinvestasikan kembali kepada infrastruktur.

    Sementara itu, Ana Mae B Dolleton , tim ahli dari Filipina mengatakan swastanisasi air di Filipina semakin menjauhkan hak harapan kebutuhan air masyarakat kurang mampu.

    Dari kedua ahli dari Malaysia dan Filipina tersebut terungkap bahwa Sidang pleno I MK tentang judicial review UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memperkuat penolakan swastanisasi pengelolaan air minum.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: