Infrastruktur Perkotaan (Jakarta)

Infrastruktur Perkotaan

Transportasi Perkotaan

Kota berdasarkan jumlah penduduk:

  • Kota megapolitan > 5 jt jiwa
  • Kota metropolitan > 1 jt jiwa
  • Kota besar 0,5 – 1 jt jiwa
  • Kota sedang 0,1 – 0,5 jt jiwa
  • Kota kecil 0,02 – 0,1 jt jiwa

Klasifikasi Kota Di Indonesia (2002)

Kota

Th.2002

Th.2020

Megapolitan

1

4

Metropolitan

10

19

Besar

6

18

Sedang

84

184

Kecil

311

352

Total

412

577

Penduduk kota meningkat dari 43 jt (1985) menjadi 73 jt (1997), naik 4,6%, atau 37% dari total penduduk.

Kepadatan penduduk (jiwa/ha), 1977:

  • Kota Jakarta 240
  • Kota metropolitan 118
  • Kota besar 60
  • Kota sedang 46
  • Kota kecil 21
  • Rata-rata 76

Masalah Transportasi

  • Pertumbuhan penduduk
  • Efisiensi kendaraan pribadi (4% – 4 org, 82% – 1-2 org)
  • Disiplin yang rendah
  • Kualitas angkutan umum
  • Penegakan hukum yang lemah
  • Polusi udara

Visi Dirjen hubdar:

Terwujudnya transportasi perkotaan sebagai urat nadi perekonomian yang lebih baik, selamat dan berkelanjutan serta sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Dirjen Hubdar:

Mewujudkan transportasi perkotaan yang handal, unggul dan bersaing yang efektif dan efisien sehingga mampu berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.


Kebijakan Transportasi Perkotaan


  • Regulasi
  • Kelembagaan
  • Keterpaduan sistem transportasi perkotaan
  • Peningkatan kualitas SDM dan Iptek
  • Tarif dan subsidi
  • Investasi/pendanaan transportasi perkotaan
  • Keselamatan
  • Kualitas pelayanan
  • Lingkungan
  • Aksesibilitas


Tantangan dan Peluang

  • Potensi peranserta swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan jasa pelayanan transportasi umum berupa (a) prasarana (jalan tol, sistem terminal terpadu antar moda, stasiun KA), (b) sarana (taksi, KRL, light rail, paratransit lain), dan (c) jasa manajemen pemasaran (KSO, jasa fasilitas pendukung lain).
  • Potensi pengalihan upaya pengembangan baru prasarana jalan kota kepada peningkatan penggunaan sistem jaringan jalan yang ada secara lebih intensif dan efisien yaitu (a) sistem demand management yang lebih intensif, (b) penegakan hukum dan manajemen lalu lintas untuk optimasi ruang lalu lintas yang ada, (c) penggunaan moda angkutan umum yang lebih efisien (massal), dan (d) pengalihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
  • Potensi congestion pricing untuk transport demand management maupun sumber pendanaan investasi pembangunan sistem transportasi kota yang lebih baik.
  • Potensi peningkatan kesadaran dan sosialisasi pada stakeholders transportasi perkotaan maupun manajemen perkotaan secara menyeluruh, mengenai pentingnya penanganan masalah transportasi dikaitkan dengan efisiensi kota, populasi dan kualitas hidup kota.
  • Kelembagaan dan sistem pengendalian keputusan secara jelas dalam pengelolaan transportasi kota, terpadu (antar moda) dan dengan tata guna lahan serta menegakkan hukum (law enforcement).


Alternatif Strategi Menyeluruh (Keseimbangan Supply & Demand)

1. Membangun sistem transportasi utama berdasarkan hirarki yang jelas (sistem jaringan jalan dan jaringan kereta api)

· Peningkatan jaringan yang terputus;

· Perbaikan bottle-neck;

· Pembangunan kapasitas dan jaringan baru.

2. Mengoptimalkan sistem jaringan transportasi yang tersedia, dengan sistem pengendalian lalu lintas dan sistem informasi:

· Sistem informasi lalu lintas (ATCS, sistem informasi transportasi terpadu, sistem koleksi tol elektronik);

· Peningkatan transportasi bus (pembangunan busway, prioritas sistem lalu lintas untuk bus, restrukturisasi trayek bus, reformasi sistem operasi bus).

3. Transport demand management:

· Pembatasan lalu lintas (road pricing, pengendalian parkir);

· Perubahan sistem sosial (pengaturan jam kerja, penyesuaian jadwal perjalanan).

4. Mendorong peningkatan struktur perkotaan dan tata guna lahan yang terpadu dengan melakukan pengendalian tata guna lahan (sistem zoning, pembangunan sistem stasiun kereta api di CBD, pengaturan pembangunan perumahan, dsb).

5. Upaya pengalihan penggunaan kendaraan umum massal yang efisien. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan dan alternatif moda angkutan:

· Peningkatan pelayanan bus kota;

· Peningkatan angkutan kereta api kota (peningkatan frekuensi, sarana dan manajemen operasi);

· Peningkatan pelayanan antar moda (keterpaduan, kualitas serta kemudahan);

· Membangun fasilitas peralihan peralihan moda yang aman dan nyaman (sistem stasiun, plasa stasiun pada terminal dan stasiun kereta api, perbaikan jalan akses ke terminal/stasiun, pelayanan tiket terpadu);

· Penyesuaian tarif angkutan umum terjangkau dan tepat sasaran;

· Sistem insentif pada perubahan kebiasaan untuk menggunakan angkutan umum.

6. Manajemen transportasi:

· Penanganan sistem jaringan (hirarki dan sistem simpul);

· Penanganan keterpaduan sistem pelayanan angkutan umum (feeder service dan keterpaduan antar moda);

· Sistem insentif peralihan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum;

· Sistem perparkiran;

· Penanganan dampak sosial (ketidakmerataan penyebaran penduduk/pemilihan tempat tinggal; aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat bawah, dsb);

· Pembangunan sistem jaringan transportasi massal;

· Penanganan tata guna lahan yang memperhatikan dampak terhadap sistem transportasi.

7. Mekanisme pendanaan transportasi kota yang memadai:

· Strategi penerapan desentralisasi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perlu diperjelas;

· Strategi prioritas investasi yang lebih efisien dan efektif dalam jangka pendek, menengah dan panjang;

· Strategi coongestion pricing maupun infrstructure pricing yang tepat sasaran, efisien dan layak dilaksanakan serta efektif;

· Strategi penanganan koordinasi spillover effect (dampak kemacetan akibat perkembangan antar wilayah yang berbatasan).

8. Mengatasi peraturan dan perundangan terkait dengan transportasi kota:

· Otoritas yang jelas bagi Pemda untuk kebijakan dan peraturan dalam penanganan masalah transportasi kota;

· Keterpaduan antara peraturan transportasi dengan faktor terkait dalam manajemen perkotaan (land use, izin bangunan, pengaturan trayek, dan pembangunan perumahan, lahan parkir, lahan hijau, dsb);

· Sosialisasi, pendidikan dan penegakan hukum (pendidikan sejak dini terhadap disiplin berlalu lintas; lingkungtan sosial yang kondusif untuk penegakan hukum dan peraturan; sosialisasi kepad pengguna; penegakan hukum yang jelas; aparat yang dedikatif didukung sistem insentif yang jelas dan transparan untuk penegakan hukum);

· Kelembagaan untuk pelaksanaan pengaturan;

· Mengatasi lemahnya kelembagaan transportasi perkotaan yang masih terpisah-pisah dengan membentuk otorisasi kelembagaan yang jelas untuk penanganan masalah transportasi kota.


JAKARTA

Kebijakan Perencanaan Kota (1957 – 1965)

1. Pada masa tersebut sasaran pembangunan diarahkan untuk mendukung program nasional, yakni: pencapaian peningkatan produksi di sektor pertanian agar dalam waktu sesingkat mungkin dapat mengatasi kemerosotan nasional serta menciptakan sekaligus landasan bagi perkembangan maupun pertumbuhan selanjutnya yang sehat.

2. Pembangunan Jakarta diarahkan pada bidang perdagangan dan usaha jasa, perindustrian, kepariwisataan dan kebudayaan.

3. Kebijakan pelaksanaan pembangunan antara lain:

· Prasarana: meningkatkan dan melengkapi prasarana fisik yang berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi kota, terutama perhubungan dan telekomunikasi, tata pengairan, penyediaan air bersih, perencanaan kota, kebersihan dan keindahan kota.

· Lingkup prioritas perencanaan kota terutama:

a) penyediaan penampungan berupa tempat tinggal dan tempat kerja baru untuk mengatasi masalah pertambahan penduduk yang pesat;

b) perencanaan wilayah-wilayah baru baik untuk jangka pendek ataupun jangkan panjang dilakukan dengan memperhitungkan perluasan wilayah adminstrasi Jakarta.

c) Untuk maksud tersebut, kemampuan perencanaan kota dititikberatkan untuk mengkaji planning unit (kawasan-kawasan perencanaan) pada tiap wilayah.

· Mempersiapkan lokasi-lokasi pusat kegiatan ekonomi untuk membentuk jaring-jaring distribusi, dengan cara pengembangan fasilitas pasar, pusat-pusat perbelanjaan, pembangunan pasar-pasar induk (food station).

· Mendorong berkembangnya pusat perdagangan di dalam kawasan kota inti.

· Menyempurnakan sistem sanitasi di perkampungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sarana MCK, hydrant, sumur dalam dan bak penampungan sampah.

Catatan:

PP No.47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 1 Ayat (2):

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.


Rencana Induk Jakarta (1965 – 1985)

A. Kondisi Dan Permasalahan

1. Kondisi

· Jakarta secara geografis terletak di wilayah dataran rendah, dilalui oleh 13 sungai sehingga dihadang oleh kendala fisik pembangunan kota.

· Pertambahan penduduk yang sangat besar tidak dapat diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana kota sehingga menambah permasalahan kota.

· Pada tahun 1965, jumlah penduduk Jakarta sekitar 3,5 juta jiwa yang tergabung menjadi masyarakat yang heterogen, baik dari segi pendidikan maupun kesukuan.

2. Permasalahan

Masalah serius yang harus diatasi:

· Masalah banjir yang menimbulkan dampak lanjutan berupa kerugian masyarakat dan kesehatan lingkungan.

· Kemacetan lalu lintas yang tidak mungkin diatasi secara parsial.

· Tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh (slum area).

· Penanganan kebersihan kota yang tidak memadai.

· Kendala administrasi pertanahan, yang penanganannya merupakan wewenang pemerintah pusat.

B. Kebijakan Dan Perencanaan Kota

1. Zoning Rencana Kota

· Wilayah industri akan dipusatkan di bagian TIMUR kota, terutama industri besar dan yang mempunyai sifat mengganggu. Di bagian BARAT dan SELATAN dikembangkan peruntukan industri secara terbatas terutama industri pelayanan, industri perikanan darat, industri peternakan, buah-buahan dan sayuran.

· Wilayah pusat pemerintahan dan perdagangan, meliputi:

1) Pusat perdagangan di kota ini membujur sepanjang jalan Gajah Mada/Hayam Wuruk, Nusantara, Senen, dan pada beberapa tempat sepanjang Kramat sampai Jatinegara.

2) Pusat pemerintahan di sekitar lapangan Merdeka dan Tugu Nasional.

3) Pusat-pusat perkantoran dan perhotelan di daerah jalan Thamrin, Jenderal Sudirman.

4) Pusat-pusat olahraga dan kegiatan politik di Gelora Bung Karno dan Kompleks MPR/DPR.

5) Daerah-daerah sepanjang kali Ciliwung mulai dari Jatinegara sampai dengan Lapangan Merdeka akan merupakan pusat-pusat kebudayaan dan kerohanian, perkantoran dan perhotelan diintegrasikan dengan pola-pola hijau yang menyusup ke kota sepanjang kali tersebut.


RUTR Jakarta 1985 – 2005

A. Masalah Pokok Kota

1. Jumlah penduduk Jabotabek (1980) mencapai 11,5 juta jiwa; dalam hal ini penduduk Jakarta 6,5 juta jiwa; kegiatan kota di dominasi kegiatan jasa perdagangan, menyerap 75% tenaga kerja yang ada. Industri menyerap 10%, pemerintahan 13%. Masalah yang timbul adalah meningkatnya jumlah commuters (1980) mencapai 1 juta jiwa.

2. Migrasi masuk yang tak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja mengakibatkan perkembangan sektor informal.

3. Pertumbuhan dan arah perkembangan fisik 1965 – 1986 tidak sepenuhnya mengikuti pola pentahapan perkembangan fisik yang ditetapkan di dalam rencana induk.

4. Kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan beserta fasilitasnya, prasarana dan sarana ekonomi kota semakin meningkat dan diiringi oleh perkembangan nilai tanah, tetapi tidak dibarengi oleh perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat umum sehingga banyak tanah yang digunakan tidak efisien.

5. Kondisi lingkungan perumahan, 50% merupakan lingkungan perumahan yang kondisinya buruk dan lokasinya pada bagian-bagian kota yang membutuhkan investasi tinggi (daerah banjir, kondisi tanah buruk, air tanah tercemar).

6. Masalah pengadaan tanah yang tidak dapat terlaksana pada saat dibutuhkan serta terbatasnya kemampuan pembiayaan mengakibatkan belum terwujudnya jaringan jalan sebagaimana direncanakan.

7. Sarana angkutan umum penumpang masih mengandalkan bis kota (60%). Keterbatasan jaringan jalan mengakibatkan lambannya pergerakkan angkutan umum, sehingga waktu perjalanan menjadi lama dan relatif mahal. Selain itu penggunaan angkutan umum tidak aman dan tidak nyaman.

8. Perkembangan lokasi jasa dan perdagangan belum terpadu dengan pola permukiman dan transportasi.

9. Pasokan air bersih yang dilakukan PDAM masih kurang dari 40%.

B. Kebijaksanaan Perencanaan Kota

1. Menekan pertambahan penduduk agar tidak lebih dari 12 juta jiwa pada tahun 2005.

2. Melaksanakan tata cara pengembangan tanah perkotaan untuk dapat memenuhi pertumbuhan kota yang dapat menampung tambahan rata-rata 260.000 orang setiap tahun.

3. Mengusahakan penyebaran penduduk yang dikaitkan dengan penyebaran tempat-tempat kerja.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah di kota.

5. Memperkecil biaya perjalanan, prasarana dan penyiapan tanah untuk menampung pertumbuhan kota yang baru, sehingga akan lebih memberikan kesempatan bagi kelompok berpenghasilan rendah untuk memperoleh tempat hunian.

6. Mengurangi keadaan lingkungan yang buruk di bagian kota tertentu, sehingga diperoleh satu lingkungan perkotaan yang baik dan seimbang.

7. Mengusahakan untuk memperkecil penggunaan air tanah di sebelah utara dan menjaga sumber air tanah di bagian selatan.

8. Membatasi pertumbuhan baru di sebelah timur laut dan barat laut serta mencegah pertumbuhan ke sebelah selatan.

9. Mengusahakan keterpaduan pembangunan wilayah dengan Botabek.


Langkah-langkah Utama

1. Membatasi pertumbuhan industri skala besar dan menengah di dalam kota sampai batas minimum yang realistis.

2. Sedapat mungkin membatasi pertambahan lapangan kerja di bagian utara Jakarta, khususnya kegiatan di sektor formal, melalui pembatasan perizinan.

3. Melaksanakan pembangunan permukiman terarah di timur dan barat Jakarta dengan penyesuaian sepenuhnya atas pemilikan tanah, ketentuan perencanaan dan prosedur perizinan bangunan, untuk mendorong peran serta maksimal bagi keluarga berpenghasilan rendah.

4. Mengadakan ”perbaikan lingkungan” dan peningkatan lingkungan di utara, khususnya dalam rangka perbaikan kampung dan antar kampung tahap berikutnya dengan meningkatkan prasarana utama sosial/ekonomi dan penyesuaian lahan.

5. Membatasi pembuatan jalan baru di sebelah timur laut, barat laut, dan selatan, serta menentukan persyaratan pembangunan tertentu agaar percepatan urbanisasi/pertumbuhan di daerah tersebut berkurang.

6. Menambah jumlah hydrant, khususnya di sebelah utara, agar dapat dicapai pemerataan pemanfaatan air minum yang ada.

7. Mempercepat pembersihan kanal dan saluran, untuk kelancaran aliran air.

8. Mempercepat pengembangan sumber-sumber air untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang.

9. Menetapkan kebijaksanaan pembatasan lalu lintas pribadi khususnya di daerah inti dengan dibarengi usaha peningkatan pelayanan angkuatan umum.

10. Melaksanakan pelestarian lingkungan kota secara komprehensif dengan penekanan khusus pada pengawasan kualitas air sungai yang dipakai untuk kebutuhan air minum bagi masyarakat.


RRTRW 2010

A. Kondisi Dan Permasalahan

1. penetapan UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang membawa implikasi terhadap RUTR, terutama nomenklatur, jenjang rencana tata ruang dan sistem penataan ruang.

2. Berdasarkan rekomendasi hasil peninjauan kembali RTRWK tahun 1996/1997, ditemukan beberapa hal mendasar:

a) Perubahan pola dan struktur tata ruang fisik termasuk intensitas kegiatan khususnya untuk kegiatan-kegiatan: perumahan, industri, jasa pelayanan umum, kegiatan perdagangan, lingkungan hidup, banjir, pergudangan dan struktur prasarana.

b) Perubahan kebijaksanaan pembangunan sektoral.

c) Adanya perubahan fungsi antara rencana peruntukan tanah dengan pemanfaatan tanah/lahan pada beberapa lokasi.

3. Adanya indikasi pergeseran peran Pemda dari peran provider menjadi fasilitator.

4. Besaran build up area yang telah mencapai lebih dari 65% dengan peningkatan pemanfaatan lahan yang selama 10 tahun (1985 – 1995) sebesar + 5.475 ha dan kondisi ini menunjukkan perkembangan fisik yang sangat dinamis.

5. Kondisi sosial yang sangat majemuk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan termasuk kondisi ekonomi masyarakat Jakarta yang relatif lebih baik dibandingkan kota-kota lainnya (income per kapita sebelum krisis US$3.600 dan setelah krisis US$1.100) masih cukup tinggi.

6. Kondisi ini di masa mendatang setelah terbitnya UU No.22/1999, UU No.25/1999 dan UU No.34/1999 diperkirakan kinerja kota Jakarta akan sangat berubah secara signifikan. Di samping itu, masalah-masalah lingkungan dan pemihakan kepada masyarakat banyak (khususnya masyarakat ekonomi lemah) merupakan isu-isu yang perlu direalisasikan. Untuk itu prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan menjadi sangat mutlak.

B. Tujuan dan Sasaran Penataan Ruang

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berkeadilan.

2. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan hidup, kemampuan masyarakat dan pemerintah, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

3. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sebesar-besarnya sumber daya manusia.

4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Pembangunan kota Jakarta diarahkan dengan visi mewujudkan Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia yang sejajar dengan kota-kota besar negara maju, di huni oleh masyarakat yang sejahtera berbudidaya dalam lingkungan kehidupan yang berkelanjutan.

2. Misi

1) Membangun Jakarta yang berbasis pada masyarakat;

2) Mengembangkan lingkungan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan;

3) Mengembangkan Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional.


Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Kota Jakarta

· Memantapkan fungsi kota Jakarta sebagai kota jasa skala nasional dan internasional

· Memprioritaskan arah pengembangan kota ke arah koridor timur, barat, utara dan membatasi pengembangan ke arah selatan agar tercapai keseimbangan ekosistem

· Melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup di dalam penataan ruang dengan mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

· Mengembangkan sistem prasarana dan sarana kota yang berintegrasi dengan sistem regional, nasional dan internasional.

Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi

· Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi diwujudkan berdasarkan kebijakan penyebaran penduduk, arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang, serta arahan intensitas ruang.

· Komponen utama pembentuk ruang meliputi kawasan hijau, kawasan permukiman, kawasan ekonomi prospektif, sistem pusat kegiatan dan sistem prasarana.

· Dalam rangka pemanfaatan kawasan-kawasan pembentuk ruang ditetapkan kawasan prioritas sebagai upaya mempercepat terwujudnya struktur ruang yang direncanakan.

· Arahan intensitas ruang dilakukan berdasarkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kawasan serta kapasitas prasarana sudah ada (existing) dan atau akan terpasang (future plan).

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Jakarta (Umum)

1. Prasarana transportasi yg dikembangkan meliputi prasarana untuk PEJALAN KAKI, KENDARAAN BERMOTOR, ANGKUTAN KERETA API, ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, dan ANGKUTAN UDARA yang dikembangkan sebagai pelayanan angkutan terpadu untuk lalu lintas lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk mencapai tujuan:

· Tersusunnya suatu JARINGAN SISTEM TRANSPORTASI yang efisien dan efektif;

· Meningkatnya KELANCARAN lalu lintas dan angkutan;

· Terselenggaranya pelayanan angkutan umum yang aman, tertib, nyaman, teratur, lancar dan efisien;

· Terselenggaranya pelayanan angkutan barang yang SESUAI dengan PERKEMBANGAN SARANA angkutan dan teknologi transportasi angkutan barang;

· Meningkatnya keterpaduan sistem darat, laut, udara maupun antar moda angkutan darat;

· Meningkatnya disiplin masyarakat pengguna jalan dan pengguna angkutan.

3. Mengembangkan sistem jaringan dan kapasitas angkutan kereta api melalui pengembangan KERETA API LAYANG, pada PERMUKAAN maupun jaringan KERETA API BAWAH TANAH.

4. Mengembangkan SISTEM ANGKUTAN JALAN sesuai dengan fungsi dan hirarki jalan serta terminal bis antar kota dan terminal bis dalam kota.

5. Menata pelayanan angkutan umum yang disesuaikan dengan HIRARKI JALAN.

6. Melaksanakan penerapan MANAJEMEN LALU LINTAS, termasuk didalamnya SISTEM SATU ARAH, PENGATURAN DENGAN LAMPU LALU LINTAS dan kebijakan PEMBATASAN LALU LINTAS pada daerah tertentu.

7. Membangun gedung-gedung dan atau taman parkir pada pusat-pusat kegiatan untuk MENGHILANGKAN PARKIR PADA BADAN JALAN secara bertahap.

8. Mengembangkan fasilitas pejalan kaki yang memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi PENYANDANG CACAT.

9. Lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnya dan pangkalan truk diarahkan pada KAWASAN PELABUHAN DAN INDUSTRI/PERGUDANGAN serta lokasi yang ditetapkan pada jaringan jalan ARTERI PRIMER.

10. Mengembangkan PELABUHAN LAUT dan DERMAGA PENYEBERANGAN.

11. Mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang TERINTEGRASI dengan pengembangan jaringan angkutan kereta api dan jaringan angkutan jalan.

12. Mengembangkan pelabuhan udara Halim Perdana Kusuma untuk mendukung fungsi kota Jakarta sebagai ibukota negara RI dan untuk memenuhi pelayanan lainnya termasuk PELAYANAN TAMU NEGARA dan PELAYANAN HAJI.

Catatan: Merencanakan dan mengembangkan jaringan transportasi nasional yang berpengaruh kepada pengembangan sistem prasarana transportasi, baik dalam jangka pendek, menengah atau panjang sangat ditentukan oleh faktor-faktor:

· Jaringan transportasi yang ada saat ini

· Hirarki kewilayahan

· Pola tata ruang nasional yang baik dalam jangka menengah dan jangka panjang

· Pola produksi dan konsumsi barang

· Pola distribusi barang

· Faktor geografis

· Karakteristik masing-masing moda transportasi


Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Jakarta

1. Peningkatan integrasi antarmoda (darat, laut, udara) dengan menyediakan fasilitas pendukung (interface), sehingga dapat diperoleh jasa pelayanan angkutan yang terpadu.

2. Peningkatan pelayanan angkutan umum, dilakukan dengan upaya optimalisaasi, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru.

3. Pengembangan sistem angkutan umum kereta api dimulai dari peningkatan jaringan pelayanan yang sudah ada yaitu jalur lingkar (loop line) dan jalur tengah (central line) serta lintasan baru diprioritaskan pada jalur Fatmawati – Kota dan Duri – Kemayoran dengan jaringan bawah tanah secara proporsional.

4. Peningkatan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dilakukan melalui upaya optimalisasi pemanfaatan ruang jalan, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru serta kualitas lingkungan hidup.

5. Pembangunan fasilitas pejalan kaki yang memadai untuk menumbuhkan budaya berjalan kaki terutama untuk jarak perjalanan yang relatif pendek.

6. Peningkatan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dilakukan melalui peningkatan disiplin lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan, peningkatan pengawasan kelaikan serta pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung keselamatan berlalu lintas.

Kesimpulan Mengenai Perkembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Terhadap Perkembangan Infrastruktur Perkotaan

1. Perencanaan sudah harus jauh dipikirkan sebelum masalah sebenarnya muncul. Hal ini menuntut wawasan dan pola pikir yang luas, terutama wawasan lingkungan.

2. Perencanaan harus dapat mengantisipasi kondisi, baik yang terencana maupun yang tidak direncanakan (di luar rencana).

3. Konsep kota baru dan pemusatan kegiatan akan mempermudah memprediksi perkembangan, tetapi belum tentu dapat memecahkan masalah utama.

4. Integrasi (kesinambungan), pemanfaatan bersama dan fasilitas antarmoda dan intermoda adalah tuntutan bagi masyarakat perkotaan.

5. Penyediaan dan perkembangan infrastruktur harus dilakukan secara terus menerus.

6. Infrastruktur dapat dijadikan alat untuk membatasi perkembangan suatu kota. Tetapi membatasi penyediaan infrastruktur juga dapat berdampak buruk kepada pelayanan kota secara menyeluruh.

7. Keamanan dan ketertiban merupakan syarat utama penyelenggaraan infrastruktur perkotaan.

8. Penyediaan infrastruktur membutuhkan biaya yang mahal serta dapat merubah suatu struktur kota secara signifikan. Selain perencanaan yang baik, pemeliharaan infrastruktur perlu direncanakan dengan baik dan dilakukan secara berkala dan tertib.

Responses

  1. blognyaaa…. bagus! sangat membantu untuk junior planner seperti saya. like this! *kaya di Facebook*

  2. Semoga negara ini menjadi negara yang maju ,damai, aman. saya sebagai anak kampung ,walaupun tidak mengetahui keadaan kota besar sekarang. tapi kami ikut melihat dari berita Tv, Radio. mendoakan, semoga negara ini Maju ,membangun infrastruktur yang layak bagi Rakyat. Jadikan Negara ini ,Negara Merdeka ,Maju, Makmur. amin. . Terima kasih.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: