Pusat Kegiatan Nasional

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa propinsi.

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah pusat permukiman yang terletak di dalam kawasan perbatasan negara.

Kriteria adalah ukuran yang digunakan untuk menetapkan hirarki prasarana atau fungsi kawasan.

Kriteria teknis adalah ketentuan atau ukuran yang diterapkan dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana atau kawasan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang:

  1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki;
  2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah:

  1. menjaga keterkaitan antar-kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
  2. pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
  3. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana:

  1. peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  2. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan terisolasi;
  3. peningkatan kualitas pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik serta mewujudkan keterpaduan sistem kelistrikan;
  4. peningkatan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola pemanfaatan ruang:

  1. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
  2. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya;
  3. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan tertentu.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung:

  1. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  2. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup:

  1. penetapan kawasan lindung di ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara;
  2. perwujudan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  3. pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Kebijakan pengembangan kawasan budi daya:

  1. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar-kegiatan budi daya
  2. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar-kegiatan budi daya:

  1. penetapan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
  2. pengembangan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana penunjangnya baik di ruang daratan maupun di ruang lautan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan eilayah sekitarnya;
  3. pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. pengembangan dan pelestarian kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
  5. pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di ZEEI dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan:

  1. pembatasan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  2. pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Kebijakan pengembangan kawasan tertentu:

  1. pelestarian dan peningkatan nilai strategis kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;
  2. pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
  3. pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
  4. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi strategis secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  5. pelestarian dan peningkatan keunikan dan nilai budaya bangsa;
  6. pengembangan kawasan tertinggal untuk secara terus menerus mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar-kawasan.

Strategi pelestarian dan peningkatan nilai strategis kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestariakan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional:

  1. penetapan kawasan tertentu berfungsi lindung;
  2. pencegahan pemanfaatan ruang di kawasan tertentu yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan tertentu yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
  4. pembatasan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan tertentu yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
  5. pengembangan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan tertentu yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
  6. rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan tertentu.

Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional:

  1. pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
  2. penciptaan iklim investasi yang kondusif;
  3. pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  4. pengelolaan dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  5. pengintensifan promosi peluang investasi;
  6. peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi strategis secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

  1. pengembangan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi strategis;
  2. peningkatan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi strategis dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
  3. pencegahan dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi strategis terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

Strategi pelestarian dan peningkatan keunikan dan nilai budaya bangsa:

  1. peningkatan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
  2. pengembangan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat;
  3. pelestarian situs warisan budaya bangsa.

Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk secara terus menerus mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar-kawasan:

  1. pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
  2. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan wilayah;
  3. pengembangan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
  4. peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
  5. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.


Rencana struktur ruang wilayah nasional terdiri dari:

  1. rencana sistem pusat permukiman nasional;
  2. rencana sistem jaringan transportasi nasional;
  3. rencana sistem jaringan transmisi tenaga listrik nasional;
  4. rencana sistem jaringan telekomunikasi nasional;
  5. rencana sistem prasarana sumber daya air nasional.

Rencana sistem pusat permukiman nasional merupakan rencana susunan pusat permukiman perkotaan yang berhirarki, yang terdiri dari PKN, PKW, dan PKL.

Pusat permukiman perkotaan yang berhirarki dibedakan menurut jumlah penduduk dan/atau kesistemannya terdiri dari:

  1. kawasan perkotaan metropolitan;
  2. kawasan perkotaan besar;
  3. kawasan perkotaan sedang;
  4. kawasan perkotaan kecil.

Selain pusat permukiman dikembangkan PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara.

Rencana sistem jaringan transportaasi nasional terdiri dari rencana pengembangan:

  1. sistem jaringan transportasi darat;
  2. sistem jaringan transportasi laut;
  3. sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, serta sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Sistem jaringan transportasi laut terdiri dari tatanan kepelabuhan laut dan alur pelayaran.

Sistem jaringan transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara.

Sistem jaringan jalan terdiri dari jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, dan jaringan jalan tol.

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhirarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi geografisnya untuk menghubungkan:

  1. antar-PKN;
  2. antara PKN dengan PKW;
  3. antara PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga.

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar-PKW dan antar PKW dan PKL.

Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara dan antara PKSN dengan pusat kegiatan lainnya.

Sistem jaringan jalur kereta api merupakan jaringan jalur kereta api untuk pelayanan angkutan antar-kawasan perkotaan terdiri dari jalur kereta api lintas utama dan lintas cabang.

Jaringan jalur kereta api lintas utama dikembangkan secara menerus dalam wilayah pulau untuk menghubungkan antar-PKN.

Jaringan jalur kereta api lintas cabang dikembangkan untuk:

a. menghubungkan dan meningkatkan aksesibilitas antara PKW dengan pusat permukiman lainnya;

b. menunjang sistem angkutan umum massal di kawasan perkotaan.

Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan terdiri dari sistem jaringan transportasi sungai, sistem jaringan transportasi danau, dan sistem jaringan transportasi penyeberangan.

Sistem jaringan transportasi sungai dan jaringan transportasi danau terdiri dari:

  1. pelabuhan sungai dan pelabuhan danau;
  2. alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau.

Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau berfungsi sebagai jaringan trayek angkutan sungai dan danau yang terdiri dari trayek utama dan trayek pengumpan.

Trayek utama dikembangkan untuk menghubungkan:

  1. antara pusat produksi dengan pusat pengumpan dan distribusi;
  2. antar-pelabuhan sungai dan pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat pengumpan dan distribusi.

Trayek pengumpan dikembangkan untuk menghubungkan:

  1. pusat produksi dengan pusat pengumpan dan distribusi;
  2. antar-pelabuhan sungai dan pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat pengumpul dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat pengumpul dan distribusi;
  3. antar-pelabuhan sungai dan pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat pengumpul dan distribusi.

Sistem jaringan transportasi penyeberangan meliputi pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan.

Lintas penyeberangan meliputi penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk dalam wilayah nasional.

Tatanan pelabuhan laut terdiri atas pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal.

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk:

  1. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
  2. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas;
  3. menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

Pelabuhan nasional dikembangkan untuk:

  1. melayanai kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
  2. menjangkau wilayah pelayanan menengah;
  3. memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.

Pelabuhan pengumpan regional dikembangkan untuk:

  1. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah;
  2. mejangkau wilayah pelayanan menengah.

Pelabuhan pengumpan lokal dikembangkan untuk:

  1. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil;
  2. mejangkau wilayah pelayanan terbatas.

Pelabuhan khusus alah pelabuhan yang penggunaannya hanya dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan tidak digunakan untuk umum.

Pelabuhan khusus antara lain adalah fungsi pertahanan keamanan, kegiatan perikanan, kegiatan pertambanagan. Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya.

Tatanan bandar udara terdiri dari:

  1. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;
  2. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;
  3. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;
  4. bandar udara bukan pusat penyebaran.

Bandar udara khusus alah bandar udara yang penggunaannya hanya dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan tidak digunakan untuk umum.

Bandar udara khusus antara lain adalah fungsi pertahanan keamanan. Bandar udara khusus dapat dialihkan fungsinya.

Rencana sistem jaringan transmisi tenaga listrik nasional terdiri dari rencana pengembangan:

  1. pembangkit listrik;
  2. jaringan interkoneksi;
  3. jaringan terisolasi.

Pembangkit listrik dikembangkan pada lokasi yang memiliki sumber daya energi dan disesuaikan dengan besaran kebutuhan energi di wilayah yang dilayani.

Jaringan interkoneksi dikembangkan untuk menghubungkan pusat permukiman nasional yang terdiri dari sistem jaringan lintas pulau, lintas propinsi, dan lintas kabupaten/kota.

Jaringan terisolasi dikembangkan di daerah terpencil yang berdiri sendiri serta jauh dari pusat pelayanan.

Rencana sistem jaringan telekomunikasi nasional terdiri dari rencana pengembangan:

  1. jaringan terestrial;
  2. stasiun bumi.

Jaringan terestrial dikembangkan secara menerus untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.

Stasiun bumi dikembangkan berdasarkan kriteria lokasi stasiun bumi.

Rencana sistem prasarana sumber daya air nasional merupakan rencana pengembangan wilayah sungai skala nasional.

Kawasan lindung terdiri dari:

  1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
    1. kawasan hutan lindung;
    2. kawasan bergambut;
  2. kawasan perlindungan setempat;
    1. sempadan pantai;
    2. kawasan sekitar danau atau waduk;
    3. kawasan terbuka hijau kota;
    4. sempadan sungai;
  3. kawasan suaka alam;
    1. cagar alam;
    2. suaka margasatwa;
  4. kawasan pelestarian alam;
    1. taman nasional;
    2. taman hutan raya;
    3. taman wisata alam;
  5. kawasan cagar budaya;
  6. kawasan rawan bencana alam banjir;
  7. kawasan cagar alam geologi;
    1. kawasan keunikan batuan dan fosil;
    2. kawasan keunikan bentang alam;
    3. kawasan keunikan proses geologi;
  8. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
    1. kawasan imbuhan air tanah dan mata air;
    2. sempadan mata air;
  9. kawasan rawan bencana alam geologi;
    1. kawasan rawan gerakan tanah;
    2. kawasan rawan bencana III gunung api;
    3. kawasan rawan gempa bumi besar;
    4. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
    5. kawasan rawan tsunami;
    6. kawasan rawan abrasi;
    7. kawasan rawan bencana aliran lahar;
    8. kawasan rawan bahaya gas beracun;
  10. kawasan lindung lainnya;
    1. taman buru;
    2. cagar biosfer;
    3. kawasan perlindungan plasma nutfah;
    4. kawasan pengungsian satwa;
    5. kawasan pantai berhutan bakau;
    6. kawasan perlintasan bagi jenis biota laut yang dilindungi.

Kawasan budi daya terdiri dari:

  1. kawasan hutan produksi;
    1. kawasan hutan produksi terbatas;
    2. kawasan hutan produksi tetap;
    3. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
  2. kawasan hutan rakyat;
  3. kawasan pertanian;
  4. kawasan perikanan;
  5. kawasan pertambangan;
  6. kawasan industri;
  7. kawasan pariwisata;
  8. kawasan permukiman.

Kawasan budi daya yang memiliki sektor unggulan bernilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan.

Kawasan andalan terdiri dari:

  1. kawasan andalan darat;
    1. kawasan andalan berkembang;
    2. kawasan andalan prospektif untuk berkembang;
  2. kawasan andalan laut.

Kawasan tertentu dilakukan berdasarkan sudut kepentingan:

    1. sosial budaya bangsa;
    2. pertumbuhan ekonomi nasional;
    3. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi strategis;
    4. politik dan pertahanan negara serta integrasi nasional;
    5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.


KRITERIA

PKN ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa propinsi;
  3. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa propinsi.

PKW ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala propinsi atau beberapa kabupaten;
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
  3. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala propinsi atau beberapa kabupaten.

PKL ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
  2. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

PKSN ditetapkan dengan kriteria:

  1. pusat permukiman yang berpotensi dan telah disepakati sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
  2. pusat permukiman yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
  3. pusat permukiman yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya.

Kawasan perkotaan metropolitan merupakan kawasan perkotaan yang memenuhi kriteria:

  1. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 jiwa;
  2. terdiri dari satu kawasan perkotaan inti yang berbentuk daerah kota otonom dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat permukiman perkotaan;
  3. terdapat keterkaitan fungsi antar-kawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.

Kawasan perkotaan besar merupakan kawasan perkotaan yang memenuhi kriteria memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa.

Kawasan perkotaan sedang merupakan kawasan perkotaan yang memenuhi kriteria memiliki jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa.

Kawasan perkotaan kecil merupakan kawasan perkotaan yang memenuhi kriteria memiliki jumlah penduduk lebih dari 50.000 sampai 100.000 jiwa.

Jaringan jalan arteri primer ditetapkan dengan kriteria:

  1. menghubungkan antar-PKN dan antara PKN dengan PKW;
  2. jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama;
  3. melayani perjalanan jarak jauh;
  4. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi;
  5. jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jaringan jalan kolektor primer ditetapkan dengan kriteria:

  1. menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dengan PKL;
  2. jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi;
  3. melayani perjalanan jarak sedang;
  4. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang;
  5. jumlah jalan masuk dibatasi.

Jaringan jalan kereta api lintas utama ditetapkan dengan kriteria:

  1. menghubungkan antar-PKN;
  2. merupakan lintasan yang melayani angkutan jarak jauh dan jarak sedang.

Jaringan jalan kereta api lintas cabang ditetapkan dengan kriteria:

  1. menghubungkan antara PKN dengan PKW, menghubungkan antar-PKW, dan/atau merupakan bagian dari sistem angkutan umum di kawasn perkotaan metropolitan;
  2. merupakan lintasan yang melayani angkutan jarak sedang dan jarak dekat.

Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau ditetapkan dengan kriteria:

  1. berada di dalam kawasan permukiman penduduk;
  2. terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lainnya;
  3. berada di luar kawasan konservasi.

Pelabuhan penyeberangan ditetapkan dengan kriteria:

  1. merupakan simpul dari sistem jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang terpisah oleh perairan;
  2. berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis;
  3. berada di luar kawasan konservasi.

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional ditetapkan dengan kriteria:

  1. berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional, dan/atau berjarak tidak lebih dari 500 mil laut dari ALKI atau jalur pelayaran internasional;
  2. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antar-negara;
  3. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;
  4. berada di luar kawasan konservasi;
  5. berada pada perairan yang memiliki kedalaman sekurang-kurangnya 12 meter.

Pelabuhan nasional ditetapkan dengan kriteria:

  1. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antar-propinsi;
  2. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
  3. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
  4. berada di luar kawasan konservasi;
  5. berada pada perairan yang memiliki kedalaman sekurang-kurangnya 7 meter.

Pelabuhan pengumpan regional ditetapkan dengan kriteria:

  1. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antar-propinsi;
  2. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
  3. memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
  4. berada di luar kawasan konservasi;
  5. berada pada perairan yang memiliki kedalaman sekurang-kurangnya 5 meter.

Pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan dengan kriteria:

  1. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antar-kabupaten/kota dalam satu propinsi;
  2. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar lokal;
  3. memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
  4. berada di luar kawasan konservasi;
  5. berada pada perairan yang memiliki kedalaman sekurang-kurangnya 2 meter.

Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer ditetapkan dengan kriteria:

  1. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN;
  2. melayani penumpang dengan jumlah lebih dari 5.000.000 per tahun.

Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder ditetapkan dengan kriteria:

  1. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN;
  2. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 per tahun.

Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier ditetapkan dengan kriteria:

  1. sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat;
  2. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 sampai dengan 1.000.000 per tahun.

Pembangkit listrik ditetapkan dengan kriteria untuk melayani keterpaduan jaringan pembangkit dan jaringan transmisi baik secara nasional maupun antar-propinsi.

Jaringan interkoneksi ditetapkan dengan kriteria:

  1. melayani PKN dan kawasn andalan;
  2. melayanai kawasan tertentu.

Jaringan terisolasi ditetapkan dengan kriteria:

  1. melayani kawasn yang tersebar dan terpisah-pisah;
  2. melayani daerah terpencil yang berdiri sendiri;
  3. melayanai kawasan yang jauh dari pusat pelayanan.

Jaringan terestrial ditetapkan dengan kriteria:

  1. menghubungkan pusat permukiman nasional;
  2. mendukung pengembangan kawasan andalan;
  3. mendukung kegiatan berskala internasional.

Wilayah sungai skala nasional ditetapkan dengan kriteria:

  1. wilayah sungai lintas negara;
  2. wilayah sungai lintas propinsi;
  3. wilayah sungai strategis nasional;
  4. wilayah sungai yang melayani kawasan tertentu.

Kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria:

  1. kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang berjumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 atau lebih;
  2. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapang 40% atau lebih;
  3. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

Kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:

  1. wilayah pantai dengan jarak 100 meter atau lebih dari titik pasang tertinggi;
  2. daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan sekitar danau atau waduk ditetapkan dengan kriteria:

  1. wilayah daratan dengan jarak 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi;
  2. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Kawasan terbuka hijau kota ditetapkan dengan kriteria:

  1. lahan dengan luas 2.500 m2 atau lebih;
  2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
  3. didominasi komunitas tumbuhan.

Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

  1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar 5 meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar;
  2. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 meter atau lebih dari titik pasang tertinggi;
  3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.


Pola pengelolaan sistem pusat permukiman nasional

PASAL 67

Pola pengelolaan PKN meliputi: (peran PEMERINTAH diarahkan pada pengelolaan PKSN, aspek ekonomi, sosbud, iptek, hankam, pengelolaan sistem pusat permukiman lintas propinsi; peran PEMPROV diarahkan pada pengelolaan sistem pusat permukiman lintas kabupaten; peran PEMKAB/PEMKOT diarahkan pada pengelolaan wilayah)

  1. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pelayanan sosial ekonomi berskala internasional, nasional, dan antar-propinsi; (jasa perbankan, pusat perbelanjaan, bursa saham, asuransi, ruang perkantoran, convention center, exhibition center, pendidikan, rumah sakit)
  2. penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang berstandar internasional maupun nasional yang mampu melayani kegiatan ekspor-impor dan pergerakan antar-propinsi; (jaringan jalan, terminal reg tipe A, stasiun KA, pelabuhan int hub, int dan/atau nas, bandara pusat penyebaran primer dan sekunder, jaringan jalur KA)
  3. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi tinggi, jaringan prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi tenaga listrik untuk mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala internasional, nasional, dan antar-propinsi;
  4. mengembangkan pusat jasa pemerintahan berskala internasional dan nasional beserta fasilitas pendukungnya.

Pola pengelolaan PKW meliputi:

  1. pengembangan fasilitas pelayanan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi berskala propinsi;
  2. penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang melayani propinsi dan mendukung kegiatan ekspor-impor; (jaringan jalan, terminal reg tipe B, stasiun KA, dermaga penyeberangan, bandara pusat penyebaran tersier, jaringan jalur KA)
  3. pengembangkan jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, dan jaringan transmisi tenaga listrik yang mendukung fungsi pelayanan kawasan perkotaan yang berskala propinsi;
  4. pengembangkan pusat jasa pemerintahan berskala propinsi beserta fasilitas pendukungnya.

Pola pengelolaan PKSN meliputi:

  1. pengembangan fasilitas pelayanan keimigrasian, kepabean, karantina, dan keamanan;
  2. mendorong pengembangan wilayah di sekitarnya agar tingkat perkembangannya setara dengan tingkat perkembangan wilayah negara tetangga;
  3. mendorong pengembangan wilayah sekitarnya agar tercipta keserasian antara kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
  4. mendorong kerja sama saling menguntungkan dengan negara tetangga dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

PASAL 68

Pola pengelolaan kawasan perkotaan metropolitan meliputi:

  1. penyusunan rencana tata ruang kawasan metropolitan yang terpadu antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya;
  2. pengembangan sistem transportasi yang efisien dan memisahkan lalu lintas dalam kawasan perkotaan dengan lalu lintas antar-wilayah; (terminal reg tipe A, pelabuhan laut hub int, int dan/atau nas, bandara pusat penyebaran primer, SAUM antara kawasan perkotaan metropolitan dengan wilayah yang lebih luas, antar-kawasan perkotaan dalam sistem perkotaan metropolitan, antar-pusat kegiatan dalam kawasan perkotaan)
  3. pengembangan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan prasarana perkotaan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; (lembaga pendidikan, RS tipe A, TPA skala reg, pasar induk reg, prasarana perkotaan meliputi air bersih/minum, persampahan, limbah, drainase, energi/gas, listrik, pertamanan, jalan kota)
  4. pengembangan kerja sama antar-pengelola kawasan perkotaan dalam rangka pengelolaan prasarana dan lingkungan;
  5. mendorong peran serta dunia usaha dalam pengembangan ekonomi dan investasi di bidang prasarana perkotaan.

Pola pengelolaan kawasan perkotaan perkotaan besar, sedang, dan kecil meliputi:

  1. penyusunan rencana tata ruang kawasan yang terpadu dengan kawasan di sekitarnya;
  2. pengembangan sistem transportasi dalam kawasan perkotaan yang terpadu dengan sistem trnasportasi antar-wilayah; (BESAR terminal reg tipe B, pelabuhan laut int dan/atau nas, bandara pusat penyebaran sekunder, SAU yg menghub antara kawasan perkotaan dengan wilayah yang lebih luas dan antar-pusat kegiatan dalam kawasan perkotaan; SEDANG terminal reg tipe C, bandara pusat penyebaran tersier, SAU yg menghub antara kawasan perkotaan dengan wilayah yang lebih luas dan antar-pusat kegiatan dalam kawasan perkotaan; KECIL terminal reg tipe D yang melayani pergerakan antar kota/desa, SAU yg menghub antara kawasan perkotaan dengan wilayah yang lebih luas dan antar-pusat kegiatan dalam kawasan perkotaan)
  3. pengembangan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan prasarana perkotaan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; (BESAR lembaga pendidikan, RS tipe B, TPA reg, pasar induk reg, prasarana perkotaan meliputi air bersih/minum, persampahan, limbah, drainase, energi/gas, listrik, pertamanan, jalan kota; SEDANG lembaga pendidikan, RS tipe C, TPA reg, pasar induk reg, prasarana perkotaan meliputi air bersih/minum, persampahan, limbah, drainase, energi/gas, listrik, pertamanan, jalan kota; KECIL lembaga pendidikan, RS tipe D, TPA lokal, pasar, prasarana perkotaan meliputi air bersih/minum, persampahan, limbah, drainase, energi/gas, listrik, pertamanan, jalan kota)
  4. pengembangan kerja sama antar-pengelola kawasan perkotaan dalam rangka pengelolaan prasarana dan lingkungan;
  5. mendorong peran serta dunia usaha dalam pengembangan ekonomi dan investasi di bidang prasarana perkotaan.

Responses

  1. Good Knowledge for us


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: